//honeypot demagogic

 Forum DhammaCitta. Forum Diskusi Buddhis Indonesia

Author Topic: [ASK] Pertikaian, perpecahan, dan konflik antar organisasi Buddhis di nusantara  (Read 69364 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Seperti judulnya, saya ingin tahu sejarah perkembangan agama buddha di Indonesia.
Versi resmi sudah banyak beredar. Biografi Bhante Ashin lumayan lengkap. Zaman majapahit dan sebelumnya juga sudah di-update. Tapi yg paling simpang siur beritanya itu adalah konflik KASI - WALUBI (lama), yg sebelumnya juga sudah dimulai dari keluarnya SAGIN dan MBI dari Walubi (lama)
Lalu berdiri Walubi baru. Lalu konflik meluas sampai STI juga keluar. Waktu itu saya masih muda dan bawahan di vihara jadi tidak tahu apa-apa. Sebenarnya ada apa sih?
Kalau ada yang tahu cerita di balik layar lebih bagus lagi. Selama ini saya mendapat informasi sepihak bahwa "Walubi lama" is the evil one. Dan oknum H yang jadi penjahat.

Ada yg mau bercerita?
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline N1AR

  • Sahabat Baik
  • ****
  • Posts: 930
  • Reputasi: 22
  • Yui
harus orang lama yg tau..
gw pernah nanya soal itu.. tapi ceritannya terlalu politik..
gak suka politik jadi lupa lupa ingat :p

boleh sepotong2

Offline hatRed

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 7.400
  • Reputasi: 138
  • step at the right place to be light
loh kok bisa muncul bersamaan.

gak usah di nusantara di DC juga sedang terjadi neh :P
i'm just a mammal with troubled soul



Offline markosprawira

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.449
  • Reputasi: 155
baik atau buruknya, tergantung dari sisi mana anda mendengarnya.......

tapi cerita apapun yg didengar, hendaknya usahakan utk tidak membuat batin anda akusala

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
jadi, ga ada yg tahu nih? Atau memang sengaja tidak dibuka ke umum?
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Walubi, Serupa Tapi Tak Sama

Umat Budha punya wadah baru untuk berhimpun. Tapi, wadah itu malah menegaskan perpecahan yang ada.
Singkatan boleh sama, tapi kepanjangannya bisa berbeda. Itulah yang terjadi dengan nama organisasi umat Budha di Indonesia, Walubi. Jika selama ini Walubi dikenal sebagai Perwalian Umat Budha Indonesia, maka sejak Agustus lalu ada Walubi lain yang artinya, Perwakilan Umat Buddha Indonesia.

Meskipun perbedaannya hanya pada kata Perwalian dan Perwakilan, ternyata perbedaan itu juga menggambarkan konflik yang sedang terjadi di kalangan pimpinan umat Budha Indonesia akhir-akhir ini. Kehadiran Walubi Perwakilan, memang dimaksudkan untuk mengganti Perwalian.

Seperti sudah diketahui, Perwalian adalah wadah berhimpunnya berbagai majelis (organisasi umat) dan sangha (organisasi bikhu) yang mewakili berbagai aliran yang berkembang dalam agama Budha. Ternyata organisasi tersebut, dalam perjalanannya, diganggu konflik internal yang berkepanjangan. Antara lain, kericuhan yang terjadi seusai Munas II tahun 1992 lalu.

Konflik itu pula berakhir dengan pemecatan 13 pengurus DPP Walubi dan keanggotaan Majelis Budhayana Indonesia (MBI) dan Sangha Agung Indonesia. Serta munculnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ‘kembar? Yang dituduh sebagai motor perpecahan adalah Ketua Dewan Penyantun Walubi (1993-1998), yakni Siti Hartati Murdaya.

Meskipun langkah Murdaya itu didukung penguasa saat itu, namun pihak yang dipecat menolak cara-cara Murdaya. Antara lain, karena 13 orang yang diangkat oleh Munas itu, dipecat berdasarkan rekayasa rapat pimpinan yang disetir oleh Murdaya lewat AD/ART baru.

Bahkan, sebagaimana yang dituduhkan oleh Lieus Sungkharisma, tokoh MBI yang ikut dipecat serta pemilik usaha Berca Grup itu, ikut bertanggung jawab terhadap penyiksaan beberapa tokoh umat Budha yang dilakukan oleh oknum tentara.

Tampaknya, Murdaya ingin mengubur luka lama itu dan membuat suasana yang lebih akomodatif bagi berbagai perbedaan yang ada. Dengan dukungan sejumlah tokoh Budha, dibentuklah Perwakilan yang kemudian dikukuhkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Hindu Buddha, Departemen Agama, 20 Agustus lalu.

Seperti diakui Murdaya kepada TEMPO, yang ia lakukan adalah jalan pintas untuk meruntuhkan benteng pemisah antara masing-masing anggota Perwalian. Organisasi yang lama dinilai memiliki kriteria yang terlalu ketat menyangkut akidah (keyakinan). Sebuah aliran seperti Niciren, hanya karena tak sesuai kriteria Perwalian, dipecat. "Sekarang kita sepakat bahwa masing-masing organisasi (aliran, pen) tidak akan mengintervensi lainnya," kata Murdaya.

Beberapa tokoh Budha dan sekaligus pendiri pengurus Perwalian dan sangha mendukung pembentukan wadah baru tersebut dan menuangkannya dalam pernyataan bersama. Mereka adalah majelis Mahayana, Theravada, Sangha Theravada, Tantrayana Kasogatan, Maitreya, Tridharma, Niciren Syosyu dan Lembaga Agama Buddha Indonesia.

Sedangkan sisanya, seperti MBI dan Forum Komunikasi Angkatan Muda Budhis (Forkami), tegas-tegas menolak wadah baru tersebut.. "Walubi baru tidak perlu. Kalau tujuannya untuk persatuan umat, yang lama cukup diperbaiki saja," kata Agus Tjandra, ketua umum Keluarga Mahasiswa Buddhis Jakarta, anggota Forkami. Sedangkan Sangha Mahayana sejauh ini belum menentukan sikap.

Adapun Lieus menilai langkah pembentukan Perwakilan bertujuan untuk membubarkan Perwalian tanpa melalui kongres. Arahnya, agar pengurus Perwalian, terutama ketua Dewan Penyantun tak perlu mempertanggungjawabkan tugasnya. "Dengan wadah baru ini, maunya kasus-kasus yang ada selesai begitu saja, " kata Lieus kepada TEMPO.

Namun, tuduhan Lieus itu bisa jadi tidak benar sebab, Perwalian rencananya akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa pada Oktober mendatang dengan agenda utama, pembubaran organisasi tersebut. Pertanggungjawaban pengurus, tentu bisa saja diagendakan.

K.M.N., laporan Karaniya Dharmasaputra, Ahmad Fuadi, Setiyardi
http://210.34.3.199/mirror/cornell/tempo/agama-1.htm
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline markosprawira

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.449
  • Reputasi: 155
buset deh bro.... itu berita lama banget....

KMBJ aja udah lebur jadi Hikmahbudhi.......

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
oh ya?
justru memang lagi gali berita2 lama.
Habis pertanyaanku ga ada yg jawab.
Kan memang waktu itu aku masih hijau [muda]
Pokoknya waktu KASI berdiri sampai sekarang aku di pihak KASI.
Tapi mau tau lebih jauh, in case ada yg nanya.
Ehipassiko juga...
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline sakura

  • Teman
  • **
  • Posts: 54
  • Reputasi: 6
  • Gender: Male
anda ingin mengetahui sejarah perkembangan agama buddha atau sejarah pertikaian Petinggi2 Buddhis ?
Saran sy, jika anda ingin mengetahui sejarah pertikaian yang berakhir dengan perpecahan maka anda akan bingung sendiri.
biarlah itu urusan mereka.
kalo sy pribadi, yang penting di Vihara/Cetiya atau tempat apapun namanya yang penting asal ada altar Buddha Rupam, itu tempat ibadah saya, dan mungkin tempat ibadah Bro dan Sis semua

Offline dilbert

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 3.935
  • Reputasi: 90
  • Gender: Male
  • "vayadhamma sankhara appamadena sampadetha"
anda ingin mengetahui sejarah perkembangan agama buddha atau sejarah pertikaian Petinggi2 Buddhis ?
Saran sy, jika anda ingin mengetahui sejarah pertikaian yang berakhir dengan perpecahan maka anda akan bingung sendiri.
biarlah itu urusan mereka.
kalo sy pribadi, yang penting di Vihara/Cetiya atau tempat apapun namanya yang penting asal ada altar Buddha Rupam, itu tempat ibadah saya, dan mungkin tempat ibadah Bro dan Sis semua

sdr.Sakura pernah ke BUDDHA BAR ?

http://www.buddha-bar.co.id/restaurant.html

itu tempat ibadah ? ? ? ? ?
VAYADHAMMA SANKHARA APPAMADENA SAMPADETHA
Semua yang berkondisi tdak kekal adanya, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan

Offline Adhitthana

  • Sebelumnya: Virya
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.508
  • Reputasi: 239
  • Gender: Male
Kelahiran Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Pembabaran Ajaran Benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan Sangha merupakan sebab kebahagiaan. Usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan.”
(Dhammapada 194)


Pembubaran Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Lama)
Kemelut yang berkepanjangan yang melibatkan Sangha Agung Indonesia, Majelis Buddhayana Indonesia, dan WALUBI, terus berlanjut sampai menjelang akhir tahun 1998.

Pada tanggal 20 Agustus 1998 ditandatangani Konsensus Nasional Umat Buddha Indonesia dengan membentuk Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Baru) dengan bentuk federasi dan memegang prinsip Non Intervensi. Beberapa pihak mencurigai adanya rekayasa dibalik Konsensus Nasional Umat Buddha Indonesia yang diselenggarakan oleh WALUBI yang saat itu kepemimpinannya berada ditangan Siti Hartati Murdaya.

Pembentukan WALUBI-Baru menimbulkan pertanyaan besar bagai banyak kalangan. Umumnya, pembentukan suatu organisasi atau lembaga baru yang terdiri dari anggota-anggota lama seharusnya didahului terlebih dulu dengan pembekuan dan pembubaran organisasi atau lembaga yang lama.

Baru kemudian pada 6 November 1998 Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Baru) mengadakan MUNAS Khusus dengan agenda pembubaran Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Lama). Oleh beberapa kalangan, pembubaran WALUBI-Lama dianggap telah menyalahi AD/ART WALUBI-Lama.

Nampaknya, dengan dibubarkannya Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Lama), tidak membuat perbaikan yang berarti dalam tubuh organisasi Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Baru). Dan dengan dikeluarkannya Sangha Agung Indonesia dari WALUBI-Lama, maka WALUBI-Baru hanya tinggal memiliki dua Sangha, yaitu Sangha Theravada Indonesia (STI) dan Sangha Mahayana Indonesia (SMI).

Namun, tidak lama setelah WALUBI-Lama dibubarkan, Sangha Theravada Indonesia dan Sangha Mahayana Indonesia yang berpendapat sudah tidak ada lagi wadah yang mengikat, akhirnya bersama dengan Sangha Agung Indonesia mengadakan pertemuan dan membentuk Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI).

Kini WALUBI-Baru tidak lagi memiliki Lembaga Sangha yang secara historis merupakan Sangha Indonesia yang telah mengayomi umat Buddha Indonesia sejak kemunculan kembali Sangha di Indonesia pada tahun 1959. Yang tertinggal dalam WALUBI-Baru adalah pribadi-pribadi anggota sangha yang tidak tergabung dalam Lembaga Sangha manapun. Dalam perkembangan selanjutnya, WALUBI-Baru mulai merekrut pribadi-pribadi anggota Sangha baik dari dalam maupun dari luar negeri dan membentuk lembaga yang kemudian diklaim sebagai lembaga sangha dalam WALUBI-Baru. Perekrutan pribadi-pribadi anggota Sangha dari luar negeri dinyatakan oleh beberapa pihak sebagai pelanggaran atas prinsip non intervensi dan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar WALUBI-Baru Pasal 21.

Selain merekrut pribadi-pribadi anggota sangha, WALUBI-Baru juga mulai merangkul aliran-aliran kontroversial termasuk merangkul kembali Nichiren Shoshu Indonesia (NSI) yang pada tanggal 10 Juli 1987 telah dikeluarkan dari keanggotaan WALUBI-Lama.

Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI)
Dengan dibubarkannya Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Lama), maka tidak ada lagi Lembaga Sangha yang menyatukan sangha-sangha yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 14 November 1998 berdirilah Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), atas prakarsa para Ketua Sangha yang ada di Indonesia.

Naskah berdirinya KASI ditandatangani bersama oleh:
Y.M. Bhiksu Dharmasagaro Mahasthavira : Ketua Sangha Mahayana Indonesia
Y.M. Bhikkhu Sri Pannavaro Mahathera : Ketua Sangha Theravadha Indonesia
Y.M. Bhiksu Arya Maitri Mahasthavira : Wakil Ketua Sangha Agung Indonesia

Y.M. Bhiksu Prajnavira Mahasthavira yang terpilih sebagai Sekjen KASI.

KASI adalah Perhimpunan Sangha-Sangha (persaudaraan para bhikkhu.bhiksu) dalam suatu persidangan (konferensi) Agung, dengan berpedoman pada Kitab Suci Agama Buddha (Tripitaka Pali, Mahayana, Tibet/kanjur), Lembaga ini sebagai pengambilan keputusan berpedoman Dhamma (Dhammaniyoga). Meskipun KASI merupakan Perhimpunan Sangha-Sangha yang anggota pengurusnya adalah para bhikkhu/bhiksu, namun KASI juga tetap melibatkan umat awam sebagai pembantu para sangha.

Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 1999 pukul 14.00, Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) beserta pimpinan majelis-majelis Agama Buddha yang terkait dengan KASI akan bertemu dengan Menteri Agama, Prof. Drs. Malik Fadjar, MSc. Majelis-majelis Agama Buddha yang terkait dengan KASI adalah Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (MAJABUMI), Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGABUDHI), dan Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia.

Dalam kesempatan itu KASI melaporkan kepada Menteri Agama bahwa setelah Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI-Lama) dibubarkan pada tanggal 6 November 1998, maka pada tanggal 14 November 1998 ketiga Sangha yang ada di Indonesia, yaitu: Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia, dan Sangha Mahayana Indonesia telah berhimpun dalam wadah independen Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI).

Menurut Kitab Suci Tripitaka, Sangha dan umat perumah-tangga merupakan kelompok yang berdiri masing-masing. Kehadiran Sangha adalah wajib hukumnya, sedangkan kehadiran organisasi awam (umat perumah-tangga) memang dipuji, tetapi bukan keharusan. Organisasi awam boleh diubah atau mungkin dibubarkan dan diganti baru, tetapi Sangha harus dipertahankan keberadaannya dengan segala ketentuan Vinaya sebagaimana tersebut dalam Kitab Suci Tipitaka/Tripitaka.

Dalam pertemuan dengan Menteri Agama, juga dilaporkan beberapa kegiatan KASI, antara lain: mengikuti Rapat Kerja II Komite Eksekutif VI World Buddhist Sangha Council (WBSC) di Sri Lanka pada tanggal 17-22 April 1999 dan mengadakan Waisak Bersama se-Sumatera Utara di Medan. Pimpinan World Buddhist Sangha Council (WBSC) menyambut dengan gembira terbentuknya KASI, sekaligus juga mengangkat Y.M. Bhikkhu Ashin Jinarakkhita Maha Nayaka Sthavira (76 tahun, bhikkhu pelopor kebangkitan Agama Buddha di Indonesia) sebagai Wakil Presiden WBSC.

KASI sebagai organisasi resmi umat Buddha tertuang dalam surat bernomor 455.5/1204 yang ditandatangani PLH Dirjen Sosial dan Politik Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Drs H Ragam. Dengan demikian KASI layak mewakili umat Buddha dalam forum apa pun.

Dengan berdirinya KASI maka kini umat Buddha Indonesia memiliki lembaga ulama yang sejajar dengan lembaga-lembaga ulama dalam agama lain dimana kepengurusannya berada di tangan para ulama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari agama Islam, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dari ka****k, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) dari kr****n.

Nampaknya kehadiran KASI tidaklah mulus. Kehadiran KASI mendapat guncangan melalui upaya-upaya tidak sehat dari oknum pemimpin WALUBI-Baru. Guncangan pertama adalah dengan membentuk Dewan Sangha Walubi yang berusaha menjadi tandingan KASI, Dewan Sangha Walubi tersebut terdiri dari pribadi-pribadi anggota sangha yang tidak tergabung dalam Lembaga Sangha manapun dan para pribadi bhikkhu/bhiksu warga negara asing (WNA) yang sengaja didatangkan dari Thailand, Amerika Serikat, dan lain-lain. Kedua melalui siaran pers WALUBI-Baru meminta para bhikkhu/bhiksu senior yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) untuk lepas jubah (kembali menjadi umat awam) dan menuding para bhikkhu/bhiksu tersebut sebagai bhikkhu/bhiksu liar. Ketiga adalah sempat mempengaruhi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha sehingga terbitlah surat No. H/BA.04.1/452/IV/99/RHS tanggal 19 April 1999 yang menyatakan tidak lagi membina KASI beserta SAI / SAGIN dan MBI.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas, maka timbullah konflik antar anggota WALUBI-Baru dengan umat pendukung KASI. Konflik antara WALUBI-Baru dengan umat pendukung KASI ini membuat sebagian umat Buddha Indonesia merasa bingung dan menimbulkan perpecahan dikalangan umat. Silat lidah diberbagai media sampai aksi demo mewarnai konflik WALUBI-Baru dengan KASI yang dimulai pada pertengahan tahun 1999.

Posisi KASI sebagi Lembaga Ulama Agama Buddha menjadi semakin kuat semenjak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berlangsung pada 20 Oktober 1999 sampai pada 23 Juli 2001. Dukungan Gus Dur kepada KASI tercermin dalam keikutsertaan Beliau sebagai tamu undangan dalam setiap acara keagamaan yang diselenggarakan oleh KASI, termasuk dalam setiap perayaan Waisak. Sebaliknya, WALUBI-Baru tidak mendapatkan dukungan dari Presiden RI ke-4 tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, konflik antara WALUBI-Baru dengan KASI mulai mendingin. Meskipun demikian sisa-sisa konflik masih tersisa.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tahun 2005 menjelang perayaan Waisak 2549, atas peran pemerintah sebagai mediator, telah terjadi kesepakatan bersama antara KASI dengan WALUBI-Baru mengenai perayaan Waisak Nasional di Candi Borobudur. Sesuai kesepakatan bersama, perayaan Waisak Nasional di Candi Borobudur penyelengaranya akan dilakukan secara bergantingan antara KASI dengan WALUBI-Baru.

Pada tahun 2006 untuk pertama kalinya KASI menyelenggarakan Waisak Nasional di pelataran Candi Borobudur.

sumber : bhagavant.com
« Last Edit: 08 January 2009, 01:53:54 AM by Virya »
  Aku akan mengalami Usia tua, aku akan menderita penyakit, aku akan mengalami kematian. Segala yang ku Cintai, ku miliki, dan ku senangi akan Berubah dan terpisah dariku ....

Offline markosprawira

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.449
  • Reputasi: 155
oh ya?
justru memang lagi gali berita2 lama.
Habis pertanyaanku ga ada yg jawab.
Kan memang waktu itu aku masih hijau [muda]
Pokoknya waktu KASI berdiri sampai sekarang aku di pihak KASI.
Tapi mau tau lebih jauh, in case ada yg nanya.
Ehipassiko juga...

dear bro,

Jika saya boleh berkomentar, Kebenaran tetaplah merupakan kebenaran walau disebutkan oleh org yg tidak benar

apakah jika ada seorang penjahat yg bilang bhw api itu panas, lalu kebenaran itu harus diabaikan karena dia seorang penjahat?

Guru Buddha mengajarkan utk bagaimana mengembangkan batin kita dengan hal2 yg kusala (bermanfaat)

Sayangnya kita seringkali justru senang berbuat yg akusala
jika ada yg "menyakiti" perasaan, kita lalu benci
jika sedang asyik nonton TV, ada yg memindahkan saluran, kita jengkel

Demikian juga dari pihak Walubi.
Saya melihat bhw walau ada perbuatan mereka yg akusala, namun bukan berarti harus muncul kebencian (dosa mula citta) terhadap mereka
Justru seyogyanya kita mengembangkan Karuna, kasihan kepada mereka yg berbuat akusala

Sebenarnya jika anda ingin mencari sejarah, saya rasa jauh lebih baik jika bertanya langsung ke tokoh2 buddhist yg anda yakini integritasnya

Semoga bisa bermanfaat yah  _/\_

Offline purnama

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.309
  • Reputasi: 73
  • Gender: Male
DUUUHH Konflik dalam Tubuh organisasi buddhis tuh ngak usah dibahas lar.

Yang paling utama tuh mesti Di reformasi Organisasi Buddhis. gara2 konflik ginian tuh semua Aliran pada mentingin alirannya sendiri bahkan vihara sendiri, semangat kesatuannya tuh udah hampir kagak ada, Merasa diri saling superior. Mendingan mikirin Cara mempersatukan kembali.

Itu juga Percampuran Agama sama Politik dijadiin satuu.
Emang Di Indo perlu tokoh Buddhis yang bisa jadi pemersatu. semenjak Peninggalan Bhante Ashin Jinarakhita. Belum ada yang bisa mengantikan posisi beliau. belum ada yang sanggup jadi panutan intinya gituuu.

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
eh, waktu itu Sukong masih hidup lho....
tetep aja bisa pecah.
Yg menarik katanya ada kepentingan politik pihak tertentu
Yg gw pengen tau siapa dan apa kepentingan politik itu...
Eh, siapa mungkin sudah jelas... tapi kenapa?
Apa sih untungnya memecah belah umat buddha?
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline nyanadhana

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 3.903
  • Reputasi: 77
  • Gender: Male
  • Kebenaran melampaui batas persepsi agama...
Murid2nya...karena ingin memegang tampuk kekuasaan Sukong.makanya Sukong bilang mending mati telanjang aja ga usah pake jubah2 macem2
Sadhana is nothing but where a disciplined one, the love, talks to one’s own soul. It is nothing but where one cleans his own mind.

Offline purnama

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.309
  • Reputasi: 73
  • Gender: Male
eh, waktu itu Sukong masih hidup lho....
tetep aja bisa pecah.
Yg menarik katanya ada kepentingan politik pihak tertentu
Yg gw pengen tau siapa dan apa kepentingan politik itu...
Eh, siapa mungkin sudah jelas... tapi kenapa?
Apa sih untungnya memecah belah umat buddha?


Waktu itu Sukong udah pesiun. udah ngak turun gunung kalo dibilang udah lao le ( alias engkong 2  ;D
;D. coba masih dia masih muda masih bisa mencegah hal tersebut.

Offline dilbert

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 3.935
  • Reputasi: 90
  • Gender: Male
  • "vayadhamma sankhara appamadena sampadetha"
eh, waktu itu Sukong masih hidup lho....
tetep aja bisa pecah.
Yg menarik katanya ada kepentingan politik pihak tertentu
Yg gw pengen tau siapa dan apa kepentingan politik itu...
Eh, siapa mungkin sudah jelas... tapi kenapa?
Apa sih untungnya memecah belah umat buddha?


DUIT....... Kalau motif-nya duit, saya masih maklum... kalau di luar motif duit, lantas mau mecah belah umat, saya rasa sudah GOKIL tuh orang... hehehehehe...
VAYADHAMMA SANKHARA APPAMADENA SAMPADETHA
Semua yang berkondisi tdak kekal adanya, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan

Offline sakura

  • Teman
  • **
  • Posts: 54
  • Reputasi: 6
  • Gender: Male
Setuju dgn pendapat Bro markos, ajukan pertanyaan itu kepada beliau2
tapi harus berimbang. Setelah itu coba renungkan, bgmn kita hrs menyikapi hal tersebut agar semua bisa bersatu dalam keluarga yagn sangat besar

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
REFORMASI KELEMBAGAAN AGAMA BUDDHA INDONESIA

Pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 1999 pk. 14.00 Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) beserta pimpinan majelis-majelis agama Buddha yang terkait dengan KASI akan bertemu dengan Menteri Agama. Majelis-majelis agama Buddha yang terkait dengan KASI adalah Majelis Buddhayana Indonesia, Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, dan Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia.

Dalam kesempatan itu KASI akan melaporkan kepada Menteri Agama bahwa setelah Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) dibubarkan pada tanggal 3 November 1998, maka pada tanggal 14 November 1998 ketiga Sangha (persaudaraan bhiksu) yang ada di Indonesia, yaitu: Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia, dan Sangha Mahayana Indonesia telah berhimpun dalam wadah independen Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Naskah berdirinya KASI ditandatangani bersama oleh Bhiksu Dharmasagaro Mahasthavira (Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia), Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera (Ketua Umum Sangha Theravada Indonesia), Bhiksu Aryamaitri Sthavira (Sekjen Sangha Agung Indonesia), dan Bhiksu Prajnavira Mahasthavira yang terpilih sebagai Sekjen KASI.

Menurut Kitab Suci Tripitaka, Sangha dan umat perumah-tangga merupakan kelompok yang berdiri masing-masing. Kehadiran Sangha adalah wajib hukumnya, sedangkan kehadiran organisasi awam (umat perumah-tangga) memang dipuji, tetapi bukan keharusan. Organisasi awam boleh diubah atau mungkin dibubarkan dan diganti baru, tetapi Sangha harus dipertahankan keberadaannya dengan segala ketentuan Vinaya (peraturan untuk bhiksu) sebagaimana tersebut dalam Kitab Suci Tripitaka.

Keberadaan Sangha bukan hanya bagian dari masyarakat Buddhis, tetapi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan setiap umat Buddha. Sangha merupakan tumpuan bakti setiap umat Buddha. Sungguh tidak pada tempatnya, dan sangat sulit untuk diakui lagi oleh masyarakat Buddhis sebagai umat Buddha bila seorang umat sudah mengabaikan apalagi menyisihkan keberadaan Sangha.

Keberadaan wadah tunggal yang didisain mencakup semua organisasi umat Buddha Indonesia dan mengharuskan Sangha termasuk di dalamnya, serta kebijakan bahwa untuk semua kegiatan harus mendapatkan rekomendasi dari wadah tunggal tersebut terlebih dahulu, sangat bertentangan dengan jiwa Dharma yang secara tertulis digariskan dalam Kitab Suci Tripitaka. Di era reformasi seyogianya instansi pemerintah dan semua pihak yang terkait dapat memperbaharui dan tidak lagi menciptakan peraturan dan pandangan yang tidak sejalan dengan Kitab Suci Tripitaka maupun semangat reformasi.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang dibentuk di era reformasi, tidaklah sama dengan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), walaupun menggunakan singkatan yang sama. Perwalian Umat Buddha Indonesia yang didirikan pada bulan Mei tahun 1979 oleh 3 (tiga) Sangha dan 7 (tujuh) majelis agama Buddha (organisasi umat Buddha awam) merupakan wadah tunggal yang didisain mencakup semua organisasi umat Buddha Indonesia, tetapi Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang didirikan pada bulan Desember tahun 1998 hanyalah organisasi umat Buddha awam. Karena itu kemunculan Dewan Sangha dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia tidak dapat dibenarkan, sebab tidak sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Suci Tripitaka.

Kemunculan Dewan Sangha Walubi di samping telah melanggar aturan Kitab Suci, juga telah menjadikan adanya bhiksu dan bhiksuni di luar KASI, walaupun mayoritas bhiksu dan bhiksuni Indonesia (95 %) tergabung dalam KASI. Sebaliknya pembubaran Walubi (Perwalian) dan pembentukan Walubi (Perwakilan) yang penuh kontroversi serta sikap Walubi (Perwakilan) yang tidak menghormati keberadaan KASI, telah mengakibatkan Walubi (Perwakilan) tidak mendapat dukungan dari mayoritas umat Buddha kendati Walubi (Perwakilan) beranggotakan banyak majelis agama Buddha.

Mempelajari sejarah Perwalian Umat Buddha Indonesia yang sejak Munas II-nya hingga pembubarannya dipenuhi konflik kepentingan dan tindakan pemaksaan kehendak dengan menggunakan kekerasan, kiranya sudah waktunya lembaga tertinggi agama Buddha tidak lagi dicampuri oleh umat Buddha awam tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Sangha, dalam hal ini KASI. Lembaga tertinggi tersebut berfungsi untuk menetapkan keputusan-keputusan Dharma (fatwa).

Organisasi umat Buddha awam, seperti Perwakilan Umat Buddha Indonesia dan majelis-majelis agama Buddha baik yang tergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia maupun tidak, seyogianya bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Mengingat adanya pembatasan jumlah agama yang diakui di Indonesia, maka berhimpunnya organisasi-organisasi yang membawa nama "agama Buddha" ke dalam suatu federasi tidak boleh dipaksakan, karena itu hanya akan menimbulkan konflik dalam mencari titik temu dalam doktrin maupun ritual. Dengan demikian lalu akan terpilah sendiri antara kelompok-kelompok umat Buddha awam yang berada dekat mainstream dan kelompok-kelompok yang jauh dari mainstream. Kelompok-kelompok yang berada dekat mainstream akan dapat bekerja sama dengan KASI secara lebih sempurna, sedang kelompok-kelompok yang jauh dari mainstream seyogianya dapat menerima keadaan ini dengan jiwa besar.

Semoga upaya menggunakan organisasi keagamaan untuk kepentingan pribadi dan intervensi pihak luar terhadap organisasi keagamaan tidak terjadi lagi. Pengalaman menunjukkan bahwa perubahan AD/ART Walubi secara inkonstitusional pernah menyebabkan para bhiksu dan bhiksuni kehilangan peran pentingnya. Perubahan AD/ART Walubi secara inkonstitusional itu sekaligus telah menjadikan Dewan Penyantun sebagai pihak yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan organisasi. Adanya kondisi tidak sehat di mana para anggota pengurus mendukung ketua umum oleh karena memiliki ketergantungan ekonomi, seyogianya juga tidak boleh terjadi dalam organisasi keagamaan.

Dalam pertemuan dengan Menteri Agama, juga akan dilaporkan beberapa kegiatan KASI, antara lain: mengikuti Rapat Kerja II Komite Eksekutif VI World Buddhist Sangha Council (WBSC) di Sri Lanka pada tanggal 17-22 April 1999 dan mengadakan Waisak Bersama se-Sumatera Utara di Medan. Pimpinan World Buddhist Sangha Council (WBSC) menyambut dengan gembira terbentuknya KASI, sekaligus juga mengangkat Bhikkhu Ashin Jinarakkhita Maha Nayaka Sthavira (76 tahun, bhikkhu pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia) sebagai Wakil Presiden WBSC.

Kesimpulan:

Di era reformasi dimungkinkan tidak adanya wadah tunggal, sehingga ketentuan Kitab Suci Tripitaka yang menyatakan organisasi bhiksu dan organisasi awam (umat perumah tangga) harus terpisah kini dapat diterapkan, terlebih setelah Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) dibubarkan.

Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) sebagai organisasi bhiksu merupakan lembaga keagamaan yang berfungsi untuk menetapkan keputusan-keputusan Dharma (fatwa). Seyogianya kini KASI yang duduk sejajar dengan MUI, KWI, PGI, dan PHDI.

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) berbeda dengan Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) karena hanya merupakan organisasi umat Buddha awam. Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) bersama-sama organisasi-organisasi umat Buddha awam lainnya memiliki ruang lingkup kegiatan di bidang sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berserikat dan memeluk keyakinannya masing-masing, KASI diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam membina kerukunan intern umat Buddha, terutama untuk memperkecil konflik-konflik antar organisasi umat Buddha awam yang merupakan warisan dari penerapan wadah tunggal pada masa Orde Baru.

Di era reformasi seyogianya instansi pemerintah dan semua pihak yang terkait dapat memperbaharui dan tidak lagi menciptakan peraturan dan pandangan yang tidak sejalan dengan Kitab Suci Tripitaka maupun semangat reformasi.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
MENGEMBALIKAN TATANAN ORGANISASI UMAT BUDDHA

SESUAI DENGAN KITAB SUCI TRIPITAKA

Pimpinan semua organisasi Sangha (persaudaraan biksu) di Indonesia (Sangha Mahayana Indonesia, Sangha Theravada Indonesia, dan Sangha Agung Indonesia) yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) dan pimpinan Majelis-majelis agama Buddha pendukung KASI, yang terdiri dari : Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (Majabumi), Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudi), Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI), diterima oleh Menteri Agama RI pada hari Rabu, 4 Agustus 1999.

Pada kesempatan tersebut, para pimpinan umat Buddha menyampaikan landasan dibentuknya KASI kepada Menteri Agama, Bapak Prof. Drs. Malik Fadjar, MSc. KASI dibentuk pada tanggal 14 November 1998 oleh tiga organisasi Sangha yang mewadahi 95 % biksu-biksuni di Indonesia. Terbentuknya KASI merupakan usaha untuk mengembalikan tatanan organisasi umat Buddha sesuai dengan yang diamanatkan dalam kitab suci Tripitaka, dimana disebutkan adanya pemisahan antara parisadho (perhimpunan) untuk Sangha (rohaniwan) dan upasaka (umat awam). Ini juga sekaligus menjawab ketidakharmonisan pada Walubi Lama (Perwalian Umat Buddha Indonesia) dimana organisasi rohaniawan dan umat awam dicampur.

Konflik dalam tubuh Walubi Lama terjadi terutama sejak masuknya Siti Hartati Murdaya, konglomerat, yang ditempatkan sebagai ketua Dewan Penyantun. Namun dalam prakteknya Hartati inilah yang mengontrol segala-galanya didalam Walubi Lama, ibarat Presiden Komisaris sebuah perusahaan swasta. Puncaknya adalah pengeluaran Sangha Agung Indonesia (Sagin) dan MBI dari keanggotaan Walubi Lama, yang kemudian disusul dengan pengerahan aparat lintas sektoral dalam segala kegiatan Walubi Lama, teror serta penyetruman fungsionaris DPP Walubi Lama yang tidak patuh pada keputusan Hartati, dan masih banyak lagi tindakan-tindakan diluar norma agama.

Setelah reformasi bergulir, banyak tuntutan dari pemuda dan mahasiswa agar Walubi Lama mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuntutan tersebut juga datang dari Sangha-sangha anggota Walubi Lama. Namun alih-alih menjawab tuntutan tersebut, Hartati malah menggelar Munas Khusus yang membubarkan Walubi Lama. Sebelum Walubi Lama dibubarkan, sebagian besar pimpinannya yang disponsori Hartati Murdaya telah membentuk wadah baru dengan nama Perwakilan Umat Buddha Indonesia dengan singkatan tetap Walubi. Pembentukan Walubi Baru ini tidak mengikutsertakan Sangha. Di Walubi Baru ini Hartati terang-terangan menduduki posisi Ketua Umum.

Walaupun dalam Walubi Baru terdapat apa yang disebut Dewan Sangha Walubi, namun pembentukannya dipertanyakan oleh banyak umat Buddha karena tidak diketahui manfaatnya serta tidak didukung oleh ketiga organisasi Sangha yang ada. Pembentukan Dewan Sangha Walubi tersebut juga telah menjungkirbalikkan tatanan yang sesuai dengan kitab suci, dimana Dewan Sangha tersebut dibentuk oleh DPP Walubi yang merupakan organisasi umat awam. Bahkan sesuai dengan ajaran Buddha yang berhak mengangkat upasaka (umat awam) adalah Sangha, bukan sebaliknya. KASI tidak keberatan Walubi menjadi wadah organisasi umat awam, sejauh tidak menjungkirbalikkan aturan-aturan Kitab Suci Tripitaka.

Jalan yang sesuai dengan kebenaran itu tidaklah selalu mulus, kehadiran KASI mendapat goncangan melalui upaya-upaya tidak sehat dari Siti Hartati Murdaya. Pertama adalah dengan membentuk Dewan Sangha Walubi yang berusaha menjadi tandingan KASI, Dewan Sangha Walubi sendiri berisi segelintir biksu Indonesia dan biksu-biksu warga negara asing (WNA) yang sengaja didatangkan dari Thailand, USA, dll. Kedua melalui siaran pers Walubi yang meminta para biksu senior yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) untuk lepas jubah (kembali menjadi umat awam) dan menuding para biksu tersebut sebagai biksu liar. Ketiga adalah melalui Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dengan surat No. H/BA.04.1/452/IV/99/RHS tanggal 19 April 1999 yang menyatakan tidak lagi membina KASI beserta Sagin dan MBI. Dan masih banyak usaha tidak terpuji lainnya untuk menggoyang, melecehkan dan mendiskriditkan KASI yang merupakan lembaga yang sangat dihormati seluruh umat Buddha Indonesia itu.

Walaupun banyak tantangan Sangha-sangha yang bergabung dalam KASI dan majelis-majelis umat pendukungnya bertekad untuk terus memperjuangkan kebenaran yang sesuai dengan tatanan yang diamanatkan dalam kitab suci.

Pimpinan KASI juga memperingatkan para pimpinan Walubi, khususnya Hartati Murdaya, untuk sadar dan dapat kembali ke jalan yang sesuai dengan ajaran Buddha, sehingga umat Buddha dapat hidup dengan rukun bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia menuju Indonesia baru yang lebih demokratis, dan harmonis.

Jakarta, 4 Agustus 1999

dikutip dari e-mail Hendri Tan dalam Milis Buddha.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
MEDIA INDONESIA, Kamis, 2 September 1999

KASI Layak Wakili Umat Buddha dalam Segala Forum

JAKARTA (Media): Departemen Dalam Negeri menegaskan Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) layak mewakili umat Buddha Indonesia pada forum apa pun. Karena KASI merupakan organisasi tempat berhimpun para pemuka agama Buddha yang merupakan gabungan dari tiga organisasi yaitu Sangha Agung Indonesia, Sangha Mahayana, dan Sangha Theravada.

Penegasan KASI sebagai organisasi resmi umat Buddha ini tertuang dalam surat bernomor 455.5/1204 yang ditandatangani PLH Dirjen Sospol Depdagri Drs H Ragam Santika yang diterima Media, kemarin. Dengan adanya surat penegasan dari Depdagri itu berarti tidak benar sinyalemen Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya bahwa KASI merupakan kelompok sempalan umat Buddha.

Menurut PLH Dirjen Sospol Ragam Santika, KASI adalah organisasi umat Buddha yang didirikan pada 14 November 1998 di Jakarta dan telah terdaftar di Depdagri. "Oleh karena itu KASI layak mewakili umat Buddha dalam forum apa pun termasuk utusan golongan MPR," ujar Dirjen Sospol.

Dalam kesempatan yang sama Media juga menerima surat pernyataan kebenaran dari Ketua Umum Yayasan Vihara Dhammcakka Jaya Sunter Podomoro Biksu Subalaratana Mahathera yang tempatnya digunakan untuk rapat Walubi, Selasa lalu. Biksu Subalaratana menyatakan, Walubi tidak diperbolehkan untuk menggunakan Kompleks Vihara Jakarta Dhammcakka sebagai tempat rapat. "Apabila tetap memaksakan kehendaknya untuk rapat tanpa izin maka Walubi akan menanggung akibat baik dalam kehidupan ini maupun mendatang," tandas Biksu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya mengadakan rapat dan konferensi pers di vihara yang ternyata tidak mendapat izin. Walubi masuk ke vihara tersebut dengan cara paksa.

Menanggapi kemelut di tubuh umat Buddha dalam pencalonan utusan golongan MPR, Ketua Generasi Muda Buddhis Lius Sungkharisma mengharapkan masalah ini tidak meluas ke penghujatan pribadi. Semua perbedaan pendapat hendaknya dimusyawarahkan secara baik. "Saya yakin Ibu Hartati sebagai umat Buddha yang baik dapat berkomunikasi dengan para Sangha baik Terawadha, Mahayana
maupun Sangha Agung Indonesia yang tergabung dalam KASI," ujarnya. (Wdh/N-1)
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male

Subject: Re: [kmbinfo] PENJELASAN DAN PESAN WAISAK 2543 / 1999
Date: Thu, 10 Jun 1999 15:20:48 +0700

Penjelasan dan Pesan Waisak 2543 / 1999
oleh
Dewan Sangha Perwakilan Umat Buddha Indonesia
dan
Dewan Pengurus Pusat
Perwakilan Umat Buddha Indonesia

 ...................................

Pada tanggal 9 April 1999, terlaksana Maha Samaya Dewan Sangha Walubi di Jakarta, hadir para Bhikkhu dari Aliran Theravada, Aliran Mahayana, Aliran Tantrayana sebanyak 24 Bhikkhu. Secara bersama-sama para Bhikkhu Sangha walubi telah membentuk dan menyusun
 kepengurusan organisasi para bhikkhu yang sesuai dengan vinayanya. Namun sangat disayangkan masih ada para Bhikkhu Indonesia yang diundang namun tidak hadir akibat perbedaan pendapat yang sangat tajam yaitu :

Theravada, Mahayana dan Tantra dari mana itu?

 
Dewan Sangha Walubi setuju dengan prinsip Walubi (Baru) untuk mengakomodir semua aliran agama Buddha yang ada di Indonesia menjadi anggota Walubi (baru) demi kerukunan, persatuan dan kesatuan umat Buddha Indonesia, terutama di sat gejolak krisis yang sang
at dahsyat dirasakan lemah bilamana para organisasi Umat Buddha terpecah-pecah,
 
Benar mempersatukan semuanya, pokoknya ngumpul termasuk aliran yang nggak jelas ajarannya dan tidak diakui oleh World Buddhist Sangha Council dan World Buddhist Fellowship. Bersatu memang bagus, tapi bersatu yang dipaksakan juga tidak akan bertahan lama.
Saya heran, orang-orang di Walubi koq nggak sadar-sadar ya.... tidak mau belajar dari sejarah. Dulu Walubi (lama) juga selalu bilang bersatu, kompak dll, tapi kenyataannya seperti apa? BUBAR!

Para Bhikkhu diluar Dewan Sangha Walubi yakni KASI mempunyai sikap untuk tidak dapat mengakui dan menerima semua aliran agama Buddha di Indonesia masuk ke dalam Wadah Kebersamaan Walubi, karena mereka dinilai sebagai bukan agama Buddha yang berdasarkan Tr
ipitaka, ada juga yang dinilai tidak berdasarkan Triratna dan sebagainya, sehingga dikuatirkan apabila aliran-aliran agama Buddha tersebut dapat berkembang pesat serta menggeser agama Buddha yang dinilai murni dan benar.

Jelas donk, kalo tidak sesuai Tripitaka dan tidak mengakui Buddha Dharma Sangha sebagai Triratna, apakah dapat dikatakan sebagai agama Buddha? Lalu apa yang disebut biksu itu boleh kawin apakah itu yang disebut Sangha? Di Tibet sekalipun, biksu tidak kawi
n, para rinpoche pun belum tentu biksu.
 
Pernyataan sikap dari KASI (Sagin, Sangha Mahayana, Sangha Theravada) yang telah membenarkan agama Buddha sebagai muatanpolitik dan terdapat anggota Bhikkhu/Bhuksu Sangha yang berperan sebagai tunggangan politik. Pembenaran KASI terhadap Bhikkhu/Bhiksu Sa
ngha yang menghadiri pernyataan Parbudi di komisi II (Komisi Politik) DPR RI beberapa waktu lalu, yang menggelar pernyataan bahwa atas nama umat Buddha Indonesia, selama ini tidak mendapat pembinaan dari Pemerintah (Departemen Agama/Up. Dirjen Bimas Hindu
 dan Buddha serta jajarannya), telah menjadi penyebab utama terganggunya suasana kerukunan dan keharmonisan hidup intern umat Buddha.

Apakah ke DPR itu berarti berpolitik? Kalo begitu banyak donk orang Walubi yang berpolitik? Ibu Aiko (Ketum PSBDI salah satu anggota Walubi) adalah Wakil Bendahara PKP, itu kan jelas ikut politik dan ikut pemilu lagi.
Dan lagian jika tidak bersalah buat apa KASI melakukan pembenaran?

Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi)
 
Perwakilan Umat BUddha Indonesia (Walubi) adalah wadah kebersamaan Umat Buddha Indonesia, yang bersifat sosial keagamaan dan berfungsi sebagai wadah pemersatu majelis-majelis agama Buddha dan Lembaga Keagamaan Buddha yang senantiasa berada dalam suasana r
ukun, bersatu padu dalam menghayati dan mengamalkan Dharma Agama dan Dharma Negara. Sekaligus membina serta mengembangkan kehidupan beragama di kalangan Umat Buddha Indonesia sesuai dengan tata cara sektenya masing-masing.
 
Bagus dan ideal sekali harapan Walubi, saya harap ini dapat tercapai. Hanya saja saya agak bingung dengan istilah Dharma Agama dan Dharma Negara, bukankah itu istilah agama Hindu? Dalam Buddhism tidak dikenal dikotomi Dharma Agama dan Dharma Negara, Hanya
 ada Dharma. Membedakan Dharma Negara dan Agama, seolah-olah jika berhubungan dengan Negara ajaran agama (atau yang disebut Dharma Negara) itu boleh-boleh saja dilanggar.

Setiap angggota WALUBI berpegang teguh pada prinsip NON INTERVENSI, untuk menjaga keharmonisan dalam melaksanakan Buddha Dharma (Bab V, pasal 8 Anggaran Dasar Walubi). Karena disadari bahwa sekalipun masing-masing menganut ajaran/sekte yang berbeda-beda n
amun Umat Buddha merupakan satu keluarga besar yang mempunyai seorang Guru Agung yang sama yaitu Sang Buddha Gotama/Sang Buddha Sakyamuni.

Disinilah letak kekurangan Walubi, non-intervensi ini seakan-akan menutup mata dan menyatakan semua sekte asal berlabel Buddha pasti ajaran Buddha. Padahal kita semua tahu, beberapa sekte di Walubi tidak lagi mengakui Buddha Sakyamuni sebagai guru atau Bu
ddha saat ini.
 
Dewan Sangha walubi dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia adalah wadah Kebersamaan Umat Buddha Indonesia yang merupakan mitra tunggak Pemerintah, halmana disebabkan mayoritas organisasi Umat Buddha Indonesia bergabung di dalam Walubi dan sudah sangat menga
kar diseluruh lapisan masyarakat yang beragama Buddha.
 
Dalam rangka sinkronisasi kegiatan Walbi dengan semua aktifitas Umat Buddha yang masih berada di luar Walubi, maka Dirjen Bimas Hindu Buddha memandang perlu agar Walubi memberikan rekomendasi kepada rencana kegiatan mereka sebelum mendapat pelayanan para
 Kanwil Depag di seluruh tanah air sesuai dengan Surat Dirjen BImas Hindu dan Buddha Nomor : H/BA.01.1/452/IV/99/RHS tertanggal 19 april 1999.
 
Ini membukti Walubi sangat Pro Status Quo.
Bukan lagi zamannya sekarang semua harus ada pengakuan dari pemerintah, Ini urusan agama Bung, apa haknya pemerintah menentukan apa yang benar dan salah dalam suatu agama?

Apa itu KASI?
 
KASI adalah bentuk kelompok kerja tiga Sangha yang berbeda pendapat dengan Walubi dan Dewan sangha Walubi, serta KASI tidak di akui keberadaanya oleh Pemerintah sehubungan dengan ada salah satu anggotanya yang masih bermasalah dengan instansi terkait Peme
rintah.
 
Jika tiga organisasi Sangha yang ada telah membentuk KASI, lalu biksu-biksu di Dewan Sangha Walubi itu darimana?
Inilah yang saya lihat Walubi kita ini masih pro status quo dan berjiwa Orde Baru (maklum ketua umumnya kan mantan pengurus GOLKAR dan caleg pada pemilu 97), urusan agama saja perlu minta restu pemerintah dan pengakuan pemerintah.

Sangha Mahayana dan Sangha Theravada Indonesia masih bisa dilayani kegiatannya oleg Departemen Agama setelah mendapat rekomendasi dari Dewn Sangha Walubi beserta DPP Walubi.
 
Sudah bukan zamannya lagi minta rekomendasi ke Departemen Agama, apalagi ke Walubi yang notabene tidak diakui oleh sebagian besar umat Buddha. Walaupun Walubi selalu mengakui membawahi sekian organisasi, tapi cobalah boleh di cek kebawah, apakah Walubi me
ngakar sampe kebawah? Jawabannya adalah TIDAK! Umat Buddha akan lebih patuh pada Sangha (dalam hal ini KASI), daripada pada Walubi yang merupakan antek Orde Baru.

Akibat terbentuknya KASI telah terjadi kebingungan dan keresahan dikalangan Umat BUddha Indonesia. Apalagi ada kelompok oknum yang menyebar luaskan berita bahwa KASI adalah pengganti Walubi sebagi organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan Umat Buddha d
i Indonesia. KASI menyamkan kedudukannya sederajat dengan MUI dan seterusnya.
 
Siapa yang bingung? Mungkin cuma orang-orang di Walubi yang bingung.

Pertanyaan yang timbul adalah:
 . Bagaimana Kasi dapat mewakili Umat Buddha Indonesia, karena KASI hanya meliputi sebagian kecil dari aliran agama Buddha yang ada di Indonesia ?

Silahkan Anda cek sendiri, kecil atau besarnya!

 . Bagaimana KASI dapat mendudukkan keberadaanya di atas semua organisasi Umat Buddha yang ada di Indonesia, sedangkan sikap KASI tidak akomoditif dan menjadi sumber konflik bagi umat Buddha akibat pandangannya yang membeda-bedakan derajat kemurnian suatu
aliran ?

KASI tidak pernah menebar konflik, walaupun menyadari adanya perbedaan pandangan dengan beberapa aliran lain, KASI tidak pernah mengeluarkan statement apapun yang mengatakan aliran lain tidak benar. Justru Walubi-lah yang dari awal statement ini senantias
a menyatakan KASI berpendapat demikian, yang saya rasa justru pendapat Walubi.
KASI menyadari tidak dapat bersatu dalam satu wadah dengan aliran-aliran lain karena prinsip yang dipegang masing-masing, namun KASI menghargai kesemua aliran tersebut dan menyilahkan mereka berkembang sebagai mana mestinya dengan tentunya berprinsip sali
ng menghargai dan tidak saling menjatuhkan sebagaimana yang terjadi di Walubi saat ini.
Walubi bersikap tidak bisa menerima adanya organisasi umat Buddha lain diluarnya dan dengan segala cara berusaha mengganjal gerak maju organisasi lain tersebut, itukah namanya prinsip non-intervensi?

 . Bagaimana KASI dapat merasakan tertinggi posisinya sebelum mendapat pengakuan dari Walubi, Wadah yang mewakili bagian terbesar organisasi Umat Buddha yang ada di Indonesia ?

KASI tidak perlu pengakuan Walubi, karena kenyataannya KASI telah diakui oleh mayoritas umat Buddha.

 . Bagaimana KASI dapat melakukan kegiatan, karena keberadaanya tidak mempunyai legitimasi baik dari Walubi maupun Pemerintah ?

Pemerintah lagi... pemerintah lagi.... Inilah Walubi pemerintah, yang senantiasa menyuarakan suara pemerintahan sekarang yang notabene pemerintahan GOLKAR

 . Bagimana KASI mau beroperasi terus di dalam negara hukum dan bukan anarkis, Indonesia adalah negara yang masih memiliki tatanan Hukum dan Pemerintah yang jelas ?

Jika Indonesia negara Hukum saya rasa tidak akan keluar surat Dirjen yang Anda sebutkan diatas.

 . Apakah lebih baik bagi para BHikkhu Sangha dari aliran Theravada dan Mahayana bergabung dengan Dewan sangha Walubi secara damai membina segi Keagamaan Umat Buddha Indonesia dari Aliran Theravada dan Aliran Mahayana, berhubung Dewan Sangha Walubi sudah m
emiliki legimitasi yang jelas dari Pemerintah ?. Sedangkan aliran agama Buddha lainnya telah memiliki pembinaanya masing-masing dengan berpegang teguh pada prinsip nonintervensi.

Sekali lagi legitimasi pemerintah, apakah sudah sedemikian parahnya legitimasi Walubi dikalangan umat Buddha sehingga perlu mencari legitimasi ke pihak Kekuasaan????

 . Apakah tidak lebih baik Sagin dan KASI memnuhi persyaratan dari Pemerintah ?, yaitu menyatakan Sagin bukan organisasi yang menyebarkan paham Sinkretis di kalangan umat beragama di Indonesia, sehingga Walubi dapat membantu dengan memberikan rekomendasi a
tas segala kegiatan Sagin dimasa mendatang.

He... he... he... lucu, jika di Walubi sendiri banyak aliran yang jelas-jelas Sinkretis, seperti Tri Dharma (Buddha, Kong Hu Cu dan Toa) dan Maitreya (Sinkretis 5 Agama), lalu menuduh Buddhayana yang dikembangkan Sagin sinkretis (padahal kita tahu dalam B
uddhayana hanya ada Mahayana, Theravada dan Vajrayana yang masih merupakan ajaran agama Buddha), bukankah itu berarti Maling teriak Maling?

Tolong dikaji ulang istilah Sinkretisme itu sendiri, dan apakah Sinkretis itu jelek?

 . Apakah para Bhikkhu Sangha yang berada di luar walubi tidak menyadari nasib Umat Buddha Theravada dan Mahayana yang cenderung pecah akibat dibentuknya KASI ?

Sebenarnya siapa yang memecahkan umat Theravada dan Mahayana? KASI terbentuk November 1998, Walubi Baru baru sah dan melakukan Pesamuhan Agung Desember 1998 dan karena tidak berhasil mengajak KASI masuk ke dalam struktur Walubi, lalu segera membentuk Dewa
n Sangha pada April 1999,... lalu siapa pula yang menimbulkan perpecahan itu?

 . Apakah tidak sadar dengan perbedaan pendapat dan perpecahan dikalangan Bhikkhu Sangha yang sudah terjadi sejak lama, telah membuat para umat Buddha Indonesia merasa sangat prihatin dan kecewa ?, serta membuat sebagian umat Buddha merasa tidak hormat lag
i kepada sebagian anggota Sangha diluar Dewan Sangha Walubi.

Umat Buddha mana yang tidak hormat pada Biksu dari ketiga lembaga Sangha anggota KASI di luar Dewan Sangha Walubi? Saya rasa pernyataan Dewan Sangha ini perlu didukung oleh fakta yang jelas dan konkrit, karena yang saya lihat di lapangan justru umat Buddh
a semakin 'enek' dan 'mual' dengan sikap Anda-anda di Walubi.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
FDRUBI DUKUNG PEMBUBARAN KASI
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/11/0017.html

FDRUBI DUKUNG PEMBUBARAN KASI

FORUM Demokrasi dan Reformasi Umat Buddha Indonesia (FDRUBI) mendukung
penuh
usulan Ketua Umum DPP Walubi Dra. Hartati Murdaya yang akan
membubarkan Konperensi Sangha Agung Indonesia (KASI).

Menurut Ketua FDRUBI, Budiman, ada beberapa alasan yang menyebabkan
mengapa pihaknya mendukung pembubaran KASI.

Yaitu, KASI telah menyerang sekte-sekte agama Buddha lainnya dengan
dalil mereka bukanlah agama Buddha yang murni atau asli. Mereka juga
telah menjadi penggerak demonstrasi – demonstrasi yang menghujat
sesama umat Buddha.

FDRUBI telah mensinyalir adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh
segelintir umat Buddha untuk mencoba menghambat mekanisme demokrasi.

"Aspirasi KASI kami nilai tidak sehat. Karena berupaya memecah belah
umat Buddha dengan menyebarkan pandangan sesat tentang adanya sekte
murni dan tidak murni", katanya.

FDRUBI juga menilai Bhikkhu KASI telah mencemarkan nama Bhikkhu lain
yang sebenarnya arif dan bijaksana. Serta merusak kerukunan yang
selama ini telah dibina secara susah payah.

Diproklamasikannya KASI sebagai lembaga tertinggi umat Buddha
Indonesia telah menimbulkan penolakan dari majelis-majelis agama
Buddha yang tergabung di dalam Walubi.

"Sebab mereka masing-masing mempunyai organisasi Sangha tertinggi dan
Dewan Rohaniawan tersendiri ", katanya.

Ditambahkan juga oleh Budiman bahwa KASI tidak mewakili aspirasi umat
Buddha Indonesia secara keseluruhan.

KASI hanyalah merupakan sumber konflik yang berkepanjangan dan
memecahbelah umat Buddha Indonesia. KASI hanya diakui oleh umat Buddha
Pannavaro, Prajnavira dan Arya Maitri.

"KASI yang menyatakan dirinya bukan saja tandingan Walubi tapi lebih
dari itu ia sebagai badan fatwa tertinggi umat Buddha Indonesia, telah
memancing keributan dengan umat Buddha sekte-sekte lainnya", katanya.

Dalam kesempatan tersebut FDRUBI juga mengutuk keras penggunaan vihara
Mahavira Graha di jalan Lodan Raya no.6B Jakarta Utara sebagai markas
para demonstran Forum Aksi Damai Umat Buddha Indonesia, yang melakukan
aksi di depan gedung KPU pada 8 September lalu.

FDRUBI telah menemukan bukti bahwa para demonstran yang melakukan aksi
di KPU pada 8 September lalu telah menggunakan Vihara tersebut sebagai
markasnya.

"FDRUBI menganggap forum tersebut tidak benar dan tidak bertanggung
jawab.  Sebab penanggung jawab aksi demonya berubah-ubah. Pada 24
September adalah Henry The namun pada 8 September penanggung jawabnya
The Che An. Alamat forum tersebut juga palsu karena setelah dicek
ternyata dihuni oleh seorang pekerja reperasi kompor gas", tuturnya
berapi-api.

Menjawab SPBI
Budiman juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Solidaritas
Pemuda Buddhis Indonesia (SPBI) bahwa Ketua Umum Walubi pada saat
kerusuhan Mei berada di luar negeri merupakan pemalsuan fakta.

Kenyataan yang terjadi adalah, pada tanggal 13 Mei Hartati Murdaya
menutup bakti sosial Tzu Chi- Paramita di Magelang. Kemudian pada 14
Mei dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Dan pada 15 Mei berada di
rumah sambil terus memantau situasi yang berkembang.

`'jadi jika ada yang melontarkan isu wisuda, maka hal tersebut
merupakan sikap yang tidak tahu malu dan asal bunyi'', kata Budiman.

Ia juga menyatakan Forkambi yang telah menerima sumbangan dua juta
rupiah dari Ketua Umum Walubi ternyata telah menimbulkan perpecahan di
kalangan umat Buddha. Lalu lembaga ini lenyap karena telah menjauhi
idealisme untuk kerukunan umat. Oleh karena itu, sebagian besar umat
Buddha memisahkan diri dari Forkambi.

`' Forkambi telah memperkenankan perilaku Aggi Tjetje yang tidak sopan
serta tidak memiliki etika berdemokrasi'', katanya.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Forkambi yang mengatasnamakan pemuda
dan mahasiswa merupakan pernyataan pribadi dari masing-masing ketua
tanpa diketahui oleh segenap pengurus masing-masing lembaga dan senat
mahasiswanya.

FDRUBI juga menerima tantangan dari SPBI untuk tampil di forum dalam
menyelesaikan permasalahan umat Buddha. Asal dengan tetap berpedoman
pada peraturan yang berlaku dan Buddha Dharma.

`' Kami siap untuk menerima undangan SPBI untuk berdebat karena FDRUBI
merupakan organisasi yang terbuka. Namun kami agak kesulitan untuk
menghubungi pihak SPBI karena domisili organisasi tersebut tidak
jelas'', tambahnya.

Jangankan dengan SPBI, dengan KASI dan SAGIN yang berada di belakang
SPBI, FDRUBI akan berani mendebatinya.

`'Jika memang debat tersebut tetap ingin dilakukan oleh SPBI, FDRUBI
menginginkan tempat dan penyelenggara yang netral serta diterima oleh
seluruh pihak.

Penyetruman

        Menanggapi soal terjadinya tindak penyetruman dan kekerasan
lainnya yang ditujukan kepada Ketua Umum Walubi yang terpilih, menurut
Budiman hal tersebut telah diproses menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

        Untuk mendapat kepastian dan menegakkan supremasi hukum, maka
peristiwa ini sedang didalam penyelidikan dan pembuktian. Hal ini
dimaksudkan agar rekan generasi muda dapat mengerti pokok
permasalahannya.

        `'Selama ini FDRUBI yang dijiwai oleh idealisme pemuda dan
mahasiswa ingin mendapat kejelasan, bukan keberpihakan katanya.

        Budiman mengingatkan kepada para generasi dan mahasiswa
Buddhis, bahwa saat ini telah muncul broker politik yang menjelma
menjadi broker hulum untuk membatalkan pembuktian hukum yang jelas dan
tegas.

        Dalam hal ini generasi muda diminta harus mencari pada
pembuktian dan bukan bersifat tendensisus.

        FDRUBI bisa menerima pandangan mencari kebenaran tentang
peristiwa tersebut yang tidak terselesaikan selama lima tahun
belakangan ini. Dan hanya menjadi isu yang tidak berkesudahan dan
merugikan perkembangan umat Buddha sendiri.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
 FKUB dan WALUBI
Di bawah ada dua berita seputar dukungan dari FKUB kepada Amien. sementara ada bantahan dari Walubi. tolong hati-hati. Dulunya, Walubi ini selalu mendukung Golkar jamannya Siti Hartati Murdaya. Soal ini pun dikutip dalam berita tempo di bagian kedua bahwa FKUB independen di tengah konflik Walubi
dan KASI yang maunya independen. Silakan masukkan keyword golkar, walubi, hartati murdaya maka akan ketemu banyak soal link tersebut.

Juga, berita di bawah Walubi menyatakan : mendukung siapapun yang terpilih. Sementara FKUB menyatakan : sudah saatnya kita tidak hanya diam ....

Sikap kita, bagaimanapun FKUB itu nyata dan hak mereka untuk mendukung, sebagaimana juga sikap Walubi yang tidak ingin berpolitik.

semoga bermanfaat,
tonang
===

http://www.suaramerdeka.com/cybernew...6/26/nas11.htm
Walubi Sesalkan Forum Umat Buddha Dukung Amien Rais Surabaya, CyberNews. Perwalian Umat Buddha Indonesia menyesalkan sikap Forum Umat Buddha yang mendukung pasangan calon presiden Amien Rais dan calon wakil presiden Siswono Yudhohusodo.

Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang merupakan gabungan dari 12 majelis-majelis agama Buddha itu dikirimkan kepada LKBN Antara Surabaya, Sabtu (26/6), dengan pengantar dari Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Walubi Jawa Timur Philip K Widjaja. "Walubi menyesalkan pihak-pihak tertentu yang menggunakan penafsiran dan menyelewengkan ajaran kitab suci agama Buddha dalam mendukung kegiatan politik pribadi sehubungan pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli mendatang," demikian bunyi pernyataan itu. Poin kedua, Walubi menyerukan kepada seluruh umat Buddha untuk menggunakan hak pilihnya masing-masing sesuai dengan pertimbangan hati nuraninya. "Kami mendukung semua capres dan cawapres sebagai anak bangsa dan akan mendukung siapapun yang terpilih sebagai presiden dan wapres dengan harapan dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia," katanya.

Sementara Philip mengatakan bahwa akibat dukungan Forum Umat Buddha kepada Amien itu banyak mendapatkan reaksi dari masyarakat dan mempertanyakan bagaimana seharusnya Walubi bersikap. Pernyataan sikap itu juga dilampiri salinan berita yang dimuat Harian Jawa Pos 23 Juni 2004 di halaman dua dengan judul Forum Umat Buddha Dukung Amien.

Forum Komunikasi Umat Budha Dukung Amien Rais
Selasa, 22 Juni 2004 | 19:03 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Umat Budha menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Amien Rais dan Siswono Yudohusodo. Pembacaan deklarasi dukungan ini dibacakan ketua umumnya, Bhiksu Gunabadra Sthavira, di kantor Amien Rais for President di Taman Widya Candar II Jakarta, Selasa (22/6) siang. Setelah pembacaan deklarasi dari umat Budha ini, Amien juga mendapatkan dukungan dari Aliansi Amien Rais-Siswono Yudohusodo.

Menurut Bhiksu Gunabadra, forum ini beranggotakan 60 ribu orang. Forum komunikasi umat Budha, kata dia, merupakan forum yang independen dan lahir ditengah konflik yang terjadi antara Wali Umat Budha Indonesia (Walubi) dengan Konferensi Agung Shangha Indonesia (KASI) yang juga organisasi umat Budha. Forum ini, kata dia, sebagai perekat umat Budha di Indonesia ditengah konflik yang terjadi saat itu.

Sebagai warga negara yang baik, kata Gunabadra, umat Budha ingin memberikan kontribusi nyata. Dukungan ini juga berarti bantahan bahwa umat Budha tidak mau berpolitik. "Kebanyakan etnis Thionghoa memilih diam, tapi sekarang nggak boleh lagi karena menyangkut kehidupan berbangsa," ujar Bhiksu yang keturunan etnis tionghoa ini.
Bhiksu menepis rumor yang mengatakan, Amien Rais sosok yang anti-Cina dan fundamentalis. Ketua MPR ini dinilainya sebagai orang yang supel, luwes, sederhana, mengasihi pelbagai kalangan agama, dan bisa mengayomi pelbagai kepentingan agama yang berbeda. "Kami ingin menitipkan mandat kepada Amien Rais dan Siswono Yudohusodo agar bisa meneruskan aspirasi umat Budha," kata dia.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Murdaya Widayawimarta (Cipta Cakra Murdaya Group)
http://www.koteka.net/part2.htm

The CCM Group, known internationally as one of the Nike sport shoes
producers in Indonesia, is led by husband-and-wife team, Murdaya
Widyawimarta (Poo Tjie Guan), and his wife, Siti Hartati Murdaya,
who also leads the national Buddhist association, Walubi. During the
Soeharto and Habibie periods, Walubi was the only nation-wide
Buddhist organisation recognised by the government, mainly to
mobilise support from rich Indonesian Chinese Buddhist for Suharto's
ruling party, Golkar.


DOSA-DOSA HARTATI MURDAYA
http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/09/11/0018.html

Sejak keterlibatan Siti Hartati Murdaya (SHM) dalam lingkungan
organisasi
Buddha telah banyak "dosa-dosa" besar dan kecil yang dilakukannya,
a.l. :


* Atas perintah dia telah dilakukan penculikan dan dilanjutkan
dengan penyiksaan/penyetruman 3 fungsionaris DPP Walubi-lama.

* Atas perintah SHM (karena kedekatannya dengan militer) telah
dilakukan pengumpulan umat Buddha di Lampung di Makodam Bandar
Lampung untuk memaksa mereka pindah majelis, karena majelis yang
membina mereka telah dikeluarkan dari Walubi Lama. Pemaksaan ini
digunakan dengan bantuan aparat militer setempat.

* Pada era reformasi ini, kembali atas kehendak SHM Walubi Lama yang
sarat dengan cacat itu dibubarkan, tanpa melibatnya seluruh unsur
pembentuknya dimana hanya 4 dari 9 organisasi anggotanya yang setuju
atas pembubaran tersebut, sehingga membuat pembubaran tsb cacat
secara hukum.

* Atas kehendak SHM dibentuklah wadah baru dengan singkatan tetap
Walubi, dimana dia menempatkan diri sebagai Ketua Umum yang
diklaimnya karena dukungan dari majelis2.

* Karena para biksu tidak ingin disetir untuk tujuan politiknya,
atas kehendak SHM dibentuklah Dewan Sangha Walubi sebagai tandingan
KASI (Konferensi Agung Sangha Indonesia). Perbuatan ini dalam agama
Buddha sudah termasuk Akusala Garuka Karma (Perbuatan Jahat
terberat) yang akan menyebabkan orang yang melakukannya pasti
terlahir di neraka, walaupun dia telah melakukan perbuatan baik
apapun.

* SHM melancarkan tuduhan & fitnahan yang sangat menyesatkan
terhadap KASI lewat berbagai media massa. A.l. meminta para biksu
KASI untuk 'lepas jubah' (melepaskan kebiksuannya), padahal secara
etika umat yang diatur dalam Kitab Suci Tripitaka, seorang umat
Buddha tidak boleh meminta apalagi memaksa para biksu untuk 'lepas
jubah'
* Dan masih banyak lagi yang tidak saya ketahui.

Ini hanya dosa-dosa SHM di lingkungan Buddha, mungkin ada yang tahu
dosa-dosa SHM dilingkungan bisnisnya (Nike, HP dll) ?
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Dengan ini, setelah memperoleh masukkan-masukkan dari Bapak Poo Tjie
Guan /
Mr. Poo, ternyata apa yang pernah di tulis di internet yang memakai
namanya
adalah semuanya FITNAH / ADANYA IRIHATI DARI PIHAK TERTENTU ; antara
lain :
1. Dibalik Kelambu, Delapan Alasan Mengapa Istri Saya Harus
diceraikan.
2. Dosa-Dosa Hartati Murdaya.
3. Reformis VS Status Quo.
4. Dhamma VS ADHAMMA.
Ternyata semua ini dilakukan oleh Mr. Lisong / Aggie Tjetje dengan
kelompoknya termasuk hui siong, Teng Hai, Asin, Pannavarro, sukkhemo
yang
semuanya TIDAK TAHU MALU dan MANUSIA BEJAT.
Beraninya memakai nama Mr. POO / POO TJIE GUAN dimana beliau adalah
orang
terhormat yang tidak pernah melakukan hal-hal tersebut diatas.
Kepada pihak-pihak yang mencoba memakai nama tersebut diatas kami
Pemuda dan
Mahasiswa Buddhis akan siap menghadapinya.
Jangan selalu irihati atas keberhasilan orang lain, tidak baik loh,
nanti
karmanya berbuah cepat.


Tertanda,
Pemuda dan Mahasiswa Buddhis
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
PROVOKASI MBI DAN KASI
SUMBER KONFLIK UMAT BUDDHA INDONESIA

Demonstrasi yang membangunkan tidur perpolitikan umat Buddha Indonesia,
telah berhasil mengangkat konflik intern umat Buddha kepermukaan antara
WALUBI yang beranggotakan 7 Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan
Buddha dengan satu-satunya Majelis Agama Buddha (MBI) yang berada diluar
WALUBI.
Skenario Konflik Demo KPU Agustus-September telah dimulai dalam Vihara
Ekayana dan beberapa Hotel/ Restauran yang mengadakan jamuan khusus bagi
Para Pejabat Negara dan LSM serta partai-partai peserta pemilu. Rangkaian
Jamuan khusus pada bulan Juni-Juli 1999 diadakan untuk merekayasa Utusan
Golongan di MPR RI tahun 1999. Pihak-pihak yang menghadiri terdiri dari
Sponsor Utama Partai Buddha Demokrat Indonesia (Parbudi), Partai Reformasi
Tionghoa Indonesia (Parti) dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) dengan
mengundang tokoh PBI, KRISNA, PKP, PRD, PDKB, Partai MKGR dan segenap partai
yang dapat dipengaruhinya.
        Dalam pembahasan dari partai-partai mendapatkan masukan yang berhasil
disimpulkan beberapa pokok rancangan yang akan digunakan untuk memuluskan
masuknya Penyandang dana dan kelompoknya ke dalam MPR RI. Skenario yang
dapat memungkinkan pihak penyandang dana masuk melalui :
1. Utusan Golongan Minoritas diharapkan dari etnis Tionghoa
2. Utusan Golongan Agama Buddha dari MBI atau KASI

Untuk mencapai tujuan dilakukan berbagai pendekatan agar melakukan beberapa
manuver dan provokasi sebagai berikut :

1. Utusan Golongan Etnis Tionghoa
Manuver yang dilakukannya berupa membentuk INTI dan SND sebagai pusat
aktivitas Etnis Tionghoa yang akan mengisi utusan golongan etnis minoritas.
Agar hal ini dapat diwujudkan maka penyandang dana mengadakan beberapa
seminar yang dilaksanakan di Hotel Omni Batavia dan Gedung Depsos Jakarta.
Perjuangan untuk golongan minoritas etnis Tionghoa digagalkan oleh sebagian
masyarakat Tionghoa yang menyatakan bahwa adanya utusan Golongan minoritas
etnis Tionghoa akan menjahui diri dari proses pembauran bangsa. Rekayasa
oleh Parti dan Parbudi ini gagal dengan adanya SK KPU tentang utusan
Golongan yang tidak menyebutkan etnis Tionghoa sebagai bagian dari etnis
minoritas.

2. Utusan Golongan Agama Buddha
a) Manuver pertama yang dikembangkan oleh penyandang dana adalah dengan
mengkampanyekan penambahan kursi utusan Golongan Agama Buddha menjadi 2
kursi sesuai perhitungan WALUBI pasti mendapatkan satu kursi dan pihak
penyandang dana akan mendapatkan satu kursi melalui MBI atau KASI. Manuver
ini gagal karena Utusan Golongan Agama Islam yang berjumlah 15 kursi sesuai
dengan SK KPU tidak mau diubah.
b) Manuver kedua merebut satu kursi Utusan Golongan Agama Buddha dengan
berbagai cara, yaitu :
1. Menebarkan isu (Reformasi (MBI) dan Status Qou ( WALUBI ), Anti Wadah
Tunggal (WALUBI ), Diskriminasi oleh Departemen Agama, tertuju pada Dirjen
Hindu dan Buddha.
2. Memecahbelah umat Buddha dengan cara :
 Agama Buddha murni (Punya Sangha dan Tripitaka) dan Agama Buddha
sempalan (Tidak Punya Sangha dan Tripitaka).
 KASI sebagai dewan fatwa tertinggi yang sederajat dengan MUI
sehingga akan dibuatkan fatwa aliran sesat atau aliran kepercayaan bagi umat
Buddha sempalan yaitu Maitreya, Nichiren Syossyu (NSI, PSBDI, SPI),
Kasogatan-Madhatantri (Lu Shen Yen), I Kuang Tao dan Tridharma. Mereka
menganggap Agama Buddha yaitu MBI (SAGIN, non-sekte), Magabudhi
(STI-Theravada) dan Majabumi (SMI-Mahayana).
 Memboikot pelaksanaan Puja Bakti Waisak Nasional 2543/1999 di Candi
Agung Borobudur agar tidak dihadiri oleh umat Buddha dan menakut-nakuti umat
Buddha akan adanya bahaya kerusuhan disaat Puja Bakti Waisak.
 Menyebarkan fitnah bahwa Walubi merupakan organisasi kemasyarakatan
biasa yang kerjanya membagi sembako (Organisasi Sembako).
 Menyebarkan hujatan dan fitnahan dengan selebaran, demonstrasi dan
fatwa serta media massa.
3. Merekayasa rekomendasi Tim 15 di KPU untuk utusan Golongan Agama Buddha
di MPR dengan cara :
 Memberikan uang sebesar tiga ratus juta kepada anggota tim 15 yang
dananya disalurkan melalui Nurdin Purnomo (PBI) seorang kr****n yang mengaku
beragama Buddha, agar suaranya dapat menentukan rekomendasi tim 15 dalam
penentuan utusan golongan Agama Buddha di MPR sehingga rekomendasi awal tim
15 dalam Pleno hanya menyantumkan MBI sebagai satu-satunya calon utusan
golongan Agama Buddha. Pernyataan anggota Tim 15 yaitu Bapak Aminullah,
Nitimihardjo, Abdulrahman dan Agus Mifach kepada DPP Walubi di hadapan
Wartawan menyatakan mereka menerima masukan yang salah dari saudara Nurdin
Purnomo. Dalam tim 15 disinyalir bahwa ke-14 anggota tim sudah
merekomendasi-kan WALUBI sebagai utusan Golongan agama Buddha tetapi hanya
Nurdin Purnomo yang memprovokasi sehingga keputusan rekomendasi awal
menampilkan MBI.
 Skenario Demonstrasi MBI dengan mengunakan Upacara Kebaktian
tatacara Mahayana yang dipimpin oleh Bhiksu palsu dan kemudian menghujat
Walubi-Ketua Umum Walubi di depan Kantor DPP Walubi dan KPU, sehari sebelum
sidang Pleno pengesahan utusan golongan Agama merupakan rangkaian skenario
untuk menjatuhkan Walubi dan mengangkat nama MBI sebagai organisasi terbesar
Agama Buddha. Para demonstran aneh karena saat DPP Walubi bersedia menerima
mereka langsung pergi ke KPU. Demonstrasi ini dilakukan oleh umat MBI yang
berasal dari Lampung sebanyak 2 bus dipinpin oleh Hoa Liong (terkenal
sebagai preman di Bandar lampung) dan 2 bus dari Pati (Jawa Tengah) yang
dipimpin oleh Wiwin dengan komandan lapangannya bernama Hendri (Sekjen DPP
IMABI) dan Rudi (Ketua IMABI Jakarta) dengan markas komandonya di Vihara
Ekayana (Kantor Pusat MBI). Demonstrasi ini dirancang oleh PHBI dengan
bantuan oknum PRD dan Forkot yang beberapa hari kemudian oknum ini kembali
memimpin Demonstrasi di KPU dengan mendramatisasi memotong kepala kambing
yang di bawa ke dalam ruang sidang KPU dan selanjutnya mempimpin demonstrasi
untuk MBI – KASI di KPU maupun di Departemen Agama. Mereka bukan hanya
mendukung MBI sebagai utusan golongan Agama Buddha dan menghujat
Walubi-Ketua Umum, melainkan menyampaikan tuntutan tentang Aceh dan hujatan
kepada Pemerintah. Untuk melaksanakan aksi demonstrasi MBI mendirikan
Solidaritas Pemuda Buddhis Indonesia (SPBI) yang diketuai Witarsa dengan
pusat kegiatan di Vihara Ekayana dan KASI mendirikan Forum Aksi Damai Umat
Buddha Indonesia (FADUBI) yang dipimpin oleh The Ce An/Hendry The dengan
pusat kegiatan di Vihara Mahavira Graha Lodan. Demonstrasi yang dilakukan
oleh SPBI dan FADUBI, diiringi dengan jumpa pers baik di Vihara Ekayana,
Tanjung duren maupun di Vihara Mahavira Graha di Lodan yang mengikutsertakan
para bhikkhu Sangha sebagai bagian dari permainan politik.
Manuver Penyandang dana untuk mengambil kursi Utusan Golongan Agama Buddha
telah digagalkan oleh WALUBI dengan berbagai upaya maksimal untuk
menjelaskan kepada Sidang Pleno KPU tentang keberadaan WALUBI yang merupakan
organisasi terbesar Umat Buddha Indonesia sesuai dengan fakta dengan
dukungan penuh seluruh Majelis Agama Buddha, kecuali MBI yang terkucil
sedirian di luar. Hasil Voting Sidang Pleno KPU dengan hasil 31 mendukung
Walubi dan 11 mendukung MBI merupakan suatu fakta yang tidak dapat
dipungkiri akan peran serta WALUBI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
liran sesat atau kasus penodaan agama terjadi terus-menerus dan tak kunjung habis-habisnya. Pada awal Januari 2007 media massa ramai memberitakan tentang aliran Ahmadiyah yang dianggap oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tersebut baik langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap penganut aliran Ahmadiyah itu. Kemudian kita juga mendengar adanya berbagai tindak kekerasan terhadap aliran atau sekte Wahiddiah yang konon kabarnya mempunyai afiliasi dengan Abdul Rachman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gusdur. Puncak dari kasus penodaan agama tahun 2007 ini mungkin ialah dinyatakannya aliran atau sekte Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengaku dirinya sebagai Nabi sebagai suatu aliran sesat. Fatwa yang menyatakan Al-Qiyadah Al-Isalmiyah itu sesat tertuang dalam fatwa MUI tanggal 3 Oktober 2007, No.4 Tahun 2007 dan karena itu menurut MUI aliran ini harus ditindak. Polri dalam hal ini sebagai pengayom masyarakat juga telah melakukan tindakan polisionil yakni menangkap penganut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di berbagai kota di Indonesia. Delik yang digunakan polisi untuk menindak para penganut aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini ialah delik tentang penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 dan 156 A Kuhp.

 Yang paling ekstrim dalam menghadapi para penganut Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini ialah kelompok Mujahidin yang dipimpin oleh Ustadz Abu Bakar Baasyir dari pesantren Ngluki Solo Jawa Tengah. Menurut Ustad Abu Bakar Baasyir terhadap pimpinan aliran sesat itu, hukumannya ialah hukuman mati sedangkan terhadap jemaatnya masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Namun jika mereka menolak, maka terhadap mereka juga harus diganjar dengan hukuman mati sebab menurut sang Ustadz yang dikenal keras tersebut, para penganut Al-Qiyadah Al-Islamiah telah berani menodai kesucian agama Islam.

 Pemerintah RI ternyata juga mengambil sikap yang mendukung MUI untuk mengeluarkan fatwa terhadap berbagai aliran yang dianggap menyimpang dari Al-Quran dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam rakernas MUI di Istana negara baru-baru ini, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menegaskan mendukung sikap MUI dalam mengeluarkan fatwa No.4 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah  sebagai aliran sesat. Namun pada sisi lain pemerintah meminta MUI untuk menyerahkan masalah penindakan aliran yang dianggap sesat tersebut kepada pihak polisi. Sikap pemerintah ini mungkin merupakan jalan tengah dari dua kutub ekstrim, di mana pada satu ekstrim pemerintah menyadari ada beberapa pihak yang sependapat atau bahkan mendukung sikap Ustadz yang meminta agar aliran yang dianggap sesat dihukum mati, sedang pada kutub yang lain yakni di kalangan penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap pemerintah tidak berhak untuk mengatur masalah keyakinan seseorang . Sikap para aktivis HAM ini didasarkan convenan HAM dan pasal 29 UUD 1945. Kelanjutan dari sikap pemerintah tersebut di atas ialah akan diterbitkannya surat keputusan bersama dari Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung (SKB tiga Menteri) yang mengatur pelarangan aliran sesat.  

 Persoalannya ialah apakah SKB tiga Menteri tersebut hanya berlaku untuk melindungi agama Islam atau juga berlaku terhadap lima agama lainnya khususnya juga berlaku untuk agama Buddha? Jika SKB itu berlaku nasional, dalam hal ini termasuk berlaku juga untuk agama Buddha maka siapakah di kalangan umat Buddha yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa sebagaimana yang dikeluarkan oleh MUI? Pertanyaan ini sangat relevan karena menurut data dari Departemen Agama RI sekarang ini paling tidak terdapat 26 Majelis agama Buddha dan 3 organisasi Sangha yakni Sangha Agung Indonesia, Sangha Mahayana dan Sangha Theravada yang tergabung dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Di luar KASI masih terdapat Sangha WALUBI yang tergabung dalam Perwakilan Umat Buddha Indonesia yang diketuai oleh Siti Hartati Murdaya.

 Jika merujuk pada berbagai kasus penodaan agama maka fatwa merupakan kunci untuk menyatakan apakah suatu aliran/sekte sesat atau tidak. Berdasarkan fatwa MUI ada 10 kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu aliran sesat atau tidak. Kesepuluh kriteria tersebut ialah :

   1. Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam
   2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai Dalil Syar’i (Al-Quran dan As Sunah)
   3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran
   4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran
   5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
   6. Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Islam
   7. Melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul
   8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi  dan Rasul terakhir
   9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah
  10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar’i.

 Jika suatu aliran memenuhi salah satu dari kriteria tersebut di atas maka aliran tersebut dianggap sesat. Bagi umat Buddha, persoalan sesat tidaknya suatu aliran sangat tidak mudah, mengingat secara sosial, politik dan administratif umat Buddha mempunyai kedudukan berbeda dengan umat Islam yang merupakan agama mayoritas dari penduduk Indonesia. Secara sosial penganut agama Buddha umumnya golongan minoritas khususnya etnis Tionghoa walaupun di beberapa tempat seperti di Jawa dan Lampung agama Buddha juga dianut oleh masyarakat pribumi, namun demikan agama Buddha sangat umum diidentikkan dengan etnis Tionghoa dan budaya Tionghoa. Oleh karena stigma sosial tersebut di atas, maka terhadap agama Buddha sikap pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menjadi ”mendua”. Pada satu sisi Departemen Agama memberlakukan umat Buddha seperti ”anak manis” namun di pihak lain khususnya sebelum reformasi Departemen Agama juga memperlakukan umat Buddha dengan beberapa tindakan yang represif selengkapnya hal ini kami jelaskan di bagian segi politis (di bawah). Menurut statistik Departemen Agama RI, jumlah umat Buddha tersebar hampir di semua propinsi di Indonesia namun statistik ini tidak mencatat jumlah umat Buddha di Irian Jaya Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat. Harus dipahami bahwa ketiga propinsi tersebut merupakan propinsi yang ”muda” ; Irjabar dahulu berasal dari propinsi Papua atau Irian Jaya, Kepri dahulu berasal dari propinsi Riau sedangkan Sulawesi Barat berasal dari Sulawesi Selatan. Tidak mungkin umat Buddha tidak ada di ketiga propinsi tersebut hanya saja data mungkin belum masuk sehingga tidak tercatat. Jumlah umat Buddha di setiap propinsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Bali                                             21,826   orang

2.      Bangka Belitung                           6,875     orang

3.      Banten                                         93,859   orang

4.      Bengkulu                                      226        orang

5.      DI Yogyakarta                              4,858     orang

6.      DKI Jakarta                                  313,217 orang

7.      Gorontalo                                    2,187     orang

8.      Irian Jaya Barat                                      

9.      Jambi                                          46,123   orang

10.  Jawa Barat                                   341,128 orang

11.  Jawa Tengah                                67,867   orang

12.  Jawa Timur                                  146,779 orang

13.  Kalimantan Barat                          218,937 orang

14.  Kalimantan Selatan                       218,937 orang

15.  Kalimantan Timur                         33,885   orang

16.  Kalimantan Tengah                      2,296     orang

17.  Kepulauan Riau              

18.  Lampung                                     27,265   orang

19.  Maluku                                       341        orang

20.  Maluku Utara                              74          orang

21.  Nangroe Aceh Darussalam            652        orang

22.  Nusa Tenggara Barat                    39,068   orang

23.  Nusa Tenggara Timur                   940        orang

24.  Papua                                          34          orang

25.  Riau                                             296,222 orang                        

26.  Sulawesi Barat                            

27.  Sulawesi Selatan                          21,168   orang

28.  Sulawesi Tengah                          4,318     orang

29.  Sulawesi Tenggara                       913        orang

30.  Sulawesi Utara                            11,783   orang

31.  Sumatera Barat                            4,998     orang

32.  Sumatera Selatan                         119,396 orang

33.  Sumatera Utara                           324,864 orang

Data tersebut di atas memang tidak memperlihatkan di mana sebagian besar umat Buddha berdomisili dalam suatu propinsi, namun demikian dalam kenyataannya sebagian besar umat Buddha tinggal di kota-kota besar atau di sekitar pusat-pusat perdagangan, akan tetapi hal ini tidak berarti umat Buddha tidak diketemukan di kota-kota kecil atau bahkan di pedesaan. Sebagai contoh di daerah Tangerang, Bangka Belitung dan Lampung banyak juga umat Buddha bertempat tinggal di daerah pedesaan. Atas dasar hal tersebut secara sosial umat Buddha dikategorikan sebagai kelas menengah perkotaan (urban middle class). Mungkin  hal yang terpenting yang harus diperhatikan ialah tantangan ke depan dari umat Buddha baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Menurut pendapat kami di perkotaan tantangan terbesar umat Buddha ialah banyaknya perpindahan agama dari agama Buddha ke agama Nasrani (kr****n ka****k), sedangkan di pedesaan umat Buddha banyak tercatat sebagai golongan pribumi yang beragama Islam. Umumnya umat Buddha adalah pengusaha atau pedagang. Namun sekarang ini banyak juga umat Buddha yang melakukan pekerjaan profesi seperti dokter, akuntan, pengacara ataupun konsultan. Sayangnya tidak banyak umat Buddha yang dapat kita temukan di kalangan birokrat, tentara, kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya. Demikian juga tidak banyak kita temukan umat Buddha yang berkecimpung di dalam bidang politik. Sebagai contoh di DPR RI yang anggotanya berjumlah 550 orang, umat Buddhanya cuma satu orang anggota yakni Bapak Murdayapoh dari PDIP. Dari hal tersebut di atas secara sosiologis umat Buddha mempunyai ”posisi tawar” yang lemah dibandingkan dengan umat-umat beragama lainnya, walaupun pada umumnya umat Buddha berada di kelas menengah.

 
http://www.siddhi.web.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=1
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Secara politis umat Buddha yang diidentikkan dengan golongan minoritas Tionghoa tersebut pernah diperlakukan secara diskriminatif pada zaman orde baru. Perlakuan tersebut utamanya didasarkan pada Inpres No.14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (No. 455.2-360) tahun 1988 tentang Penataan klenteng ; yang pada pokoknya berisi tidak dibenarkan bangunan keagamaan kepercayaan tradisional Cina menggunakan sebutan Vihara atau cetya. Memang pada satu sisi, Inpres No.14 Tahun 1967 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri (No.455.2-360) tersebut membuat agama Buddha menjadi lebih berkembang, hal ini terbukti dari dibangunnya Baktisala di berbagai Klenteng, atau paling minimal juga klenteng-klenteng yang dahulunya berbasis Tridharma atau Tao kemudian berganti nama menjadi Vihara.

 Pada zaman orde baru tersebut pula, kita merasakan betapa dominannya peranan pemerintah khususnya dalam hal ini Departemen Agama. Salah satu contoh dominasi pemerintah ialah adanya prakarsa pembentukan wadah tunggal atas seluruh organisasi agama Buddha yang pada waktu itu terdiri dari 10 organisasi yakni ; Sanggha Therawada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, Sangha Agung Indonesia, Majelis Agama Buddha Nichiren Syosyu, Majelis Buddha Mahayana Indonesia, Majelis Dharma Duta Kasogatan, Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia, Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Majelis Rohaniawan Tridharma Seluruh Indonesia (Martisia) dan MUABI setelah Kongres Umat Buddha MUABI diubah namanya menjadi Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)). Prakarsa tersebut datang dari Menteri Agama RI, (Alm) Alamsyah Ratuprawiranegara. Pada tanggal 8 Mei 1979 terbentuklah wadah tunggal yang dinamai Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi) yang diketuai oleh Suparto Hs dengan sekjen Ir. T. Soekarno dan ketua Dewan Pembinanya adalah Soemantri M.S (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal. 21-22, Dian Dharma). Sangha Agung Indonesia dan Majelis Buddhayana Indonesia (SAGIN dan MBI) pernah pula menjadi korban dari tindakan politis pemerintah orde baru di mana pemerintah dalam hal ini Departemen Agama, khususnya Direktorat Jenderal Bimas Hindu Buddha pernah tidak lagi melayani SAGIN dan MBI. Tindakan pemerintah tersebut didasarkan pada fatwa Walubi tanggal 15 Oktober 1994 yang menuduh SAGIN dan MBI sesat karena sinkretisme besar dan sinkretisme kecil, memecah belah umat serta menghidupkan adat Cina. WALUBI pada zaman orde baru tersebut sebagaimana organisasi keagamaan lainnya sepenuhnya telah terkoptasi oleh pemerintah orde baru. Hal ini juga berlangsung di organisasi kr****n dalam kasus HKBP (Himpunan kr****n Batak Protestan) yang terpecah belah. Baru setelah reformasi yakni pada tanggal 27 Desember 1999 Dirjen Bimas Hindu dan Buddha membina kembali SAGIN dan MBI sesuai dengan suratnya kepada Kakanwil Departemen Agama seluruh Indonesia.

 Peristiwa-peristiwa di atas secara politis membuktikan bahwa pemerintah di zaman orde baru mempunyai kedudukan yang sedemikian kuat sehingga dapat menindak setiap organisasi keagamaan yang dianggap tidak “sehaluan” dengan kebijakan pemerintah. Pada masa tersebut, sering pula kita jumpai ada beberapa tokoh yang karena mempunyai “kedekatan” dengan pihak pemerintah telah memanfaatkan kedudukan pemerintah tersebut untuk “menghabisi” organisasi keagamaan dan atau tokoh-tokoh agama dalam hal ini tokoh-tokoh agama Buddha yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Contoh kasus dalam hal ini ialah perpecahan WALUBI setelah Munas II WALUBI  tahun 1992. Puncak konflik ini ialah ditangkapnya tiga orang tokoh Buddhis oleh pihak militer yakni Drs. Tjutju Ali Hartono dari MBI, Pandita Kitinanda dan Pramana dari Majelis Tridharma. Ketiga tokoh tersebut diperlakukan secara tidak manusiawi bahkan sempat dilakukan penyetruman.

Setelah reformasi, peranan pemerintah dalam hal pembinaan umat menjadi berkurang atau boleh dikatakan melemah. Inpres No. 14 Tahun 1967 juga telah dicabut sehingga sekarang ini budaya Tionghua bukan lagi merupakan “issue” yang dapat digunakan untuk melarang atau membubarkan suatu organisasi keagamaan. Namun demikan, hal ini tidak berarti organisasi keagamaan Buddha menjadi lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya. Bagi pemerintah secara politis dari dahulu sampai sekarang ini organisasi keagamaan Buddhis tetap dianggap sebagai “anak manis” yang berhaluan moderat.

 Secara administratif, umat Buddha Indonesia dapat kita lihat dari dua sisi yakni sisi administrasi kependudukan dan administrasi yuridis. Secara adminstrasi kependudukan, umat agama Islam : 182.083.594 orang, kr****n : 12.964.795 orang, ka****k : 6.941.884 orang, Hindu : 4.586.754 orang, dan Buddha : 2.242.833 orang. Dari jumlah tersebut terbukti bahwa umat Buddha di Indonesia hanya 1.07% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah 2.242.833 orang tersebut, maka pemeluk agama Buddha masih terbagi lagi dalam 26 Majelis yang pada umumnya tergabung dalam dua kelompok besar yakni kelompok Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) dengan ketua umumnya Ibu Siti Hartati Murdaya dan Konferensi Agung Indonesia (KASI) yang terdiri dari tiga Sangha yakni Sangha Agung Indonesia, Sangha Theravada Indonesia dan Sangha Mahayana Indonesia. Jadi selain jumlahnya minoritas, umat Buddha juga terpecah-pecah dalam berbagai kelompok sesuai dengan alirannya masing-masing. Dengan demikian secara kependudukan harus diakui jumlah umat Buddha adalah yang paling kecil dibandingkan dengan agama-agama lainnya.

Secara administrasi yuridis, sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2006 tentang adminstrasi kependudukan (Admindup) maka kita mengenal adanya pembagian golongan kependudukan. Secara yuridis berdasarkan pasal 131 Is maka penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan yakni golongan Eropa, golongan Timur Asing Tionghoa, dan Timur Asing bukan Tionghoa/ India, Arab dan golongan Bumi Putera. Oleh karena umat Buddha mayoritasnya adalah golongan Tionghoa, maka secara yuridis terhadap umat Buddha diberlakukan segala ketentuan yang menyangkut golongan Tionghoa seperti pencatatan sipil, kewarganegaraan dan hukum keperdataan lainnya. Bagi umat Buddha yang non Tionghoa tetap berlaku ketentuan sebagaimana golongan pribumi. Namun demikan dalam praktek, jika seorang petugas birokrasi menemukan seseorang yang beragama Buddha walupun yang bersangkutan adalah golongan pribumi maka terhadap yang bersangkutan diminta surat bukti kewarganegaraan (SBKRI) atau surat-surat lainnya yang menyangkut golongan Tionghua. Tentu saja permintaan tugas tersebut membingungkan yang bersangkutan karena walupun yang bersangkutan adalah umat Buddha namun ia tidak mempunyai SBKRI atau surat ganti nama sebab yang bersangkutan adalah umat Buddha golongan Bumi Putera.

Dari segi yuridis khususnya praktek peradilan terhadap golongan mayoritas yakni umat Islam berlakulah ketentuan syariat Islam yang dalam hal ini dikenal dengan nama Konstilasi Hukum Islam. Terhadap golongan Islam maka secara perdata khususnya yang menyangkut purusa keluarga/hukum keluarga, zakat wakaf diberlakukan hukum Islam. Peradilan khusus pun dibentuk untuk menjalankan hukum Islam tersebut mulai dari tingkatan peradilan agama di Kabupaten Kota sampai ke tingkat tertinggi yaitu di Mahkamah Agung RI. Terhadap umat Buddha dan umat-umat agama lainnya di luar Islam diberlakukan hukum Eropa yang tidak lain merupakan hukum perdata barat (Burgelijk Wet book/BW) yang pada dasarnya berasaskan hukum kanonik/hukum kr****n. Demikian juga terhadap pencatatan sipil terhadap umat Buddha dan umat-umat agama lain tunduk pada sistem pencatatan sipil yang berasal dari Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan sipil Golongan  Tionghoa , Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Tahun 1936 Nomor 607 tentang pencatatan sipil bagi orang Indonesia, kr****n, Jawa, Madura dan Minahasa.

Dengan demikian secara administrasi kependudukan dan yuridis umat Buddha boleh dibilang merupakan umat yang paling minoritas di antara umat-umat agama di Indonesia. Oleh karena itu, secara administrasi posisi “tawar” umat Buddha mungkin merupakan posisi yang terlemah dibandingkan dengan umat-umat agama lainnya.

Dari uraian di atas jelas secara sosial, politis dan administratif kedudukan umat Buddha di Indonesia sangat lemah, tidak saja dibandingkan dengan golongan mayoritas bahkan juga jika dibandingkan dengan umat-umat dari agama-agama minoritas lainnya. Posisi “tawar” umat Buddha mungkin akan sedikit membaik jika hal tersebut ditinjau dari kemampuan ekonominya, hal ini dikarenakan umat Buddha yang umumnya terdiri dari golongan masyarakat Tionghoa rata-rata merupakan kelas menengah perkotaan yang mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup baik di Indonesia, namun demikian tulisan ini tidak membahas masalah kemampuan ekonomi umat Buddha dan oleh karena itu kita tidak akan membahasnya lebih lanjut.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas apabila kita mencermati preseden yang terjadi maka fatwa bukan datang dari pihak pemerintah melainkan dari Majelis Agama yang dimaksud. Untuk kasus Al- Qiyadah Al- Islamiyah , kasus Ahmadiyah dan Lia Eden, maka fatwa yang menyatakan ketiga aliran tersebut sesat datangnya dari MUI. Atas fatwa MUI tersebut di ataslah pemerintah dalam hal ini kejaksaan agung dan kepolisian bertindak dengan menggunakan delik penodaan agama (pasal 156 dan 156 a KUHP) untuk menindak golongan yang dianggap sesat tersebut. Pertanyaannya ialah untuk agama Buddha, majelis manakah yang berwenang untuk menyatakan suatu aliran tersebut sesat sebab ada 26 Majelis umat Buddha di Indonesia? Selain mempunyai Majelis yang sangat banyak bagi pemerintah umat Buddha merupakan golongan minoritas yang paling lemah kedudukannya karena jumlahnya sangat kecil dan posisi tawarnya di bidang sosial, politik dan administratif sangat lemah. Jadi apakah preseden yang telah dilakukan MUI dapat juga berlaku analog terhadap Majelis-Majelis di agama Buddha? Untuk menjawab pertanyaan di atas marilah kita perhatikan beberapa catatan yang pernah terjadi di masa lalu. Sebagaimana yang kita ketahui pemerintah pernah memprakarsai pembentukan wadah tunggal untuk organisasi agama Buddha dan oleh karena itu, tgl 8 Mei 1979 lahirlah WALUBI. Dalam catatan sejarah Walubi pernah mengeluarkan beberapa fatwa yang menyatakan sekte agama Buddha tertentu sebagai aliran sesat. Pada sidang Widyeka Sabha Walubi tahun 1987 Majelis Agama Buddha Nichiren Syosyu Indonesia (NSI) telah dianggap menyimpang dari kriteria agama Buddha di Indonesia dan juga telah dianggap oleh Walubi telah melanggar kode etik dan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia yang telah dikukuhkan melalui Kongres Umat Buddha maupun Kongres Walubi (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 24, Dian Dharma).

Yang dimaksud kode etik tersebut adalah umat Buddha sekalipun menganut sekte yang berbeda, merupakan keluarga besar dengan satu Guru Agung yang sama; dalam membabarkan ajaran sekte sendiri harus dihindarkan ucapan, sikap, dan tindakan yang merugikan sekte lain; setiap pembina umat dianjurkan di samping mendalami ajaran sekte sendiri, mempelajari pula secara positif ajaran sekte lain; dalam setiap kegiatan keagamaan dikesampingkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, kelompok, atau keuntungan materil; setiap anggota Walubi saling menolong anggota lainnya dalam usaha mengadakan prasarana dan saran agama Buddha dan mengembangkan agama Buddha; setiap anggota juga menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merusak suasana kekeluargaan dan kerukunan; menyebarkan Dharma sesuai dengan Kitab Suci serta tidak mencampuri urusan rumah tangga Walubi lain (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma).

Di samping kode etik, Kongres Umat Buddha Indonesia mengukuhkan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional Indonesia yg isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : bahwa semua sekte agama Buddha di Indonesia berkeyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa; semua sekte agama Buddha menghormati sebutan yang berbeda-beda untuk menyebut Tuhan tetapi hakikatnya satu dan sama; semua sekte mengakui Buddha Gotama sebagai Nabi, berpedoman kepada Kitab Suci Tripitaka dan bertekad melaksanakan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; semua sekte mempunyai umat yang berbeda di seluruh pelosok tanah air (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma). Kongres juga menetapkan kriteria agama Buddha di Indonesia, yaitu adanaya Tuhan Yang Maha Esa, Triratna/Tiratana, hukum Trilaksana/Tilakkkhana, Catur Arya Saccani, Pratitya samutpada/paticca samuppada, karma/kamma, Punarbhava/Punnabhava, Nirvana/Nibbana dan Bodhisattva/Bodhisatta. Jadi dengan kata lain menurut Walubi Majelis Agama Buddha NSI adalah aliran yang sesat. Berbeda halnya dengan Al-Qiyadah Al-Islamiah, Majelis Agama Buddha NSI tidak bubar atau tidak dibubarkan oleh pemerintah bahkan eksistensinya sampai saat ini tetap diakui oleh pemerintah (sumber dari buku ; Perkembangan Agama Buddha di Indonesia, hal 22, Dian Dharma).

Sebagaimana yang telah kami uraikan di atas WALUBI juga pernah mengeluarkan fatwa yang menyatakan SAGIN dan MBI sebagai penganut aliran sesat. Walaupun terhadap sikap WALUBI tersebut pemerintah dalam hal ini Departemen Agama pernah bersikap “lebih keras” dibandingkan dengan sikap pemerintah terhadap NSI, yakni meminta SAGIN dan MBI untuk berhenti melakukan ritual keagamaan dan penyebaran Dharma/ siar agama, akan tetapi sebagaimana NSI sampai saat ini pun SAGIN dan MBI tetap berdiri tidak bubar atau dibubarkan sebagaimana aliran sesat Al-Qiyadah Al-Islamiah, bahkan pada tanggal 3 November 1998 WALUBI menerima kembali SAGIN dan MBI dan seraya mengucapkan penyesalan atas fatwa WALUBI sebelumnya. Departemen Agama pun dalam hal ini Direktorat Jenderal Hindu dan Buddha pada tanggal 27 Desember 1999 juga telah kembali melayani SAGIN dan MBI. Hal ini berarti Dikjen telah merubah sikap sebelumnya yang tidak lagi mau melayani SAGIN dan MBI. Jadi dengan demikian fatwa WALUBI tidaklah sebanding dengan kekuatan fatwa MUI. Dua fatwa WALUBI di atas adalah suatu preseden di mana walaupun ada fatwa WALUBI yang menyatakan organisasi keagamaan tertentu merupakan aliran sesat namun organisasi tersebut tidak bubar atau dibubarkan. Apalagi kalau kita mengamati kedudukan WALUBI sekarang ini di mana WALUBI bukan lagi wadah tunggal bagi organisasi keagamaan Buddhis karena di samping WALUBI ada KASI dan Majelis-Majelis besar agama Buddha yang tidak tergabung dalam WALUBI. Jadi dalam keadaan ini tentu saja fatwa WALUBI kekuatannya akan semakin lemah dibandingkan ketika WALUBI masih berperan sebagai wadah tunggal.

Tindakan pemerintah untuk mempersiapkan lahirnya SKB tiga Menteri yang akan menjadi aturan pokok dalam melarang suatu aliran sesat yang akan berujung pada pembubaran suatu organisasi keagamaan, dalam konteks agama Buddha mungkin tidak semudah dibandingkan dengan yang berlaku di agama-agama lainnya. Dalam komunitas organisasi keagamaan Buddha tidak terdapat wadah tunggal sebagaimana MUI untuk Islam, DGI untuk kr****n, KAWI untuk ka****k dan PHDI untuk Hindu. Sekarang ini menurut data yang kami peroleh ada 26 organisasi agama Buddha yang sebagian tergabung dalam WALUBI dan sebagian lagi tergabung dalam KASI, adapula organisasi Buddhis yang tidak tergabung baik di WALUBI maupun KASI dengan demikian sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin bagi WALUBI atau KASI untuk mengeluarkan fatwa yang dapat mengikat organisasi atau Majelis yang tidak berada di bawah naungannya. Di samping itu apakah kode etik agama Buddha dan Keputusan Lokakarya Pemantapan Ajaran Agama Buddha dengan Kepribadian Nasional yang berasal dari Perwalian Umat Buddha yang sudah bubar masih dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan suatu aliran sesat di kalangan Buddhis? Dengan demikian kami meragukan efektifitas SKB tiga Menteri tersebut bagi kalangan umat Buddha apabila nantinya SKB tersebut dikeluarkan dan diberlakukan oleh pemerintah secara nasional.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
DHAMMA VS ADHAMMA

Konflik KASI-MBI-dll VS Walubi-Perwakilan dapat saya katakan sebagai
konflik antara Kebenaran (DHAMMA) melawan Kebatilan (ADHAMMA). Mengapa?
Kita lihat saja, siapa-siapa dibalik masing-masing pihak:

Biksu/Ulama
KASI (berdiri 14 Nov 1998) beranggotakan tiga organisasi Sangha
(persaudaraan biksu/ulama buddha), yaitu Sangha Agung Indonesia (1959),
Sangha Theravada Indonesia (1976), dan Sangha Mahayana Indonesia (1978) yang
menaungi sekitar 95 % biksu/biksuni yang ada di Indonesia.
Walubi mendirikan Dewan Sangha Walubi yang didirikan sebagai tandingan
setelah KASI menolak masuk dalam struktur Walubi pada bulan Januari 1999,
biksu yang ikut dalam Dewan Sangha bersifat pribadi/individu (AD/ART Walubi)
sehingga tidak layak disebut Sangha karena Sangha adalah lembaga para biksu
serta untuk membentuk Sangha ada kriteria tertentu yang diatur dalam Kitab
Suci Tripitaka. Biksu yang ikut dalam Dewan Sangha adalah segelintir biksu
yang telah dikeluarkan dari Sangha Mahayana Indonesia dan biksu-biksu luar
negeri yang sengaja didatangkan oleh Hartati Murdaya dari Thailand dibawah
komando Biksu Vijano.

Pimpinan Organisasi Umat
MBI dipimpin oleh sebuah Presidium beranggotakan tujuh orang, a.l: Tjoetjoe
Ali Hartono yang pernah disetrum karena tidak tunduk pada kepemimpinan
Hartati Murdaya di Walubi-Lama, dr. Krishnanda WM, M.Sc. mantan pembimas
Buddha DKI yang digeser karena tidak mau menurut kepada Hartati Murdaya
serta seorang cendikiawan yang cukup dikenal dibidang pendidikan dan dialog
antar agama, DR. Parwati Soepangat MA, dosen senior di beberapa PTN/PTS di
Bandung dan merupakan cendikiawan yang sangat disegani dikalangan pendidik,
aktivis wanita dll. Majelis lain seperti Tridharma, dan Theravada juga
dipimpin oleh orang-orang yang integritasnya diakui oleh umat Buddha.
Walubi dibentuk dan dipimpin oleh Hartati Murdaya, konglomerat pemilik
beberapa perusahaan besar, pernah menjadi caleg Golkar untuk wilayah DKI
pada Pemilu 1997, anggota DPA, dekat dengan kekuasaan sekarang (Habibie),
disinyalir dia merupakan anggota Tim Sukses Habibie. Sebagian pimpinan DPP
Walubi sekarang ada karyawan yang notabene dibayar oleh dia serta terikat
secara ekonomi dengan dia, mereka a.l.: Oke Diputhera dan anak, J. Kaharudin
dan istri, Budiman (sebelum bergabung dengan Walubi, dia termasuk yang
bersuara keras menentang Hartatai Murdaya, namun disinyalir setelah mendapat
sesuatu langsung terjadi perubahan sikap 180'), dan lain-lain.

Tuduhan Walubi
Walubi sangat gencar menuduh KASI dan organisasi pendukungnya mendirikan
Parbudi (Partai Buddhis Demokrat Indonesia), padahal setelah saya cek kesana
tidaklah demikian. Mereka yang mendirikan Parbudi tidak ada kaitan apa pun
dengan KASI, apalagi dikatakan KASI yang membentuknya. Keterlibatan biksu
Gunabadra dalam Parbudi semata-mata adalah pribadi sebagaimana keterlibatan
beberapa biksu Mahayana dalam Dewan Sangha Walubi.
Masih banyak pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Walubi dibawah komando
Hartati Murdaya ini, dan ini sudah sering terjadi sejak dulu.

Bagi umat Buddha yang mengerti.... mana yang harus diikuti kata-kata yang
diucapkan oleh para biksu/ulama atau Hartati Murdaya?
Saya yakin Anda semua tahu jawabannya!
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
MAGABUDHI Cabut, Walubi Kalang-kabut

 

BuddhistOnline.com - Kembali MAGABUDHI beraksi dengan 'ilmu layang-layang'-nya. Setelah setahun lebih hanya bertarik-ulur saja, akhirnya 'benang' yang menghubungkan MAGABUDHI dengan WALUBI diputus juga. Melalui suratnya bernomor 432/MT-PP/KSJ/III/2000, Majelis Agama Buddha Theravãda Indonesia itu secara resmi menyatakan keluar dari WALUBI sejak tanggal 20 Maret 2000.

Ada sejumlah penyebab yang melatari keluarnya MAGABUDHI dari WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Dalam lampirannya, MAGABUDHI menganggap DPP WALUBI telah melanggar prinsip non intervensi, seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar WALUBI, pada vihãra-vihãra Theravãda. Selain itu, menurut MAGABUDHI, DPP WALUBI telah dan tetap melanggar Anggaran Dasar WALUBI Pasal 21 dengan menempatkan Bhikkhu asing dalam Dewan Sangha WALUBI meskipun telah ditolak oleh MAGABUDHI sesuai haknya sebagai anggota.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam menguatkan keputusan hengkang itu adalah adanya kebijakan dari Presiden Gus Dur bahwa pemerintah akan melayani semua organisasi keagamaan secara sama. Di samping itu, sebenarnya hasil Sarasehan MAGABUDHI se Jawa, Bali, dan Lampung 11 Maret 2000 telah mendesak PP MAGABUDHI agar segera memutuskan keanggotaan di WALUBI agar tidak membingungkan pengurus dan anggota MAGABUDHI di daerah-daerah. Terakhir, Rapat PP MAGABUDHI yang diadakan pada 19 Maret 2000 di Vihãra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta secara bulat memutuskan untuk keluar dari keanggotaan WALUBI.

Surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Herman S. Endro, S.H. dan Sekretaris Jendral Ir. Ariya Chandra itu juga memerintahkan agar semua anggota MAGABUDHI, baik di pusat, daerah, dan cabang, yang memegang jabatan pengurus di WALUBI agar melepaskan jabatan mereka itu.

Keputusan itu segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pengurus Daerah MAGABUDHI. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh PD MAGABUDHI Jawa Tengah dengan menerbitkan surat No. 029/PD/MGB-JTG/III/2000 yang isinya menarik seluruh anggotanya yang ada di WALUBI. Hasilnya, sejumlah anggota PD MAGABUDHI Jawa Tengah yang mempunyai jabatan di WALUBI Jawa Tengah melepaskan keanggotaan dan jabatannya di WALUBI.

Nampaknya keputusan yang terkesan mendadak itu cukup membuat kalang-kabut pihak WALUBI. Setidaknya seperti yang terjadi di Jawa Tengah. Beberapa hari setelah keputusan itu diterima, DPD WALUBI Jawa Tengah buru-buru mengirim surat kepada sejumlah mantan pengurusnya yang menjadi anggota MAGABUDHI. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD WALUBI JATENG David Herman Jaya itu, mereka menawarkan agar para anggota MAGABUDHI itu tetap duduk sebagai pengurus DPD WALUBI JATENG, baik di tingkat I maupun tingkat II.

Konon, DPD WALUBI JATENG kuatir adanya pengunduran diri sejumlah pengurusnya yang berasal dari MAGABUDHI itu bakal mengganggu pelaksanaan Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2544/2000 di Candi Borobudur. Karena beberapa diantaranya masuk dalam susunan panitia acara tersebut. Seharusnya pihak WALUBI tidak perlu kuatir kalau memang itu masalahnya. Karena menurut sumber di PC MAGABUDHI Semarang, anggota MAGABUDHI yang berpotensi duduk dalam Panitia Waisak 2544/2000 di Candi Borobudur telah diberi toleransi oleh PP MAGABUDHI.

Sedangkan mengenai tawaran untuk tetap duduk dalam kepengurusan DPD WALUBI, secara halus hal itu ditolak oleh para pengurus PD MAGABUDHI JATENG maupun PC MAGABUDHI Semarang. "Dengan menyesal kami minta pengertiannya bahwa kami tidak dapat tetap duduk dalam kepengurusan DPD WALUBI," ujar Pandita D. Henry Basuki, Ketua PC MAGABUDHI Semarang yang sempat duduk sebagai Wakil Ketua III DPD WALUBI JATENG.

Sementara itu, hingga saat ini, belum diperoleh kabar bagaimana tindakan MAGABUDHI selanjutnya usai keluar dari WALUBI. Masih tidak jelas dengan organisasi mana MAGABUDHI akan bergabung dan 'bermain layang-layang' lagi. Mudah-mudahan yang terjadi bukan "lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya". Itu sih namanya sami mawon alias sama juga bohong! (bch)

Sumber:

    * Surat Keputusan PP MAGABUDHI Nomor 432/MT-PP/KSJ/III/2000 hal: Pemutusan Hubungan Keanggotaan Dengan Walubi
    * Surat Keputusan PP MAGABUDHI Nomor 431/MT-PP/KSJ/III/2000
    * Kinnara Web
http://www.buddhistonline.com/berita/berita53.shtml
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
alau MAGABUDHI dan Walubi Rebutan Jadi Petani

 

BuddhistOnline.com - Urusan serobot-menyerobot atau rebutan lahan biasanya hanya terjadi di kalangan petani dan pengembang properti saja. Bagaimana kalau yang terlibat soal itu adalah MAGABUDHI dan Walubi? Apakah mereka bakal banting setir jadi petani? Kurang jelas sih. Yang pasti, gara-gara masalah lahan, perseteruan mantan dua sobat karib itu bakal lebih hangat. Setidaknya hal tersebut tergambar dari isi surat-suratan antara MAGABUDHI dan Walubi belum lama ini yang salinannya berhasil diperoleh oleh BuddhistOnline.com.

Mengenai lahan yang dipermasalahkan oleh kedua pihak yang termasuk 'pengembang organisasi' itu, janganlah membayangkan sepetak sawah atau sebidang tanah yang luasnya berhektar-hektar. Karena yang dimaksud, tidak lain adalah umat Buddha Theravãda di Indonesia. Agak sadis juga ya. Masa disamakan dengan tanah garapan petani.

Awalnya, pihak MAGABUDHI yang berkirim surat duluan ke Ketua Umum DPP Walubi, Siti Hartati Murdaya. Dalam suratnya, mereka menganggap Ketua Umum DPP Walubi itu telah mengobok-obok lahan mereka. Bak seorang petani pemilik lahan, mereka protes keras. "Janganlah memetik panen dari lahan yang sudah ditanami dengan susah payah oleh kami. Masih lebih luas lahan yang belum tergarap, " kata Ketua Umum MAGABUDHI Herman S. Endro, S.H dalam surat yang ditandatangani bersama Sekretaris Jendral Ir. Ariya Chandra.

Menurut pihak MAGABUDHI, daripada merebut umat asuhan mereka lebih baik kalau Walubi mengkonsentrasikan diri pada usaha "mengembalikan ex umat Buddha yang pindah ke agama lain untuk kembali ke pangkuan Agama Buddha."

Selanjutnya, mereka menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga tindakan dari Walubi yang mereka anggap sebagai bentuk intervensi dari Walubi. Yaitu, merekrut dharmaduta dan pandita MAGABUDHI dengan berbagai insentif, aktif berjam-jam menelepon PD dan PC MAGABUDHI agar bergabung dengan organisasi Theravãda yang dibentuk dan didanainya, dan melontarkan berbagai isu negatif serta memutarbalikkan informasi yang dapat menyesatkan orang banyak yang ditujukan kepada Grup Theravãda (STI dan MAGABUDHI) baik di media cetak maupun elektronik.

Kepada Ketua Umum Walubi, pihak MAGABUDHI mengingatkan agar ia dapat memposisikan dirinya sebagai Ketua Umum yang arif dan bijaksana dalam membina umat Buddha. "Bukan membinasakan. Mohon diingat (juga) bahwa Ny. Siti Hartati Murdaya bukan pengurus organisasi Theravãda," ujar Herman S. Endro, S.H.

Rupanya surat dari MAGABUDHI itu membuat emosi pihak Walubi meninggi. Dalam surat balasannya, selain menolak tuduhan sebagai tukang serobot lahan orang, Ketua Umum Walubi Siti Hartati Murdaya malah balik melontarkan sejumlah tuduhan kepada pihak MAGABUDHI. "Umat Buddha Theravãda Indonesia bukan umat MAGABUDHI juga bukan umat STI. Tetapi adalah umat Theravãda yang dapat dilayani oleh semua organisasi Theravãda termasuk MAGABUDHI, " tulisnya dalam surat balasan yang ditujukan kepada PP MAGABUDHI itu.

Ia menyebut MAGABUDHI sebagai pihak yang tidak mengenal balas budi dan rasa terima kasih karena, "Telah banyak memojokkan para Dharmaduta asing yang sangat berjasa bagi umat Buddha Theravãda Indonesia," ujar Siti Hartati Murdaya.

Kemudian, dikatakan olehnya bahwa, "Anda hanya banyak membuat peraturan-peraturan organisasi dan menghambat majunya perkembangan Agama Buddha Theravãda Indonesia. Anda tidak banyak berbuat nyata bagi kemajuan umat Theravãda, melainkan maju di depan setelah semua pekerjaan dikerjakan oleh orang lain."

Yang agak menggelikan, pada beberapa poin lain dalam surat tersebut ia malah mengungkit keberadaan dirinya sebagai sponsor yang banyak berjasa. "Sejak tahun 1974, saya telah menjadi sponsor perkembangan umat Buddha Theravãda Indonesia di bawah bimbingan seorang Dharmaduta Thai di Indonesia. Tidak sedikit perjuangan dan kontribusi saya pada kemajuan Agama Buddha Theravãda Indonesia," papar Ketua Umum Walubi sejak 1998 itu.

Wah, repot dah kalau semua sponsor Buddhis kayak begini... (bch)
http://www.buddhistonline.com/berita/berita63.shtml
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Malangnya Nasib MAGABUDHI Malang

 

BuddhistOnline.com - Ini kisah soal nasib MAGABUDHI cabang Malang yang terjadi beberapa waktu lalu ketika menghadapi kasus 'pembelotan' salah seorang anggotanya ke Majubuthi. Tidak bisa dibilang baru memang tapi rasanya masih menarik untuk disimak. Paling tidak, bolehlah dilihat sebagai gambaran sementara bagaimana serunya "perang saudara" yang masih berlangsung hingga kini.

Kalau dilihat sekilas, sebenarnya inti persoalan ini bukanlah suatu masalah yang luar biasa. Hanya seputar pindah organisasi saja. Tetapi entah mengapa, pihak PC MAGABUDHI Malang seperti kebakaran jenggot ketika mengetahui Dhammatano, nama anggota yang dimaksud, bergabung dengan Majubuthi. Buru-buru mereka mengadukan kejadian itu ke sang induk di Jakarta, PP MAGABUDHI. Selain itu, mereka mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap yang dikirimkan kepada tidak kurang dari 13 pihak.

Mungkin saja MAGABUDHI Malang yang dikomandani oleh Suyanto, S Pd tidak akan segusar itu bila pada bulan Februari lalu mereka tidak habis-habisan membela Dhammatano ketika mendapat masalah. Waktu itu, dia digugat oleh Agus Mulyantono soal tanah yang sekarang digunakan sebagai Vihara Dharma Mitra. Meskipun persoalan tersebut oleh sebagian pihak dianggap sebagai persoalan antar pribadi, MAGABUDHI Malang tetap saja membantu dengan berbagai cara agar gugatan itu bisa dibatalkan. Kedua 'adiknya', WANDANI dan PATRIA, juga diajak ikut dalam aksi pembelaan. Dalam setiap berita di surat kabar mengenai persoalan itu, ketiga nama organisasi tersebut selalu disebut berada di pihak Dhammatano. Belakangan, kabarnya kasus itu berhasil dibuat seperti berada dalam lemari es.

Kelihatan sekali kalau MAGABUDHI Malang benar-benar sayang kepada salah satu anggotanya itu. Meski dianggap membelot, tidak semua kesalahan ditimpakan ke Dhammatano. Dalam surat aduannya, alih-alih menyoroti tindakan bosnya Vihara Dharma Mitra itu, mereka lebih suka menyebut pihak Walubi sebagai penyebab 'penghianatan' tersebut. Menurut mereka, Dhammatano tidak mungkin meninggalkan mereka kalau bukan karena bujukan dari Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya. Dipaparkan juga bahwa bujukan itu antara lain berbentuk pemberian dana untuk pengelolaan vihara, pendirian sekolah dan rumah sakit, biaya operasional pengembangan Majubuthi/Pervitubi Jatim, dan beasiswa buat sejumlah siswa SMU dan mahasiwa Buddhis. Bentuk pemberian insentif semacam itu dianggap bertentangan dengan kode etik Walubi yang non intervensi dan tidak mencampuri urusan intern organisasi lain.

Kepada Dhammatano, pihak Suyanto dan kawan-kawan mengatakan bahwa mereka "Sangat menyayangkan sikap Sdr. Dhammatano yang tidak menyadari bahwa tindakannya yang hanya didasarkan pada keserakahan sehingga gampang terbujuk oleh rayuan materi itu akan menebarkan benih perpecahan yang dapat merusak kerukunan dan keharmonian umat Buddha Theravada di Kotamadia dan Kabupaten Malang yang sudah sejak lama terbina oleh STI dan Magabudhi."

Hebatnya, pada bagian selanjutnya, mereka masih sempat memuji 'anggota tersayang' itu. "Sdr. Dhammatano adalah seorang tokoh Agama Buddha yang sangat gigih dalam memperjuangkan kemajuan umat Buddha Theravada di Malang, " lanjut Suyanto dalam suratnya itu.

Walaupun dengan berat hati, akhirnya pihak MAGABUDHI, WANDANI, dan PATRIA Malang sanggup juga putus hubungan dengan Dhammatano. "PC Magabudhi, PC Wandani, dan DPC Patria Kotamadia dan Kabupaten Malang dengan sangat menyesal, terpaksa memutuskan hubungan kerja sama dengan Sdr. Dhammatano dan atau Vihara Dharma Mitra dan atau Vihara Mettadipa (yang secara de jure tidak dapat terpisahkan/milik pribadi Dhammatano). Selanjutnya, segala kegiatan Sdr. Dhammatano/Vihara Dharma Mitra/Vihara Mettadipa tidak lagi berhubungan dengan pembinaan umat Buddha Theravada binaan Magabudhi," tutur mereka pada bagian akhir surat itu.

Pihak PP MAGABUDHI sendiri menyetujui isi surat dari cabang mereka itu. "Kami mendukung sikap tersebut dan PP Magabudhi memutuskan keanggotaan Sdr. Dhammatano, " tegas Ir. Ariya Chandra, Sekretaris Jendral PP MAGABUDHI menjawab pertanyaan BuddhistOnline.com via e-mail.

Menurut Ariya Chandra, "Kasus Vihara Dharma Mitra ini memang merupakan suatu bukti nyata tentang adanya intervensi dari Ketua Umum DPP Walubi terhadap STI dan Magabudhi, meskipun hal ini disangkal oleh Sdr. Dhammatano dan selalu tidak pernah diakui oleh Ketua Umum DPP Walubi."

Dalam jawaban tertulisnya itu juga ditegaskan mengenai pembelaan PC MAGABUDHI Malang dalam kasus sengketa tanah yang sudah sepengetahuan Pengurus Pusat MAGABUDHI. Jawaban ini jelas berbeda dengan apa yang disampaikan pengurus pusat organisasi 'adik'nya yang mengaku tidak tahu menahu soal tindakan pembelaan yang dilakukan cabangnya.

Balik lagi soal surat aduan tadi. Rupanya, pihak Dhammatano keberatan dengan isi surat tersebut. Pada pertengahan bulan Juni kemarin, keluar surat sanggahan darinya. Di samping membantah soal bujukan berbau duit yang membuatnya masuk ke Majubuthi, dalam surat itu, ia juga membela "bos baru"nya yang dituduh melanggar kode etik Walubi dan mencampuri urusan intern organisasi lain oleh MAGABUDHI. "Hal itu tidak benar. Kedatangannya ke Jawa Timur adalah kunjungan kerja Walubi Pusat," bela Dhammatano.

Mengenai tuduhan 'pembelotan'-nya, Dhammatano membantah bahwa "Tidak benar saya mendapatkan iming-iming insentif dari Ibu Dra. Siti Hartati Murdaya sehingga saya masuk Majubuthi dan menghianati MAGABUDHI, WANDANI, dan PATRIA. Karena sampai saat ini saya belum menjadi anggota MAGABUDHI."

Nah, kalau sudah begini siapa yang benar nih? Duh... bikin pusing aja! (bch)

 http://www.buddhistonline.com/berita/berita62.shtml
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
'Surat Cinta' Walubi untuk Umat Buddha Theravãda

 

BuddhistOnline.com - Wahai umat Buddha Theravãda di Indonesia. Berbahagialah karena Anda sedang menjadi 'kembang' yang bakal mendapat banyak rayuan dan tawaran yang menggiurkan dari sana sini. Karena nampaknya Walubi benar-benar jadi kalang-kabut setelah ditinggal MAGABUDHI (Baca pula: "MAGABUDHI cabut, WALUBI kalang-kabut"). Tidak lama setelah surat pengunduran MAGABUDHI terbit, pada 28 Maret 2000 pihak Dewan Pengurus Pusat Walubi buru-buru mengeluarkan surat himbauan ditujukan kepada seluruh umat Buddha Theravãda Indonesia yang ditandatangani oleh Biro Penerangan Walubi Letkol (Purn) Drg. Nakulianto K.

Meskipun disebut sebagai surat himbauan, tetapi secara keseluruhan isi surat itu lebih mirip sebuah surat cinta seseorang yang kelabakan karena baru ditinggal pergi sang kekasih. Habis, surat yang dikeluarkan di Jakarta itu lebih banyak memuat 'rayuan maut' dan 'janji surga' yang cukup menggelikan ketimbang himbauan yang menenangkan. Apalagi masih kurang jelas umat Buddha Theravãda mana yang perlu ditenangkan seperti yang dimaksud dalam suratnya itu. Karena mestinya urusan "menenangkan" umat Buddha Theravãda itu sudah bukan wewenang Walubi lagi. Bukankah di Walubi sudah tidak ada lagi Majelis Agama Buddha Theravãda Indonesia yang mengurusi soal pembinaan umat Buddha Theravãda di Indonesia? Membingungkan sekaligus menggelikan memang.

Apa saja isi 'surat cinta' itu? Sejak poin pertama, rayuan sudah dilancarkan. Walubi mengharapkan agar umat Buddha Theravãda di seluruh Indonesia tetap tenang dan tetap menjaga persatuan dan kerukunan di dalam Walubi, tidak perlu ikut keluar dari kepengurusan dan keanggotaan Walubi baik pusat maupun daerah. Pada bagian lain surat itu, dikatakan pula bahwa "Walubi adalah wadah kebersamaan umat Buddha yang menjadi mitra pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan kerukunan, persaudaraan dan persahabatan diantara organisasi dan umat Buddha Indonesia yang berbeda-beda sekte atau alirannya dalam rangka pengabdian pada Agama, Masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia tercinta."

Salah satu isi dari surat itu yang menggelikan adalah ketika Walubi mengatakan bahwa "Umat Buddha Theravãda Indonesia adalah penganut ajaran Buddha Dharma Theravada sehingga tetap bisa berkembang walaupun berada di luar Magabudhi dan tetap mendapat legitimasi dari Walubi." Kenapa menggelikan? Lha, bagaimana umat Buddha Theravãda bisa berkembang kalau belum-belum kata "Dhamma" (Bahasa Pali, yang digunakan oleh aliran Theravãda) sudah 'diganti' dengan kata "Dharma" (Bahasa Sansekerta)?!

Yang menarik sekaligus tetap menggelikan, masih dari surat yang sama, organisasi yang mengaku sebagai Perwakilan Umat Buddha Indonesia itu juga mengajak umat Buddha Theravãda yang setia dengannya untuk mendirikan organisasi Theravãda tandingan. Rupanya aliran Theravãda benar-benar lagi 'naik daun'. Ajakan itu lengkapnya begini: "Dalam rangka memenuhi kepentingan hukumnya, maka dihimbau kepada Umat Buddha Theravãda Indonesia yang berada didalam Walubi untuk membentuk wadah Theravãda Indonesia yang baru, dan akan tetap mendapat dukungan dan bantuan dari Walubi". Sebagai 'kayu bakar'-nya, dalam poin selanjutnya, Walubi menambahkan "Perlu disadari bahwa umat Buddha Theravãda Indonesia tidaklah identik dengan institusi, misalnya Magabudhi atau STI."

Apa boleh buat, alih-alih menenangkan umat Buddha Theravãda (seperti yang tercantum di awal suratnya), surat itu malah terkesan akan memperparah kebingungan umat Buddha di Indonesia. Atau apakah memang itulah tujuan sebenarnya? Ayo, ngaku dong! (bch)
http://www.buddhistonline.com/berita/berita55.shtml
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline kullatiro

  • Sebelumnya: Daimond
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 6.153
  • Reputasi: 97
  • Gender: Male
  • Ehmm, Selamat mencapai Nibbana
kan SHM kena kamma nya kemarin dulu kena urusan tanah di kemayoran itu(prj) yah kita lihat saja nasib selanjutnya bagaimana sih kamma nya berbuah.

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
oh? bisa cerita lebih jauh? Gw lagi bingung antara berita propaganda Walubi dan berita oleh KASI.

BTW, maksudnya aku di pihak KASI, maksudnya dulu dan sekarang vihara yg kuikutin berafiliasi ke MBI - SAGIN
Ortu pergi ke vihara Mahayana SMI dan vihara Tridharma. Teman2 pergi ke vihara Theravada STI.

Jadi waktu KASI dibentuk, aku rasa memang sudah sewajarnya. Bias lingkungan sih, karena semua di sekeliling ga suka sama faksi SHM.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.indonesia/2006-05/msg00897.html

Kisah di Balik Sebuah Jenazah

Dari: Romo Buyung Wahab <buyungwhb [at] xxxxxxxxx>

Romo Hudoyo yth.,
Berita ini saya copy dari harian Sinar Harapan tanggal 27 Mei (hari ini), untuk informasi Romo.
Saya sudah tidak bisa berkomentar lagi atas hal ini.
Salam metta,
Buyung W.

JENAZAH BHIKSU ASAL THAILAND DIKREMASI DI CANDI BOROBUDUR

Borobudur-Jenazah Bhiksu Vin Vijjano (83) rencananya dikremasi di Bukit Dagi sebelah Barat Daya Candi Borobudur Kabupaten Magelang, Minggu (28/5).
Ketua DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya di Borobudur, Jumat mengatakan, prosesi kremasi dilakukan secara alami seperti tokoh India Mahatma Gandhi.
Jenazah Bhiksu Vin Vijjano tiba di kompleks Candi Borobudur, Jumat (26/5) siang, setelah diberangkatkan dari Jakarta. Kedatangan jenazah disambut sejumlah bhiksu dan umat Buddha Walubi. Kini jenazah disemayamkan di rumah tenda berukuran 270 meter persegi yang didirikan sekitar 300 meter dari Bukit Dagi. Rumah tenda itu sekaligus untuk ibadah mendoakan Bhiksu Vin oleh para bhiksu sangha dan umat Buddha.
Bhiksu Vin atau sering disebut Bante Win mangkat di RS Mount Elizabeth Singapura 6 Mei 2006 sekitar pukul 09.15 WIB, pada 8 Mei 2006 jenazahnya dibawa ke Jakarta dan disemayamkan di Vihara Buddha Metta.
Pada 12-13 Mei 2006 jenazah disemayamkan di Hall C1 Arena Parkir Timur Senayan Jakarta bertepatan Hari Waisak 2006 yang dilaksanakan Walubi.
Bante Win lahir 17 November 1923 di Surat Thani Desa Sriwijaya Kabupaten Phun Tin, Thailand. Dia datang ke Indonesia 12 Juli 1989 sebagai Ketua Dhammadatu Thailand.
Hartati mengatakan, kremasi terhadap pemimpin umat Buddha di Candi Borobudur itu pertama kali dilakukan di Indonesia. Hingga saat ini umat Buddha Indonesia tidak memiliki tradisi kremasi seperti halnya dilakukan terhadap bhiksu di Thailand yang mangkat.
Ia mengaku, sempat terjadi pembicaraan serius tentang rencana kremasi Bante Win di Borobudur antara pihaknya dengan Pemerintah Thailand dan sejumlah saudara almarhum. Mereka menginginkan pengabuan jenazah Bante Win di Vihara Kerajaan Thailand. ?Tapi akhirnya disepakati di Borobudur,? katanya.
Sementara itu, Lembaga Penelitian Buddhis Indonesia (LPBI) menilai tindakan Ketua Umum DPP Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Dra Siti Hartati Murdaya MBA menyalahi ajaran agama Buddha karena mempertahankan dan memindah-mindahkan jenazah seorang bhiksu yang telah meninggal dunia. Bhiksu tersebut meninggal 5 Mei 2006 lalu karena sakit. ?Namun, jenazahnya baru dikremasi Minggu (28/5) besok,? kata Sekretaris Lembaga Penelitian Buddhis Indonesia (LPBI), Hamdhani Wiryana Ks di Jakarta, Sabtu (27/5). (ant/pr/kbn)

Copyright © Sinar Harapan 2003
===============================================
CATATAN HUDOYO:

Bhante Win pertama kali datang ke Indonesia bukan pada tahun 1989, melainkan jauh sebelum itu, yakni pada tahun 1968! Beliau datang sebagai ketua rombongan Dhammaduta dari Sangha Thai terdiri dari empat bhikkhu senior yang dikirim ke Indonesia memenuhi permintaan Sangha Suci Indonesia (sekarang Sangha Agung Indonesia) yang pada waktu itu diketuai oleh YM Ashin Jinarakkhita. Rombongan keempat bhikkhu Thai itu langsung menuju ke Vihara Vimala Dharma di Bandung, di mana saya ikut menyambut mereka.

Sementara ketiga bhikkhu rekan beliau hanya menetap di Indonesia selama beberapa bulan saja dan kemudian pulang kembali ke Thailand, Bhante Win berkali-kali bolak-balik antara Thailand dan Indonesia. Sebagai salah seorang murid beliau, saya tahu betul minat dan perjuangan Bhante Win untuk mengembangkan Buddha Dhamma di Indonesia, yang pada waktu itu masih dalam taraf perintisan.

Terakhir Bhante Win menetap di Vihara Buddha Metta, Jakarta, sebagai pembimbing spiritual Walubi. Sementara itu Agama Buddha di Indonesia berkembang pesat dan berdirilah Sangha Theravada Indonesia (STI). Sayang sekali hubungan antara STI dan Walubi yang dimotori oleh Hartati Murdaya (HM) tidak begitu akrab. Sebagai dampak dari pertentangan itu, hubungan antara Bhante Win dan STI pun tidak begitu akrab. Di lain pihak, HM/Walubi malah memrakarsai atau mendukung dibentuknya sebuah Sangha Theravada tandingan di Indonesia.

Bhante Win meninggal dunia di Singapura pada tgl 6 Mei 2006, dan jenazahnya dibawa ke Indonesia pada tgl 8 Mei. Mula-mula jenazah beliau disemayamkan di Vihara Buddha Metta, tempat domisili beliau yang terakhir.

Rencana pengelolaan jenazah Bhante Win disiarkan melalui berbagai milis pada tgl 9 Mei pk 05:46 atas nama Forum Komunikasi Umat Budha ­ FKUB DKI Jakarta oleh Budiman Sudharma, sebagai berikut:

- Tanggal 8 s/d 12 Mei 2006, disemayamkan di Vihara Buddha Metta, Jalan Terusan Lembang, Jakarta.
- Tanggal 13 Mei 2006 pagi disemayamkan di PRJ, Kemayoran.
- Usai detik suci Waisak langsung menuju Bandara untuk diterbangkan ke Yogyakarta, tiba di Pendopo Taman Wisata Candi Borobudur sekitar Jam 3 Sore.
- Jam 4 Sore diusung mengelilingi Candi dan naik sampai ke Puncak diiringi umat Pelayat.
- Jam 5 Sore kembali ke Pendopo untuk memberi kesempatan umat bernamaskara memberi penghormatan terakhir.
- Jam 7 malam Upacara pembacaan Paritta Penyaluran Jasa oleh Sangha Thailand iikuti umat.
- Tanggal 14 Mei 2006 pagi menuju Bandara Adisucipto (Yogyakarta) untuk diterbangkan ke Bangkok (Thailand)

Setelah mendapat protes dari berbagai pihak, ternyata rencana itu dibantah ketika ditanyakan ke Vihara Buddha Metta. Tidak ada penjelasan resmi dari pihak Forum Komunikasi Umat Budha ­ FKUB DKI Jakarta maupun dari Budiman Sudharma sendiri.

Namun, menjelang Hari Waisak tgl 13 Mei 2006, ternyata jenazah Bhante Win dipindahkan dari Vihara Buddha Metta ke Hall C Pekan Raya Jakarta, dekat tempat upacara peringatan Waisak Walubi. Tindakan Walubi ini dapat dipahami, oleh karena tentu saja jenazah beliau tidak bisa terlalu lama disemayamkan di Vihara Buddha Metta dengan menutup jalan umum di muka vihara. Tentu hal itu akan menimbulkan protes dari warga setempat.

Sementara itu, kesimpangsiuran kembali mencuat tentang bagaimana jenazah Bhante Win akan dikelola lebih lanjut setelah peringatan Waisak berlalu. Ada berita bahwa jenazah beliau akan disemayamkan di Vihara Vipassana Graha, Lembang, selama sebulan, sebelum diterbangkan ke Thailand untuk diperabukan di sana.

Lain lagi keterangan Hartati Murdaya kepada Jawa Pos yang dimuat pada hari Minggu, 14 Mei 2006, di mana diberitakan: "Rencananya, imbuh Sri Hartati, lusa jenazahnya diterbangkan ke Bangkok untuk disemayamkan."

Namun kemudian ternyata HM mengubah pernyataannya sendiri. Menurutnya kepada Suara Pembaruan tgl 27 Mei 2006, sebagaimana diberitakan harian itu:

"Ia [HM] mengaku, sempat terjadi pembicaraan serius tentang rencana kremasi Bante Win di Borobudur antara pihaknya dengan Pemerintah Thailand dan sejumlah saudara almarhum. Mereka menginginkan pengabuan jenazah Bante Win di Vihara Kerajaan Thailand. 'Tapi akhirnya disepakati di Borobudur,' katanya."

Mengapa sebelumnya ada berita bahwa setelah peringatan Waisak di PRJ, jenazah Bhante Win akan disemayamkan dulu di Lembang SELAMA SEBULAN sebelum diterbangkan ke Thailand? Mengenai hal ini pun diperoleh berita yang simpang siur. Apa yang sesungguhnya terjadi di kalangan Sangha Thai di Thailand sana?

Menurut sementara kalangan yang dapat dipercaya, Sangha Thai tidak begitu berminat untuk menerima dan memperabukan jenazah Bhante Win di Thailand pada saat ini. Konon alasan yang dikemukakan ialah bahwa di Thailand pada waktu ini sedang berlangsung rangkaian acara peringatan 60 tahun Raja menaiki tahta. Malah konon Sangha Thai menyarankan agar Bhante Win diperabukan di Indonesia saja.

Tetapi apakah hanya itu alasan Sangha Thai untuk menolak jenazah Bhante Win pada saat ini? Bagaimanakah hubungan antara Bhante Win selama ini dengan Sangha induknya, Sangha Thai?

Seperti diketahui, hampir 40 tahun lamanya Bhante Win bermukim di Indonesia, sekalipun beliau selalu bolak-balik pulang-pergi ke Thailand. Timbul pertanyaan, apakah ini sesuai kebijakan Sangha Thai yang dulu mengutus beliau? Ini jauh lebih lama daripada masa bakti ketiga rekan bhikkhu beliau yang datang ke Indonesia sebagai Dhammaduta dari Sangha Thai kepada Sangha Suci Indonesia pada tahun 1968 dulu.

Kemudian, apakah kebijakan, sikap serta tindakan Bhante Win sehubungan dengan situasi Sangha Theravada dan umat Buddha Theravada di Indonesia selama ini disetujui sepenuhnya oleh Sangha Thai?

Itulah beberapa aspek politik Sangha tingkat tinggi, yang seharusnya perlu diketahui secara transparan oleh umat Buddha Indonesia yang kritis.

***

Pada hari ini, 28 Mei 2006, menurut rencana Walubi jenazah Bhante Win akan diperabukan tidak jauh dari Candi Borobudur. Sebentar lagi putuslah benang terakhir yang menghubungkan almarhum Bhante Win dengan ruang & waktu dari kehidupan beliau yang baru lalu. Semoga Bhante Win dapat meneruskan perjalanan beliau dengan lapang dan tenang menuju pencerahan dan pembebasan terakhir.

Salam,
Hudoyo

=============================================
INFORMASI TAMBAHAN

[Ketika naskah artikel di atas selesai saya ketik dan saya mintakan saran perbaikan kepada beberapa tokoh Buddhis Theravada Indonesia yang saya anggap mengetahui betul hal-hal di seputar kedatangan dan peran Bhante Win alm. dalam perkembangan Agama Buddha maupun Sangha di Indonesia di masa lampau, saya memperoleh masukan yang sangat berharga dilihat dari segi sejarah Agama Buddha di Indonesia. Berikut ini masukan dari tokoh Buddhis yang menggunakan nama samaran H. Sudarsono itu saya muat selengkapnya setelah saya edit seperlunya./hudoyo]

Jakarta, 28 Mei 2006

Namo Buddhaya,

Saya akan melengkapi catatan tentang kedatangan Bhante Win ke Indonesia:

(1) Setelah upasampada Bhante Girirakkhito dan Jinaratana di Bangkok, ada rencana dari Bhante Ashin Jinarakkhita dan Bpk Suraji Ariakertawijaya (Ketua Perbudi pada waktu itu) untuk mempercepat penyiaran Dhamma di Indonesia dengan menambah jumlah bhikkhu. Hal ini dimulai dengan kedatangan Lord Abbot Wat Paknam (Mahanikaya) dan Lord Abbot Wat Bovoranives (sekarang Sangharaja) ke Indonesia, dan dilanjutkan dengan kedatangan 4 Dhammaduta Thai (Bhante Win, Bh. Khemasarano, Bh. Maha Sujib, Bh. Khemacaro; yakni dua bhikkhu dari kelompok Mahanikaya, dan dua bhikkhu dari kelompok Dhammayuttika di Thailand). Pada waktu itu Bpk Suraji, dengan kartu pengenal-(Jenderal)-nya, dapat melewati loket imigrasi Bandara Kemayoran untuk langsung menuju kaki tangga pesawat menjemput kedatangan para bhikkhu.

(2) B. Win dan B. Khemacaro berkesempatan tinggal di Cetiya Prajna Dipa, Jl. Tanah Abang II/38, untuk belajar bahasa Indonesia.

(3) Setelah izin tinggal di Indonesia habis, keempat bhikkhu Dhammaduta itu kembali ke Thailand. Ternyata yang kembali lagi ke Indonesia hanya bhikkhu-bhikkhu dari kelompok Dhammayuttika. Bh. Jinaratana pada waktu itu menjelaskan bahwa ada kebijakan dari Pemerintah/Sangha (?) Thailand untuk menahbiskan 200 bhikkhu dalam waktu singkat. Hal ini bisa dikonfrimasikan lagi kepada Romo Pandit Kaharuddin. Barangkali seperti adanya Sangha Thai di Sri Lanka.

(4) Hal ini menjadi kontroversi. Sejak itu Bh. Ashin (Sangha Suci Indonesia) tidak lagi mengundang Dhammaduta Thai. Barangkali ada ketidakcocokan terhadap corak atau tatacara pembinaan umat Buddha di Indonesia. Namun umat Buddha yang pada waktu itu memang sangat kekurangan bhikkhu Theravada menyambut kedatangan bhikkhu tamu itu dengan sangat antusias. Bh. Win mulai melakukan penahbisan samanera-samanera.

(5) Saya tidak tahu secara pasti siapa yang kemudian menjadi sponsor kedatangan Bh. Win. Yang saya ketahui adalah bahwa samanera-samanera yang ditabhbiskan oleh Bh. Win ini tidak ada hubungannya lagi dengan Bh. Ashin maupun Sangha Suci Indonesia. Mulailah Bh. Win mengirimkan samanera untuk penahbisan bhikkhu di Bangkok. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan upaya B. Ashin pada waktu mengantar samanera Jinagiri, Jinaratana dan kemudian, Pak Mochtar Rashid (Subhato) untuk upasampada di Bangkok.

(6) Bh. Win beberapa kali bolak-balik ke Indonesia sampai berdirinya Sangha Theravada Indonesia. Peranan beliau atas STI sangat besar, sehingga banyak yang menyatakan bahwa beliaulah sesungguhnya ketua STI, karena pada waktu itu hanya ada Sekjen STI, tanpa ketua formal.

(7) Pada waktu Magabudhi (Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia / dahulu Mapanbudhi) keluar dari Walubi (Perwalian)(*), yang dibubarkan menyimpang dari AD-ART, Bh. Win ikut berperan dalam aktivitas Walubi (Perwakilan) dengan mendukung berdirinya Majubuthi (Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia). Hal ini membuat tidak senang sebagian pengurus.

(8) Dengan keluarnya STI dari Walubi (Perwalian), maka tidak ada bhikkhu Theravada dalam Dewan Sangha Walubi (Perwakilan). Dengan adanya murid2 Bh. Win yang tidak masuk dalam STI (sama seperti dahulu, karena tidak masuk dalam Maha Sangha Indonesia), maka kedudukan Bh. Win di Indonesia bertambah kuat, apalagi dikabarkan sebagai Ketua Sangha Thai di Indonesia. Hal ini menimbulkan hubungan yang kurang harmonis dengan STI ditinjau dari sudut pandang perpolitikan sangha.

(9) Terlihat sekali bahwa kehadiran Bh. Win di Indonesia sangat dimanfaatkan untuk mendukung Dewan Sangha Walubi (Perwakilan) yang kontroversial itu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau jenazah Bh. Win diusung ke sana-sini untuk popularitas Walubi dengan berbagai alasan yang tak masuk akal.

(10) Sepanjang ingatan saya, dalam sejarah Buddhis tidak pernah tercatat adanya jenazah yang diusung kesana-kemari untuk menerima penghormatan umatnya. Kalau ingin menyampaikan penghormatan yang tulus, umatlah yang harus mendatangi almarhum!

(11) Sepengetahuan saya, jenazah Bh. Win di kremasi di Bukit Dagi, bukan di Borobudur! Tetapi kenapa disebut Borobudur?

Terima kasih.
Salam metta,
H. Sudarsono

---------------------
(*) Sejarah Walubi ini pun penuh kontroversi. Pada mulanya nama itu adalah singkatan dari PERWALIAN Umat Buddha Indonesia, yang pada zaman Orde Baru dinyatakan sebagai "wadah tunggal umat Buddha Indonesia". Ketika terjadi kericuhan di dalam tubuh Walubi (Perwalian), dan Magabudhi (dahulu disebut Mapanbudhi, Majelis Pandita Agama Buddha Theravada Indonesia) keluar dari Walubi (Perwalian), Walubi (Perwalian) pun dibubarkan--secara menyimpang dari AD/ART menurut sementara kalangan--lalu dibentuklah Walubi (PERWAKILAN Umat Buddha Indonesia), yang diketuai oleh Hartati Murdaya sampai sekarang. Namun dengan runtuhnya Orde Baru, tidak bisa lagi dipaksakan konsep "wadah tunggal umat Buddha Indonesia" sebagaimana dinikmati oleh Walubi (Perwalian) dulu. /hudoyo
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
From: "LIE ING MURDAYA" <enci_lie_ing [at] hotmail.com>
To: apakabar [at] saltmine.radix.net
Subject: Utusan Golongan Buddha MPR ? !
Date: Tue, 14 Sep 1999 08:59:38 JAVT

Weleh weleh, umat Buddha kok pada bertikai sih ? Urusannya politik pula. Itu
mah duniawi, nggak perlu caci memaki, bisa2 lupa deh dgn. Buddha Dhamma yg.
hakiki.

Soal Utusan Golongan Buddha MPR, biar aja deh Ny. Siti Hartati Murdaya alias
Enci Lie Ing atau Mrs. POO yg. dipilih. Udah karmanya kali (buah karma dia
dan kita semua).

Barangkali ada yg. menanggapi : karma sih karma ...., coba kalau kita cuek
aja, contohnya nggak cari duit, nggak cari makan, terus bilang akh kalau
memang karma kita berbuah baik, ntar juga tuh makanan dateng sendiri, atawa
nih perut bisa kenyang sendiri .... nggak kan ? Kite kudu usahe ! Unjuk Rase
kek, atau ape aje deh.

Eh eh, tapinya kalau udah diusahain kesane kemari, baik secara halal maupun
haram (misalnya mengemis, menjarah, catut mencatut, tipu menipu, dlsb.) tuh
makanan apalagi duit nggak bisa diperoleh juga, itu namanya KARMA, tau ?

Seperti halnya Jend. Soeharto, selama 32 tahun bisa jadi presiden, mulai
dari rasa kagum, simpati, pada awal masa pemerintahan Orde Barunya, sampai
ungkapan terima kasih berupa predikat Bapak Pembangunanlah, Jenderal
Besarlah dan berakhir dgn. rasa bosan, sebel dan gedek dgn. tuduhan Status
Quolah, tapinya kan setiap kali pemilu ke pemilu, SU MPR ke SU MPR, kita kok
semua dieeee..m aje dibilang Golkar menang mutlaklah, mayoritas tunggal,
Capresnyapun selalu Capres Tunggal : SOEHARTO, dsb. Semua manut !
Sekarang baru deh bilang reformasilah, yg. dulu2 curanglah, dsb.
Itu namanya juga KARMA ! Sebab selama 32 tahun itu yg. protes bahkan anti
Soeharto bukan sedikit, mis. Ali - Petisi 50 - Sadikin, yg. sama2 punya
pengaruh di militer. Tapi kan bukan cuma alasan, namun memang kenyataannya
Big Boss Golkar tsb. tuh Orang Kuat (Siasat), nggak gampang ditumbangin !
Jujur aja, hingga detik inipun dia tetap berkuasa di negeri ini (dgn. segala
skenario/fragmen yg. dipagelarkan di panggung politik ini tentunya)

Contoh lain, RRC, negeri terpadat no 1 di dunia, berkembang pesat ajaran
Buddha Mahayana, terkenal dgn. persaudaraan Bikshu yg. jago Kungfu : Shao
Lin, akhirnya jadi negara komunis, yg. walaupun sekarang mengarah kapitalis
acak2an, tokh agama Buddha sdh. dilupakan.
India, negeri terpadat no 2 di dunia, pernah mengukir sejarah kehidupan
mulai lahir s/d mangkatnya Buddha Gaotama, kini menjadi negara Hindu
terbesar, agama Buddhanya minoritas.
Juga Indonesia, dgn. candi megah Borobudur yg. merupakan salah satu
keajaiban dan sakral dunia, pernah tercatat dlm. sejarah, mempunyai 2
pemerintahan yg. jaya, Pemerintahan Buddhis : Majapahit dan Sriwijaya.
Kini akhirnya jadi negara Islam, pengekspor terbesar para haji. Agama Buddha
jadi sangat minoritas.
Itu semua adalah juga KARMA ! Mau gimana lagi ?

Nah, demikian pula dgn. Enci Lie Ing, dia tuh juga Orang Kuat, sampe ade yg.
kasih julukan WAnita LUar BIasa.
Lagipula, biar muak dan mual terhadapnya, rasa2nya kok nggak ada figur lain
yg. bisa nandingin dia. Sama seperti pemimpin negeri ini, nggak ada yg.
pantes ! Soalnya kita miskin kader, karena nggak ada kaderisasi (sengaja
kali)

Lie Ing tuh kan dari dulu cantiiiik dan mudaaa terus, tutur katanya lembut
gemulai berdesah2, suaranya merdu dihiasi senyuman2 maniiis.
Bodynya juga ... duh ... sexy banget. Dada dan Pinggulnya ...queen size,
menimbulkan gelora hawa nafsu. Apalagi kalau lagi mimpin Aksi Sosial bagi2
Sembako, pakai t-shirt biru membusung, celana panjang putih bersih, ketat
dan tembus ! Juga waktu jadi Ketum Panitia Waisak Nasional, Dharma Shanti,
pakek konde, kebaya KUNING, kain bawahnya putih, tipis, juga ketat dan
tembus ! (Stop ! Buddha pernah bersabda, itu kan cuma tumpukan kotoran spt.
maaf : taik dan kencing - saat beliau disodorkan utk. dijodohkan dgn. puteri
jelita Magandiya. Bukan menghina, tapi seorang Buddha tuh bicara apa adanya,
tanpa basa basi, tanpa diplomasi)
Mrs. Poo ini juga dari dulu adalah orang kaya raya, ya orang tuanya, ya
suaminya. Dia juga gemar berdana. Gedung Wisma Narada (perpustakaan dan
balai serba guna 2 lantai di komplek Vihara Dhammacakka Jaya Sunter) lengkap
dgn. segala keperluannya sampai staff utamanya (Mr. Cornelis Wowor), didanai
olehnya. Bahkan salah satu rumah miliknya dijadikan vihara (Buddha Metta),
di Jl. Lembang Terusan Menteng. Juga rumah lain miliknya didekat situ,
pernah disediakan bagi Bikkhu Narada (alm) dan Bikkhu Giri Rakhito (alm),
utk. tinggal, khususnya saat mereka sakit dan butuh perawatan.
Gedung bekas tokonya di Jl. Gn. Sahari, diserahkan pada KMBJ utk. Puja Bakti
(di atas) dan Pusgatan (di bawah)
Kantor suaminya di Tn. Abang, juga dijadikan kantor bagi WALUBI, Yayasan
Kepedulian Sosial PARAMITHA, dan KCBI.

Di WALUBI lama, dia tuh Dewan Penyantun, di WALUBI baru, dia Ketua Umum. Di
PARAMITHA, sbg. Ketua Umum, dia menghimpun (dana) para Konglomerat kelas
KAKAP, spt. Oom Liem, Eka Tjipta, Prayogo, dlsb., krn. kebetulan boss2 itu
bukan beragama kr****n apalagi Islam kan ? makanya mumpung ngaku beragama
Buddha, tapi nggak pernah ke Vihara, yah paling nggak kan bisa diekspose
gerakan aksi kepedulian sosial (bantuan dananya) bagi masyarakat, shg. si
boss harum namanya, dpt. karma baik, dan tetap bisa siiibuk cari duit tanpa
harus ke vihara.
Di KCBI, tentu aja sbg. Ketua Umum, karena organisasi ini kan hasil rekayasa
sehubungan dgn. ICMI, PIKI dlsb. Hubungannya sangat dekat dgn. Prof. B.J.
Habibie.
Karena Mr.& Mrs. Murdaya ini juga pengusaha besar setara konglomerat, dia
juga tentu amat dekat dgn. keluarga besar Cendana, terutama dlm. jalinan
bisnis, spt. ASTRA, dlsb.

Enci Lie Ing juga sangat kuat dlm. beragama, malah suaminya yg. semula bukan
beragama Buddha, sekarang jadi penganut Buddha juga lho.
Sejak muda belia, Lie Ing rajin ke vihara. Bermula di kumpulannya Tridharma,
lantas krn. rumah yg. dijadikan Vihara Buddha Metta itu (Bikkhu Win lama
tinggal/menetap di situ) Theravada, ya dia ikut Theravada. Belakangan krn.
dia juga ngumpul dgn. tokoh2 banyak aliran, ya dia jadi ikutanlah spt. di
"baptis" cara Mahayana, Tantrayana, serta tidak (lagi) anti Nichiren.
Pokoknya semua kelompok agama Buddha, apapun aliran/sektenya (yg. orisinil
ataupun yg. imitasi), akan dirangkulnya, asalkan berkenan memahami siapa
dirinya dan apa kehendaknya.
Dia menjalankan pola makan sayuranis/Vegetarian/Cia Cay penuh setiap
harinya. Lagu2 Buddhis, getol banget dilantunkannya.

Jadi, biarlah dgn. segala kelebihannya itu, kita tutup mata utk.
kekurangannya, spt. sinyalemen kekejamannya (menyuruh aparat "menculik dan
menyetrum" tokoh2 Buddha), kerakusannya thd. HARta, TAkhta dan kecanTIkan.
Tokh sekedar mencemooh dirinya, tak akan mampu menjatuhkannya. Wong Orang
Kuat.
Biarkan sekaligus buktikan, bahwa dia itu utusan golongan umat Buddha, di
Lembaga Tertinggi Negara MPR, yg. tentunya akan memperjuangkan segala aspek
kehidupan (duniawinya, termasuk keleluasaan spirituilnya) umat Buddha.
Makanya judul tulisan ini diakhiri dgn. tanda tanya lalu tanda seru, artinya
semula kita pertanyakan/perdebatkan, akhirnya perlu kita sudahi/genapi
sekalian. Jadi tidak ada lagi pertikaian, kan ?

Selaku umat (baca: Siswa) Buddha, apapun peranan kita sehari2, tentunya Enci
Lie Ing juga kita harapkan berperilaku sangat baik, penuh welas asih, tidak
(akan) pernah membenci, orang2 yg. berseberangan dgn.nya, entah itu KASI,
MBI, ataupun insan2 lain yg. terlebih2 adalah sesama penganut Buddha,
walaupun beda aliran, beda metode, beda rituil, serta beda tafsiran dalam
menginteprestasikan ajaran luhur (para) Buddha.
Sebab jangankan sesama umat Buddha, umat dari agama lainpun, entah Islam,
kr****n, Aliran Kepercayaan / Perdukunan, bahkan insan2 yg. tak pernah (mau)
kenal agama/Tuhan (spt. Atheis, Komunis, dlsb), harus dikasihi dgn. tulus,
apakah dia itu orang kuat, apalagi lemah, apakah dia kaya, apalagi miskin,
apakah dia cantik, apalagi cacad, apakah yg. senantiasa berbuat jahat, spt.
bandit2/bajingan2, apalagi yg. soleh, apakah dia itu orang yg. memusuhi
kita, apalagi yg. (juga) mengasihi kita, apakah dia itu orang yg. suka
mencela kita, apalagi yg. memuji kita, semua tanpa kecuali, bahkan makhluk2
lain, yg. tidak nampak sekalipun spt. para dewata yg. berpekerti luhur,
ataupun para setan yg. jahanam sekalipun atau para iblis yg. keparat
sekalipun, serta hewan2/binatang, yg. buas/berbisa, apalagi yg. jinak,
bahkan yg. jorok/rakus sekalipun spt. tikus2, belatung2, juga serangga2 yg.
menjijikkan/menyebalkan spt. kecoak, lalat hijau, nyamuk, dlsb.

Lupakan yg. sudah2, beri ia jalan dan kedudukan. Jalin kembali persaudaraan
dan cinta kasih perdamaian. Dgn. harapan, segala kerendahan hati yg. mampu
menaklukkan keakuan/keangkuhan serta amarah dan benci, bisa menerbitkan
berkas2 sinar pencerahan.

Bagi para bikkhu/su, dari persaudaraan Sangha manapun, teruskan saja tekad
anda semua menjalankan hidup sbg. Samana. Tak perlu resah dgn. segala macam
bentuk akrobat politik di Indonesia.
Kecuali berorganisasi utk. kejahatan, masak sih utk. kebaikan/kebajikan
membentuk ikatan Sangha spt. KASI, dilarang ?

Semoga Buddha Dhamma memberkahi kita semua. Sadhu 3x !

----- End of forwarded message from LIE ING MURDAYA -----
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
PROVOKASI MBI DAN KASI
SUMBER KONFLIK UMAT BUDDHA INDONESIA

Demonstrasi yang membangunkan tidur perpolitikan umat Buddha Indonesia,
telah berhasil mengangkat konflik intern umat Buddha kepermukaan antara
WALUBI yang beranggotakan 7 Majelis Agama Buddha dan Lembaga Keagamaan
Buddha dengan satu-satunya Majelis Agama Buddha (MBI) yang berada diluar
WALUBI.
Skenario Konflik Demo KPU Agustus-September telah dimulai dalam Vihara
Ekayana dan beberapa Hotel/ Restauran yang mengadakan jamuan khusus bagi
Para Pejabat Negara dan LSM serta partai-partai peserta pemilu. Rangkaian
Jamuan khusus pada bulan Juni-Juli 1999 diadakan untuk merekayasa Utusan
Golongan di MPR RI tahun 1999. Pihak-pihak yang menghadiri terdiri dari
Sponsor Utama Partai Buddha Demokrat Indonesia (Parbudi), Partai Reformasi
Tionghoa Indonesia (Parti) dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) dengan
mengundang tokoh PBI, KRISNA, PKP, PRD, PDKB, Partai MKGR dan segenap partai
yang dapat dipengaruhinya.
Dalam pembahasan dari partai-partai mendapatkan masukan yang berhasil
disimpulkan beberapa pokok rancangan yang akan digunakan untuk memuluskan
masuknya Penyandang dana dan kelompoknya ke dalam MPR RI. Skenario yang
dapat memungkinkan pihak penyandang dana masuk melalui :
1. Utusan Golongan Minoritas diharapkan dari etnis Tionghoa
2. Utusan Golongan Agama Buddha dari MBI atau KASI

Untuk mencapai tujuan dilakukan berbagai pendekatan agar melakukan beberapa
manuver dan provokasi sebagai berikut :

1. Utusan Golongan Etnis Tionghoa
Manuver yang dilakukannya berupa membentuk INTI dan SND sebagai pusat
aktivitas Etnis Tionghoa yang akan mengisi utusan golongan etnis minoritas.
Agar hal ini dapat diwujudkan maka penyandang dana mengadakan beberapa
seminar yang dilaksanakan di Hotel Omni Batavia dan Gedung Depsos Jakarta.
Perjuangan untuk golongan minoritas etnis Tionghoa digagalkan oleh sebagian
masyarakat Tionghoa yang menyatakan bahwa adanya utusan Golongan minoritas
etnis Tionghoa akan menjahui diri dari proses pembauran bangsa. Rekayasa
oleh Parti dan Parbudi ini gagal dengan adanya SK KPU tentang utusan
Golongan yang tidak menyebutkan etnis Tionghoa sebagai bagian dari etnis
minoritas.

2. Utusan Golongan Agama Buddha
a) Manuver pertama yang dikembangkan oleh penyandang dana adalah dengan
mengkampanyekan penambahan kursi utusan Golongan Agama Buddha menjadi 2
kursi sesuai perhitungan WALUBI pasti mendapatkan satu kursi dan pihak
penyandang dana akan mendapatkan satu kursi melalui MBI atau KASI. Manuver
ini gagal karena Utusan Golongan Agama Islam yang berjumlah 15 kursi sesuai
dengan SK KPU tidak mau diubah.
b) Manuver kedua merebut satu kursi Utusan Golongan Agama Buddha dengan
berbagai cara, yaitu :
1. Menebarkan isu (Reformasi (MBI) dan Status Qou ( WALUBI ), Anti Wadah
Tunggal (WALUBI ), Diskriminasi oleh Departemen Agama, tertuju pada Dirjen
Hindu dan Buddha.
2. Memecahbelah umat Buddha dengan cara :
 Agama Buddha murni (Punya Sangha dan Tripitaka) dan Agama Buddha
sempalan (Tidak Punya Sangha dan Tripitaka).
 KASI sebagai dewan fatwa tertinggi yang sederajat dengan MUI
sehingga akan dibuatkan fatwa aliran sesat atau aliran kepercayaan bagi umat
Buddha sempalan yaitu Maitreya, Nichiren Syossyu (NSI, PSBDI, SPI),
Kasogatan-Madhatantri (Lu Shen Yen), I Kuang Tao dan Tridharma. Mereka
menganggap Agama Buddha yaitu MBI (SAGIN, non-sekte), Magabudhi
(STI-Theravada) dan Majabumi (SMI-Mahayana).
 Memboikot pelaksanaan Puja Bakti Waisak Nasional 2543/1999 di Candi
Agung Borobudur agar tidak dihadiri oleh umat Buddha dan menakut-nakuti umat
Buddha akan adanya bahaya kerusuhan disaat Puja Bakti Waisak.
 Menyebarkan fitnah bahwa Walubi merupakan organisasi kemasyarakatan
biasa yang kerjanya membagi sembako (Organisasi Sembako).
 Menyebarkan hujatan dan fitnahan dengan selebaran, demonstrasi dan
fatwa serta media massa.
3. Merekayasa rekomendasi Tim 15 di KPU untuk utusan Golongan Agama Buddha
di MPR dengan cara :
 Memberikan uang sebesar tiga ratus juta kepada anggota tim 15 yang
dananya disalurkan melalui Nurdin Purnomo (PBI) seorang kr****n yang mengaku
beragama Buddha, agar suaranya dapat menentukan rekomendasi tim 15 dalam
penentuan utusan golongan Agama Buddha di MPR sehingga rekomendasi awal tim
15 dalam Pleno hanya menyantumkan MBI sebagai satu-satunya calon utusan
golongan Agama Buddha. Pernyataan anggota Tim 15 yaitu Bapak Aminullah,
Nitimihardjo, Abdulrahman dan Agus Mifach kepada DPP Walubi di hadapan
Wartawan menyatakan mereka menerima masukan yang salah dari saudara Nurdin
Purnomo. Dalam tim 15 disinyalir bahwa ke-14 anggota tim sudah
merekomendasi-kan WALUBI sebagai utusan Golongan agama Buddha tetapi hanya
Nurdin Purnomo yang memprovokasi sehingga keputusan rekomendasi awal
menampilkan MBI.
 Skenario Demonstrasi MBI dengan mengunakan Upacara Kebaktian
tatacara Mahayana yang dipimpin oleh Bhiksu palsu dan kemudian menghujat
Walubi-Ketua Umum Walubi di depan Kantor DPP Walubi dan KPU, sehari sebelum
sidang Pleno pengesahan utusan golongan Agama merupakan rangkaian skenario
untuk menjatuhkan Walubi dan mengangkat nama MBI sebagai organisasi terbesar
Agama Buddha. Para demonstran aneh karena saat DPP Walubi bersedia menerima
mereka langsung pergi ke KPU. Demonstrasi ini dilakukan oleh umat MBI yang
berasal dari Lampung sebanyak 2 bus dipinpin oleh Hoa Liong (terkenal
sebagai preman di Bandar lampung) dan 2 bus dari Pati (Jawa Tengah) yang
dipimpin oleh Wiwin dengan komandan lapangannya bernama Hendri (Sekjen DPP
IMABI) dan Rudi (Ketua IMABI Jakarta) dengan markas komandonya di Vihara
Ekayana (Kantor Pusat MBI). Demonstrasi ini dirancang oleh PHBI dengan
bantuan oknum PRD dan Forkot yang beberapa hari kemudian oknum ini kembali
memimpin Demonstrasi di KPU dengan mendramatisasi memotong kepala kambing
yang di bawa ke dalam ruang sidang KPU dan selanjutnya mempimpin demonstrasi
untuk MBI – KASI di KPU maupun di Departemen Agama. Mereka bukan hanya
mendukung MBI sebagai utusan golongan Agama Buddha dan menghujat
Walubi-Ketua Umum, melainkan menyampaikan tuntutan tentang Aceh dan hujatan
kepada Pemerintah. Untuk melaksanakan aksi demonstrasi MBI mendirikan
Solidaritas Pemuda Buddhis Indonesia (SPBI) yang diketuai Witarsa dengan
pusat kegiatan di Vihara Ekayana dan KASI mendirikan Forum Aksi Damai Umat
Buddha Indonesia (FADUBI) yang dipimpin oleh The Ce An/Hendry The dengan
pusat kegiatan di Vihara Mahavira Graha Lodan. Demonstrasi yang dilakukan
oleh SPBI dan FADUBI, diiringi dengan jumpa pers baik di Vihara Ekayana,
Tanjung duren maupun di Vihara Mahavira Graha di Lodan yang mengikutsertakan
para bhikkhu Sangha sebagai bagian dari permainan politik.
Manuver Penyandang dana untuk mengambil kursi Utusan Golongan Agama Buddha
telah digagalkan oleh WALUBI dengan berbagai upaya maksimal untuk
menjelaskan kepada Sidang Pleno KPU tentang keberadaan WALUBI yang merupakan
organisasi terbesar Umat Buddha Indonesia sesuai dengan fakta dengan
dukungan penuh seluruh Majelis Agama Buddha, kecuali MBI yang terkucil
sedirian di luar. Hasil Voting Sidang Pleno KPU dengan hasil 31 mendukung
Walubi dan 11 mendukung MBI merupakan suatu fakta yang tidak dapat
dipungkiri akan peran serta WALUBI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
FDRUBI DUKUNG PEMBUBARAN KASI

FORUM Demokrasi dan Reformasi Umat Buddha Indonesia (FDRUBI) mendukung penuh
usulan Ketua Umum DPP Walubi Dra. Hartati Murdaya yang akan membubarkan
Konperensi Sangha Agung Indonesia (KASI).

Menurut Ketua FDRUBI, Budiman, ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa
pihaknya mendukung pembubaran KASI.

Yaitu, KASI telah menyerang sekte-sekte agama Buddha lainnya dengan dalil
mereka bukanlah agama Buddha yang murni atau asli. Mereka juga telah menjadi
penggerak demonstrasi – demonstrasi yang menghujat sesama umat Buddha.

FDRUBI telah mensinyalir adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh segelintir
umat Buddha untuk mencoba menghambat mekanisme demokrasi.

“Aspirasi KASI kami nilai tidak sehat. Karena berupaya memecah belah umat
Buddha dengan menyebarkan pandangan sesat tentang adanya sekte murni dan tidak
murni”, katanya.

FDRUBI juga menilai Bhikkhu KASI telah mencemarkan nama Bhikkhu lain yang
sebenarnya arif dan bijaksana. Serta merusak kerukunan yang selama ini telah
dibina secara susah payah.

Diproklamasikannya KASI sebagai lembaga tertinggi umat Buddha Indonesia telah
menimbulkan penolakan dari majelis-majelis agama Buddha yang tergabung di
dalam Walubi.

“Sebab mereka masing-masing mempunyai organisasi Sangha tertinggi dan Dewan
Rohaniawan tersendiri “, katanya.

Ditambahkan juga oleh Budiman bahwa KASI tidak mewakili aspirasi umat Buddha
Indonesia secara keseluruhan.

KASI hanyalah merupakan sumber konflik yang berkepanjangan dan memecahbelah
umat Buddha Indonesia. KASI hanya diakui oleh umat Buddha Pannavaro,
Prajnavira dan Arya Maitri.

“KASI yang menyatakan dirinya bukan saja tandingan Walubi tapi lebih dari itu
ia sebagai badan fatwa tertinggi umat Buddha Indonesia, telah memancing
keributan dengan umat Buddha sekte-sekte lainnya”, katanya.

Dalam kesempatan tersebut FDRUBI juga mengutuk keras penggunaan vihara
Mahavira Graha di jalan Lodan Raya no.6B Jakarta Utara sebagai markas para
demonstran Forum Aksi Damai Umat Buddha Indonesia, yang melakukan aksi di
depan gedung KPU pada 8 September lalu.

FDRUBI telah menemukan bukti bahwa para demonstran yang melakukan aksi di KPU
pada 8 September lalu telah menggunakan Vihara tersebut sebagai markasnya.

“FDRUBI menganggap forum tersebut tidak benar dan tidak bertanggung jawab.
Sebab penanggung jawab aksi demonya berubah-ubah. Pada 24 September adalah
Henry The namun pada 8 September penanggung jawabnya The Che An. Alamat forum
tersebut juga palsu karena setelah dicek ternyata dihuni oleh seorang pekerja
reperasi kompor gas”, tuturnya berapi-api.

Menjawab SPBI
Budiman juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Solidaritas Pemuda
Buddhis Indonesia (SPBI) bahwa Ketua Umum Walubi pada saat kerusuhan Mei
berada di luar negeri merupakan pemalsuan fakta.

Kenyataan yang terjadi adalah, pada tanggal 13 Mei Hartati Murdaya menutup
bakti sosial Tzu Chi- Paramita di Magelang. Kemudian pada 14 Mei dalam
perjalanan pulang ke Jakarta. Dan pada 15 Mei berada di rumah sambil terus
memantau situasi yang berkembang.

‘’jadi jika ada yang melontarkan isu wisuda, maka hal tersebut merupakan sikap
yang tidak tahu malu dan asal bunyi’’, kata Budiman.

Ia juga menyatakan Forkambi yang telah menerima sumbangan dua juta rupiah dari
Ketua Umum Walubi ternyata telah menimbulkan perpecahan di kalangan umat
Buddha. Lalu lembaga ini lenyap karena telah menjauhi idealisme untuk
kerukunan umat. Oleh karena itu, sebagian besar umat Buddha memisahkan diri
dari Forkambi.

‘’ Forkambi telah memperkenankan perilaku Aggi Tjetje yang tidak sopan serta
tidak memiliki etika berdemokrasi’’, katanya.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Forkambi yang mengatasnamakan pemuda dan
mahasiswa merupakan pernyataan pribadi dari masing-masing ketua tanpa
diketahui oleh segenap pengurus masing-masing lembaga dan senat mahasiswanya.

FDRUBI juga menerima tantangan dari SPBI untuk tampil di forum dalam
menyelesaikan permasalahan umat Buddha. Asal dengan tetap berpedoman pada
peraturan yang berlaku dan Buddha Dharma.

‘’ Kami siap untuk menerima undangan SPBI untuk berdebat karena FDRUBI
merupakan organisasi yang terbuka. Namun kami agak kesulitan untuk
menghubungi pihak SPBI karena domisili organisasi tersebut tidak jelas’’,
tambahnya.

Jangankan dengan SPBI, dengan KASI dan SAGIN yang berada di belakang SPBI,
FDRUBI akan berani mendebatinya.

‘’Jika memang debat tersebut tetap ingin dilakukan oleh SPBI, FDRUBI
menginginkan tempat dan penyelenggara yang netral serta diterima oleh seluruh
pihak.

Penyetruman

        Menanggapi soal terjadinya tindak penyetruman dan kekerasan lainnya yang
ditujukan kepada Ketua Umum Walubi yang terpilih, menurut Budiman hal tersebut
telah diproses menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

        Untuk mendapat kepastian dan menegakkan supremasi hukum, maka peristiwa ini
sedang didalam penyelidikan dan pembuktian. Hal ini dimaksudkan agar rekan
generasi muda dapat mengerti pokok permasalahannya.

        ‘’Selama ini FDRUBI yang dijiwai oleh idealisme pemuda dan mahasiswa ingin
mendapat kejelasan, bukan keberpihakan katanya.

        Budiman mengingatkan kepada para generasi dan mahasiswa Buddhis, bahwa saat
ini telah muncul broker politik yang menjelma menjadi broker hulum untuk
membatalkan pembuktian hukum yang jelas dan tegas.

        Dalam hal ini generasi muda diminta harus mencari pada pembuktian dan bukan
bersifat tendensisus.

        FDRUBI bisa menerima pandangan mencari kebenaran tentang peristiwa tersebut
yang tidak terselesaikan selama lima tahun belakangan ini. Dan hanya menjadi
isu yang tidak berkesudahan dan merugikan perkembangan umat Buddha sendiri.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline Jerry

  • Sebelumnya xuvie
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 3.212
  • Reputasi: 124
  • Gender: Male
  • Suffering is optional.. Pain is inevitable..
STOP bentar!! Intermezzo :P
Ada gak sih yg membaca habis dr awal sampe akhir thread ini?

hehe.. saya sih ngga.. ^-^

appamadena sampadetha

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
masih banyak..... dan gw masih penasaran nih...
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
http://www.indonesiamedia.com/rubrik/berta/berta00july-rezimorba.htm

JAKARTA, Mandiri - Presiden KH Abdurrahman Wahid mengemukakan, sekitar 2500 pengikut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibunuh rezim Orde Baru pada Pemilu tahun 1977 karena tidak mau memilih Golongan Karya (Golkar). Selain membunuh orang-orang PPP, kata Gus Dur, para bhiksu juga diinjak-injak dan disetrum rezim otoriter tersebut.
Presiden mengungkapkan hal itu dalam dialog dengan berbagai unsur masyarakat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa (6/6). Persoalan itu mengemuka dalam dialog ’panas’, dipicu Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Siti Hartati Murdaya yang merasa kecewa lantaran Gus Dur tidak hadir saat peringatan Waisak di Candi Borobudur, namun datang pada acara yang sama di Jakarta dengan penyelenggara Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), tandingan Walubi.
Murdaya tidak terima dengan penjelasan Gus Dur, yang mengemukakan bahwa para bhiksu diinjak-injak dan disetrum. Ia langsung bangkit menuju mikrophone dan meminta penjelasan Gus Dur. ”Tidak ada bisku yang disetrum dan diinjak-injak,” kata Murdaya, berang. Interupsi Ketua Walubi itu, tak pelak, menyebabkan nada suara Gus Dur melengking tinggi. ”Di mana Ibu waktu Orde Baru. Saya ada di jalan. Ibu di mana?” kata Gus Dur, sengit.
Gus Dur mengatakan tahu persis karena ia adalah salah seorang yang digencet saat Orde Baru berkuasa. Gus Dur mengemukakan persoalan antara Walubi dengan KASI hendaknya diselesaikan dengan baik. ”Kampanye saja, lalu adakan pemungutan suara. Idealnya, ya, berdamai saja,” kata Gus Dur.(RSB/IM)
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline nyanadhana

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 3.903
  • Reputasi: 77
  • Gender: Male
  • Kebenaran melampaui batas persepsi agama...
ini mantep artikelnya oleh Ibu Luar Biasa vs Pendekar Mata Satu...heuehuehue
Sadhana is nothing but where a disciplined one, the love, talks to one’s own soul. It is nothing but where one cleans his own mind.

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
From: "Hermawan Wana" <hermawan_wana [at] bogor.wasantara.net.id>
To: <apakabar [at] saltmine.radix.net>
Subject: KPU DILECEHKAN OLEH WALUBI BARU (SITI HARTATI M)
Date: Thu, 2 Sep 1999 23:25:52 +0700

SANGGAHAN

MAJELIS BUDDHAYANA INDONESIA

ATAS

PENJELASAN WALUBI

PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA

16 Agustus 1999

YANG DITUJUKAN KEPADA KPU

(PELECEHAN WALUBI BARU TERHADAP KPU)

Sanggahan ini kami buat untuk menjelaskan kepada KPU dan masyarakat pada
umumnya, agar mendapatkan informasi yang BENAR berdasarkan moral yang
tinggi (tidak mengandung moral hazard) dan dapat dipertanggungjawabkan
baik secara dunia maupun akhirat. Bagi WA LUBI baru kami tantang dalam
debat ilmiah yang dapat disaksikan oleh lembaga independen yang ada,
TERUTAMA KPU DAN KASI. APABILA WALUBI DALAM WAKTU 2 (DUA) HARI TIDAK
BERANI DEBAT ILMIAH DENGAN KAMI BERARTI WALUBI MENGAKUI SANGGAHAN YANG
KAMI BUAT DAN HAR US BERANI MALU UNTUK KELUAR DARI UG-MPR!

Pernyataan WALUBI kami singkat W dan

SANGGAHAN MBI kami singkat M

W : Walubi jauh lebih besar dari MBI (Umat dan Vihara)

M : Tidak benar, malahan sebaliknya. Mari kita buktikan, silakan mengambil
sampel Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Siapkan data WALUBI Baru. MBI
mempunyai vihara dan cetiya sebanyak kurang lebih 100 buah di Jawa Tengah.
Mempunyai Institut Agama Buddha Smaratungga di Boyolali Ampel. Mempunyai
Sekolah Umum di Jakarta, Bogor, Bandung, Sukabumi. Punya majalah Buddhis
Nasional MANGGALA, punya "Karaniya" yang terbanyak dalam menerbitkan buku
agama Buddha di Indonesia dan tersedia di Gramedia dan Gunung Agun g.
Walubi Baru punya APAAA! Dari pernyataan ini Walubi Baru melakukan MORAL
HAZARD dengan tidak memberikan informasi kepada KPU, Walubi ini , Walubi
yang mana, karena jelas SANGAT BERBEDA ANTARA WALUBI LAMA DENGAN WALUBI
BARU.

W : Walubi federasi Majelis Agama Buddha dan ratusan lembaga dst.

M : Tidak benar, Walubi Baru didirikan 30 Desember 1998 bukan tahun 1979.
Walubi Baru berbeda dengan Walubi Lama. MBI keluar ataupun dikeluarkan
pada tahun 1994 dari Walubi Lama akibat BERANI MEMPERTAHANKAN KEBENARAN
DAN TIDAK TAKUT UNTUK BERDIRI SENDIRI, karena MBI merupakan anggota
federasi yang TERBESAR. Akhirnya Walubi Lama secara implisit mengakui
kesalahan dengan mengeluarkan surat penerimaan kembali SAGIN dan MBI ke
dalam Walubi Lama pada tahun 1998 (Setelah reformasi bergulir). Penjelasan
tentang hal ini terlampir.

W : Sehubungan dengan AD/ART Walubi lama dst.

M : Pembubaran Walubi Lama tidak sesuai dengan AD/ART Walubi Lama sendiri.
Tidak ada utusan DPD-DPD Tingkat I Walubi ketika Pembubaran ini.
Pembubaran ini cacat hukum.

W : Walubi Baru merupakan federasi 7 majelis dst

M : Walubi Lama benar dikenal, tetapi Walubi Baru yang baru berdiri 7
bulan, TANDA TANYA BESAAAR! Di Bogor yang dekat Jakarta saja tidak ada
WALUBI Loh! MBI yang selalu menjadi partner Pemerintah. MBI dalam karya
nyata kemanusiaannya tidak selalu menggemb ar-gembor perbuatan baiknya.
Karena tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Lihat kitab suci
Vajraccedika Prajna Paramita Sutra. Walubi Baru TIDAK MEMPUNYAI Bhikkhu
Sangha, terbukti dengan penolakan dari Sangha Agung Indonesia, Sangha
Theravada Indonesia dan Sangha Mahayana Indonesia. Hanya tiga Sangha
inilah yang terdaftar di Depdagri. Lalu Sangha yang mana yang mendukung
Walubi Baru ? Malahan KETIGA SANGHA DAN DUA MAJELIS mendukung MBI untuk
menjadi UG agama Buddha di MPR dengan bukti otentik cap (stemp el) dan
tandatangan orang yang berhak.

No
             Nama Organisasi Pendukung
             Tandatangan
             Jabatan
            
            1.
             Sangha Agung Indonesia
             Bhiksu Aryamatri
             Sekretaris Jenderal
            
            2.
             Sangha Mahayana Indonesia
             Bhiksu Dharmasagaro, Mahasthavira
             Ketua Umum
            
            3.
             Sangha Theravada Indonesia
             Bhikkhu Sukhemo, Mahathera
             Wa.Ketua Umum
            
            4.
             M. A. Buddha Theravada Ind.
             Herman S. Endro
             Ketua Umum
            
            5.
             M. A. Buddha Tridharma Ind.
             Bhagyadewa Sidharta
             Ketua Umum
            
    

Belum lagi ratusan dukungan dari Yayasan, Wanita Buddhis, Dosen, Guru
Agama Buddha, Pemuda dan Mahasiswa yang dikumpulkan dalam satu bundel.

W : Tentang Sangha, Dewan Sangha Walubi dst

M : Di Walubi Baru tidak ada Dewan Sangha! Karena kata Sangha saja sudah
berkonotasi jamak. Sangha itu kumpulan para bhikkhu (bhiksu) atau
bhikkhuni (bhiksuni). Lihat Konferensi Pers KASI (Konferensi Agung Sangha
Indonesia).. KASI sangat mengakar dan selu ruh umat Buddha Indonesia yang
mengakui Siddhartha Buddha Gautama sebagai Guru Agung dan Kitab Suci
Tripitaka serta Sangha, mengakui KASI sebagai perwujudan dari Sang Buddha.
Lalu kalau ada LEMBAGA YANG TIDAK MENGAKUI KASI, APAKAH TERMASUK DALAM
KRITERIA LEMBAGA AGAMA BUDDHA?

W : MBI-KASI-PARBUDI adalah satu kesatuan dst.

M : Tidak benar. KASI dan MBI tidak mempunyai hubungan secara
organisatoris dengan PARBUDI, karena KASI dan MBI adalah lembaga keagamaan
dan PARBUDI adalah lembaga politik. MBI secara organisatoris bukan
kelompok partisan. Ayo silakan Walubi Baru buktikan dan silakan tuntut
kami di Pengadilan! Apakah ada bukti hitam di atas putih?

W : MBI-KASI-PARBUDI tidak berhak mewakili umat Buddha dst!

M : Walubi Baru tidak berhak berbicara demikian, hal ini merupakan
pelanggaran hak-hak asasi manusia. MBI berhak mewakili umat Buddha
dikarena sejumlah alasan diatas. (Mempunyai vihara dan umat yang lebih
banyak dari Walubi Baru, karena data Walubi Baru h asil rekayasa dan
fiktif semata). Dari dari pernyataan PARBUDI, bahwa hanya 20% umat Buddha
tergabung dalam organisasi agama Buddha. Dari yang 20% tersebut, 50%-nya
umat MBI dan 30%-nya tergabung dalam organisasi di luar Walubi, jadi
Walubi hanya 20%. Tah u diri dong!

W : Kegiatan agama dll.

M : Tidak benar. Walubi Baru baru 1 (saaatuuuu) kali saja. Bhikkhu Maha
Nayaka Sthavira Ashin Jinarakkhita, Ketua Umum Sangha Agung Indonesia yang
pertama kali menyelenggarakan Waisak Nasional di Borobudur. Dan jabatan
Beliau sekarang adalah Vice Presiden t World Buddhist Sangha Council.
(Wakil Presiden Perkumpulan Para Bhikkhu Agama Buddha Dunia).

Dari sanggahan ini sudah sangat jelas, bahwa Walubi Baru tidaklah
mencerminkan sebagai lembaga agama. Dikarenakan terlalu banyak
informasi/data yang diberikan kepada KPU mengandung KETIDAKBENARAN. APAKAH
KPU TIDAK MERASA DILECEHKAN OLEH WALUBI !!!!!!!

DEMIKIANLAH SANGGAHAN SINGKAT DARI MBI,

JAKARTA, 1 SEPTEMBER 1999

PRESIDIUM MBI IN CHARGE R&D

IR. HERMAWAN WANA (hermawan_wana [at] bogor.wasantara.net.id)

MOHON DUKUNGAN BAGI PEMBELA KEBENARAN
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
ISI SURAT DPP WALUBI
KEPADA PRESIDEN RI

 

Bersama ini kami melampirkan sejumlah informasi tentang apa itu Walubi, dan data sejumlah organisasi massa Umat Buddha Indonesia yang tergabung didalamnya. Sebagai gambaran singkat perkenankanlah kami melaporkan bahwa seorang Pejabat Litbang Depag telah menggunakan kesempatan dimana Menteri agama yang baru belum mulai berkantor, telah dengan sengaja berperan seakan-akan dirinya sebagai pengganti menteri serta tidak menghormati pembina tehnis agama Buddha, dimana Pejabat Litbang tersebut telah mengganti Kedudukan Walubi dengan KASI secara melawan sistim hukum yang berlaku.

 

Kami sangat prihatin dengan penjelasan yang diberikan oleh yang bersangkutan kepada jajaran Departemen Agama yang terkait bahwa Bapak presiden yang meminta terjadinya penyimpangan tersebut, sehingga rekayasa pejabat litbang Departemen Agama telah mendiskreditkan citra Bapak presiden seakan-akan presiden tidak memahami sistim hukum yang berlaku dan tidak menghargai pembina tehnis Departemen Agama, Sekertariat Menteri Agama dan sejumlah massa Umat Buddha yang tergabung di dalam Walubi.

 

Hormat Kami

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERWAKILAN UMAT BUDDHA INDONESIA

 

Biksu Dutavira Mahastavira (Suhu Benny)

Koordinator Dewan Sangha Walubi.

 

Dra.Siti Hartati Murdaya                   Drs.Sudarmo Tasmin, Ak.

Ketua Umum                                      Sekretaris Jenderal.

 

 

 

Sumber dari Koran SUAR
Edisi Minggu Kedua Nopember 1999
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Gus Dur: Agamawan Agar Bisa Atur Diri

Selasa, 21/03/2000politik & peristiwa, 21/3/2000 20:34 WIB

Reporter: Shinta NM Sinaga

detikcom - Jakarta,

Presiden Gus Dur bersuara keras ketika berdialog dengan masyarakat di Gedung Pola, Kwitang, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2000). “Hendaknya agamawan bisa mengatur diri,” tegas Gus Dur. Suara keras Gus Dur ini disampaikan menyusul adanya pertanyaan dari seorang tokoh Budha. Di awal jawabannya, Gus Dur mempertanyakan banyaknya kelompok yang ada di tubuh agama Budha. “Jangan harap saya akan datang ke Borobudur pada hari Waisak mendatang (seperti yang diminta Walubi). Sebab kalau saya datang, berarti saya mengakui Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia) pimpinan Hartati Mudaya),” kata Gus Dur dalam acara "Dialog Gus Dur dengan Masyarakat dan Khalayak Ramai". “Pada hari itu (Waisak) saya akan berada di tempat lain.

Kalau agama lain, pada tanggal 4 April, saya ikut Nyepinya Parisade Hindu Dharma di Klaten. Saya tadi juga ikut tahun baru di rumah Punjabi di Jl Tanjung,” kata Gus Dur. “Jadi, hendaknya bisa ngatur diri sendiri,” tandas Gus Dur.“Dulu saya tanyai dulu pada agamawan, kenapa tak masuk ke Walubi. Mereka bilang, dibuang. Ini kan ciloko, masak agamawan dibuang. Selesaikan masalah itu, baru kita ke Borobudur.

Borobudur milik semua orang, bukan milik Walubi saja,” sambung Gus Dur.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
YAYASAN JAKARTA DHAMMACAKA JAYA
Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, Jl. Agung Permai XV/12 Sunter, Jakarta 14350, Indonesia
Telepon (021) 686739, 6450206 Fax. (021) 626739

Jakarta, 3 September 1999

Nomor : 7/YJDJ/9/99
Lamp : 1 berkas
Hal : Pemakaian Wisma Narada oleh DPP Walubi Secara Tanpa Izin

Kepada Yang Mulia
Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI)
Jl. Lodan Raya No. 8-B
Jakarta

 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyebaran informasi lewat media massa oleh DPP Walubi dan Dewan Sangha Walubi yang dapat menimbulkan penafsiran keliru tentang pertemuan mereka di Wisma Narada, yang berada di kompleks Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya, pada tanggal 31 Agustus 1999, dengan ini kami beritahukan bahwa Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya, Kepala/Wakil Kepala Vihara, dan Dayaka Sabha sama sekali tidak bertanggung jawab atas pertemuan dan isi informasi yang sengaja disebarluaskan tersebut.

Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya selaku pemilik dan pengelola Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya tidak pernah memberikan izin kepada DPP Walubi (termasuk Dewan Sangha-nya) untuk mengadakan pertemuan/rapat maupun konperensi pers di Wisma Narada pada tanggal 31 Agustus 1999. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan rangkaian kejadian pemakaian Wisma Narada secara tanpa izin tersebut.

Demikian pemberitahuan kami, agar menjadi maklum adanya. Terima kasih.

Semoga Sang Tiratana selalu melindungi dan memberkahi kita.

 

Hormat kami,
Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya

 

Sukhemo Mahathera, M.A.         Ir. Silakumaro Tonny Coason
Ketua I                                     Sekretaris

Tembusan :
Yang Mulia Sangha Theravada Indonesia
Yang Mulia Sangha Mahayana Indonesia
Yang Mulia Sangha Agung Indonesia
Yth. PP Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi)
Yth. DPP Majelis Buddhayana Indonesia (MBI)
Yth. DPP Wanita Theravada Indonesia (Wandani)
Yth. DPP Pemuda Theravada Indonesia (Patria)

 

 

PEMAKAIAN WISMA NARADA
VIHARA JAKARTA DHAMMACAKKA JAYA
SECARA TANPA IZIN
OLEH DPP WALUBI DAN DEWAN SANGHA WALUBI
PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 1999

Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya merupakan Vihara mazhab Theravada yang terbesar dan terlengkap di Indonesia. Sejak didirikan, vihara ini dikelola oleh Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya. Nama Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya sekarang ini telah identik dengan agama Buddha mazhab Theravada.

Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya terdiri dari Bangunan Utama (Uposathagara), Bangunan Dharma (Dharmasala), Tempat Tinggal Bhikkhu (Kuti), Wisma Narada (Ruang Serba Guna dan Perpustakaan) serta Taman Lumbini.

Saat pembangunan, tak terhitung jumlah umat yang berdana tenaga dan materi. Termasuk diantaranya Anton Haliman sebagai donatur terbesar dan Hartati Murdaya yang menyumbang sebuah bangunan yang dikenal sebagai Wisma Narada.

Sebagai bangunan yang sakral, seluruh komplek vihara ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan keagamaan Buddha yang berdasarkan Kitab Suci Tipitaka, untuk umat Buddha beribadah, dan bukan untuk kegiatan politik.

Namun, pada tanggal 31 Agustus 1999, tanpa seizin dari Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya, DPP Walubi dan Dewan Sangha Walubi telah melakukan rapat dan jumpa pers-nya yang bernuansa politik untuk kepentingan Ketua Umum DPP Walubi di kompleks Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya.

Senin, 30 Agustus 1999
Malam hari, utusan DPP Walubi datang membawa surat dari DPP Walubi untuk Ketua Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya. Isinya memberitahukan bahwa akan diadakan pertemuan di Wisma Narada - salah satu bangunan yang berada dalam kompleks Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya - keesokan paginya (31 Agustus 1999 pukul 11.00). Dalam surat tersebut disebutkan bahwa izin penggunaan tempat sudah diperoleh dari Hartati Murdaya, Ketua Umum DPP Walubi (bukan dari Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya selaku pemilik dan pengelola Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya).

Selasa, 31 Agustus 1999
Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya yang biasa tenang dan sakral, pagi itu menjadi sangat mencekam. Petugas keamanan setempat, baik dari Polsek, Polres, Kodim, dsb. Berdatangan untuk berjaga-jaga. Sebelumnya, pengawal-pengawal pribadi dari perusahaan Hartati Murdaya sudah datang memeriksa lokasi dan berjaga-jaga di vihara.

Ketua Umum Yayasan Jakarta Dhammacaka Jaya telah membuat Pernyataan Kebenaran yang isinya menegaskan bahwa Yayasan Jakarta Dhammacakka Jaya tidak pernah memberi izin kepada Walubi untuk mengadakan rapat/pertemuan di kompleks Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Bila Walubi tetap memaksa mengadakan rapat, maka Walubi harus menanggung akibat dari karma buruk yang diperbuatnya.

Setiap pengunjung yang datang untuk rapat diberi satu lembar pernyataan dari Yayasan. Pemberitahuan ini ditempelkan pula di pintu Wisma Narada.

Kira-kira pukul 11 siang, Hartati Murdaya tiba di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya. Setelah turun dari mobilnya, Hartati menerima laporan dari pendukung-pendukungnya mengenai selebaran yang dibagikan pihak Vihara. Hartati pun bergegas ke pintu Vihara, lalu merampas secara paksa lembaran pernyataan dari petugas yang membagikan.

Melihat anggotanya yang membagi selebaran dimarahi Hartati Murdaya, Ketua Dayaka Sabha (Pengurus) Vihara menghampiri Hartati dan bertanya mengapa demikian. Hartati Murdaya marah dan berteriak membentak Ketua Dayaka Sabha Vihara sebagai provokator, yang ingin berhadapan langsung dengan dia. Saat itupun kelompok pendukung Hartati lalu mendorong Ketua Dayaka Sabha Vihara agar menjauh dari Hartati agar tidak terjadi konflik lebih jauh. Adu mulut sempat terjadi, Hartati mengatakan bahwa dia telah mendapat izin dari Ketua Umum Yayasan, tapi Ketua Dayaka Sabha tetap bersikeras bahwa belum diberikan.

Setelah memarahi Ketua Dayaka Sabha, Hartati Murdaya segera menjumpai Ariya Chandra, Sekjen Magabudhi yang juga hadir di Vihara. Hartati berteriak dan menuduh bahwa Ariya Chandra jangan berbicara Dhamma di muka, tetapi di belakang sebagai seorang provokator yang mau memecah belah umat. Hartati selanjutnya mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan izin dari bhikkhu. Ariya Chandra menjawab, silahkan temui bhikkhu yang ada di vihara untuk membuktikannya.

Setelah itu, Hartati mendatangi tempat tinggal bhikkhu, tapi ia tidak mau menunggu dan menjumpai bhikkhu, karena saat itu para bhikkhu sedang makan siang.

Hartati segera menuju Wisma Narada. Rapat Walubi dilaksanakan di Wisma Narada dengan dihadiri oleh sekitar 50 orang pendukung Hartati Murdaya dan sekelompok bhikkhu anggota Dewan Sangha (termasuk bhikkhu warga negara asing yang baru datang ke Indonesia dan tidak dapat berbahasa Indonesia).

Pengurus Vihara yang ingin memantau pertemuan tidak diperkenankan masuk dan dihadang oleh karyawan Walubi di depan Wisma Narada. Praktis sejak itu, Wisma Narada tidak bisa didekati oleh orang-orang vihara karena dijaga oleh karyawan Walubi.

Di dalam Wisma Narada itu, maupun di halaman Bangunan Utama (Uposathagara) Hartati Murdaya dan para bhikkhu pendukungnya memberi keterangan pers yang isinya mendiskreditkan KASI dan MBI, serta memuji-muji pencalonan Hartati sebagai calon anggota MPR dari Walubi. Fitnah kepada para bhikkhu (ulama Buddha) yang tidak mendukungnya pun disampaikan kepada wartawan dari berbagai media massa.

Sekitar pukul 14.00 Hartati Murdaya meninggalkan Wisma Narada dan menuju Uposathagara dan didampingi para pengawal pribadinya dan para pendukungnya dari DPP Walubi. Setelah itu Hartati Murdaya menuju tempat tinggal bikkhu, tapi tidak menjumpai seorang bhikkhu pun.

Menjelang pukul 15.00 Hartati Murdaya meninggalkan Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya.
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
AR 168, 048/Minggu II September 1999

SURAT TERBUKA
KEPADA IBU SITI HARTATI MURDAYA
DAN KONCO-KONCONYA

Kami mewakili pribadi dan ratusan teman-teman yang semakin hari semakin sebal melihat sepak terjang Ibu Siti Hartati Murdaya dan konco-konco secara tegas memberikan pernyataan kami.

Secara pribadi kami salut dengan penampilan fisik luar anda yang luar biasa dan dengan tutur kata yang sangat manis, yang pastilah merupakan hasil dari karma baik anda di kehidupan sebelumnya. Tetapi kami sangat menyayangkan kelebihan anda itu tidak dipergunakan untuk tujuan yang baik, bahkan sebaliknya. Penampilan anda tersebut sama sekali berbeda dengan tindak tanduk anda dan kaki tangan anda selama ini, seperti yang kami alami sendiri atau yang kami lihat dan baca di media massa.

Ada banyak alasan mengapa kami memilih berseberangan dengan anda dan konco-konco anda, diantaranya adalah :

    * Kami adalah umat Buddha yang sangat menghormati Sangha, sebagai bagian dari Triratna (Tiga Permata Mulia). Dan Sangha itu sekarang bersatu di dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Sangha yang terdiri oleh para bikkhu yang bertindak arif itu dengan tegas telah menarik suatu garis batas dengan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi-baru) pimpinan anda. Hal ini tentu telah melalui pertimbangan yang sangat panjang, dan kami meyakini itu sebagai keputusan yang baik dan arif bijaksana. Sehingga kamipun dengan tegas menyatakan bahwa kami berseberangan dengan anda dan konco-konco anda.

    * Tindakan anda dan kaki tangan anda lainnya yang memutarbalikkan fakta dan menyerang Sangha secara membabibuta serta mengeluarkan pernyataan yang sangat berlebihan, seperti mengfitnah para bikkhu gila kedudukan, gila jabatan, serta meminta para bikkhu anggota Sangha untuk lepas jubah, dll. bagi kami adalah suatu tindakan yang tidak bisa ditolerir dan sangat bertentangan dengan hati nurani kami sebagai umat Buddha. Sangha memiliki aturannya sendiri yang tidak boleh dicampuri oleh umat awan (kami meragukan apakah anda mengerti akan hal itu ?). Umat awam tidak memiliki hak apapun untuk meminta terlebih lagi memaksa anggota Sangha untuk meninggalkan kebikhuannya, hanya Sangha sendirilah yang berhak untuk melakukan hal itu.

    * Lebih jauh lagi umat awam tidak berhak campur tangan dalam kehidupan Sangha, apalagi membuat persamuhan anggota Sangha, seperti yang telah anda lakukan dengan membentuk Dewan Sangha Walubi. Sangha memiliki garis silsilah yang jelas dan tidak terputus dari Guru Buddha Gautama sendiri, jadi bukanlah suatu kumpulan bikhu yang bisa dibentuk dan dibubarkan kapan saja. Bagi kami tindakan itu merupakan tindakan yang sangat keterlaluan, dan dapat dikategorikan Sangha-beda atau pemecah-belahan Sangha. Mungkin anda tidak tahu akan hal itu dan sebaiknya anda bertanya kepada beberapa konco anda yang bergelar Maha Pandita, bahkan di dalam jajaran anda ada seorang pandita terkenal sebagai ahli Abhidamma. Silakan tanyakan kepada mereka, apakah diperkenankan umat / organisasi awam mendirikan suatu lembaga Sangha. Ingat Sangha-beda adalah satu dari lima Akusala Garuka-kamma, yang mana bagi mereka yang melakukannya pastilah terlahir di neraka avici.

    * Terakhir kami ingin anda dan kaki tangan anda tahu bahwa yang dimaksud dengan bersatu bukanlah berarti mencampuradukan akidah agama. Jawab pertanyaan kami ini dengan sejujur-jujurnya, siapakah yang bisa disebut sebagai umat Buddha? Seorang yang ber-KTP Buddhakah atau mereka yang berlindung kepada Triratna? Dan bagaimana pula kriteria agama Buddha itu ?

Setahu kami kriteria agama Buddha adalah sbb. :

    * Mengakui Siddharta Gautama Buddha adalah Guru atau Nabinya,
    * Mengakui Tripitaka adalah Kitab Sucinya,
    * Memiliki Vihara / Cetya yang dipakai sebagai tempat ibadahnya,
    * Nirwana adalah tujuan akhirnya, dan
    * Memiliki Umat yang berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha (Triratna).

Tolong koreksi kami yang bodoh ini, bila kami menyatakan bahwa anda dan konco-konco anda itu bukanlah umat Buddha. Majelis-majelis yang tergabung di dalam Walubi-baru sebagian besar bukanlah majelis agama Buddha. Anda-anda semua boleh mengakui anda adalah umat Buddha, tapi apakah benar anda mengakui Siddharta Gautama sebagai Guru? Apakah benar anda mengakui Tripitaka sebagai Kitab Suci? Apakah anda berlindung kepada Triratna?

Jawablah dengan jujur, dengan hati nurani, buat apa mengakui sesuatu yang tidak anda akui, yang bertentangan dengan hati nurani anda semua. Jadilah seperti umat Kong Hu Cu, yang tidak mau dijadikan satu dengan Buddha, karena mereka tahu bahwa mereka berbeda, dan mereka terus memperjuangkan itu sehingga sekarang simpati dari banyak pihak berdatangan kepada mereka. Dan saat ini mereka sangat mungkin diakui sebagai agama sendiri. Janganlah menjadi orang yang munafik, jadilah orang yang jujur dan bijaksana. Mana yang lebih baik menjadi agama sendiri tanpa perlu diatur-atur oleh kelompok lain yang berbeda dengan anda, ataukah bergabung dengan organisasi yang tidak jelas legalitasnya dan tidak sepenuhnya memperjuangkan aspirasi anda semua.

Kami semua akan jauh lebih menghargai anda sebagai agama / kepercayaan lain seperti kami menghargai umat Islam, kr****n, ka****k, Hindu, Kong Hu Cu dan juga aliran kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia, ketimbang anda mengaku umat Buddha tapi menjalankan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Guru Buddha Gautama.

Demikianlah surat dari kami ini untuk memperjelas posisi kami bahwa kami tidak akan mentolerir semua tindakan yang bertentangan dengan kebenaran dan pengrusakan ajaran Buddha Gautama.

 

Jakarta, 01 September 1999

 

Witarsa
Koordinator
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Hartati Murdaya Mengabdi dan Berprestasi
Click gambar untuk memperbesar / Click on the picture to enlarge


NAMA Dra. S. Hartati Murdaya mulai muncul ke permukaan, dan orang banyak membicarakan mengenai perkembangan kehidupan umat beragama Buddha di Indonesia, menjelang Munas II Walubi, dimana Hartati sedang, mengemban tugas mulia dari Bhante Girirakkhito Mahathera, untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi dalam tubuh Walubi. Misi yang diemban Oleh Dra. S. Hartati Murdaya semua itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ternyata berhasil dan sukses.

Dalam Pasca Munas II Walubi di dalam tubuh DPP Walubi terjadi kemelut masalah AD dan ART Walubi, yang berakhir telah dikeluarkannya Sangha Agung Indonesia (SAGIN) dan Majelis Buddhayana Indonesia (MBI). Disini S.Hartati Murdaya memegang peranan yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan peran beliau sangat menentukan sekali. Hal ini disebabkan dalam ketulusan berdana, korban jiwa, raga, berupa mengorbankan materi tenaga dan pikirannya dalam mengupayakan agar harkat dan martabat Walubi dapat ditingkatkan di mata pemerintahan dan masyarakat. Ternyata upaya ini berhasil Dra.S. Hartati Murdaya membawa nama harum Walubi.

Konsolidasi DPP Walubi menyelenggarakan penyempurnaan susunan personalia DPP Walubi dengan mengadakan musyawarah daerah (Musda) dan musyawarah wilayah (Muswil) Walubi di seluruh Indonesia, dimana peranan dan gerakan S.Hartati Murdaya sangat besar sebagai Ketua Umum/Pelaksana Dewan Penyantun. Sehingga Musda dan Muswil Walubi yang diadakan dapat berjalan dengan mulus.

Altar Dharmasanti Waisak di JHCC, Jakarta    
Sendratari kelahiran Pangeran Sidharta di tampilkan pada gema pembukaan Dharmasanti Waisak 2537 di JHCC,Jakarta

Even upacara Suci Waisak Nasional yang dilaksanakan di Candi Mendut dan Candi Borobudur sejak tahun 1993-1996 telah terlaksana dengan sukses besar. Dan pada tahun 1996 ritual upacara Waisak di Mendut dan Borobudur merupakan Waisak paling akbar. Dibawa kepanitiaan S.Hartati Murdaya. Dalam upacara Trisuci Waisak dan Dharmasanti Waisak Nasional di tahun 1993 hingga 1996 peran dari sosok seorang Ibu Murdaya termanifestasi dari keberhasilannya dalam memegang kunci WALUBI.

Pemberian simbolik dari Walubi.Henny Honoris kepada pihak panti laras di serahkan langsung di Jakarta.    
Pra Waisak 1993, Walubi memberikan snack pada penderita sakit jiwa di Jakarta.

Selanjutnya even lain Hartati Murdaya adalah merekrut para pengusaha Buddhis (konglomerat) untuk bersama-sama mendirikan Yayasan Kepedulian Sosial Paramita. Yang pada intinya merespon positif kegiatan bakti sosial dengan mengumpulkan dana sebagian dari harta para pengusaha, dibagikan untuk warga masyarakat tak mampu.

Pada akhirnya alm. Bhante Girirakkhito memberi gelar kepada S. Hartati Murdaya sebagai Ratu Lebah. Energik disetiap even dalam membangun bangsa.

Demikian Siti Hartati Murdaya sebagai ratu lebah, berhasil menghimpun para konglomerat Buddhis membentuk Yayasan Paramita. Disini membuktikan prestasi yang luar biasa dari pengabdian seorang ibu dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Kalau ditanya tentang pengabdian apalagi yang diberikan oleh S. Hartati Murdaya yang di pandang sebagai prestasinya, adalah sebagai berikut :

   1. Vihara Buddha Metta adalah tempat ibadah umat Buddha, mantan rumah milik Hartati Murdaya yang dirubah menjadi Vihara, ini digunakan demi kepentingan umat Buddha dalam meningkatkan keyakinan.
   2. Perpustakaan Narada sebagai sumbangsih upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya umat Buddha.
   3. Vihara Mendut, salah satu vihara letaknya bersebelahan dengan Candi Mendut, Vihara ini dibangun untuk kepentingan umat berpuja bakti.

Inilah figur Hartati Murdaya, salah satu pengusaha yang berani terjun dalam organisasi Buddhis dan kegiatan sosial keagamaan di Indonesia, yang kemudian dapat disusul oleh konglomerat lainnya yang telah mulai menunjukkan prestasi dalam pengabdiannya.

WLB
http://www.walubi.or.id/warta/warta.30.07.2003.shtml
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
PERNYATAAN UMAT BUDDHA INDONESIA
Menyesalkan Pernyataan Walubi dan FKUB DKI

Ditujukan Kepada:
- Sekjen Departemen Agama Republik Indonesia
- Indonesian Committee Religion for Peace (ICRP)
- DPP Walubi: dpp [at] ...
- FKUB DKI: b26tan [at] ...

Ditembuskan Kepada:
- Metro TV: webmetro [at] ...
- Media Indonesia: redaksi [at] ...
- Liputan 6: lip6 [at] ...
- Kompas: kompas [at] ...
- Tempo: koran [at] ...
- Harian Indonesia: redaksi [at] ...
- Harian Republika: redaksi [at] ...
- Seputar Indonesia: redaksi [at] ...
- The Jakarta Pos: opinion [at] ...
- Jawa Pos: editor [at] ...
- Sinar Harapan: redaksi [at] ...
- Pikiran Rakyat: redaksi [at] ...
- Surabaya Post: redaksi [at] ...
- Surya: surya1 [at] ...
- Bali Post: balipost [at] ...
- Pontianak Post: redaksi [at] ...
- Intisari: intisari [at] ...
- Detik.Com: redaksi [at] ...
- Okzone.com: redaksi [at] ...

Salam Pembebasan!
Dukung Perjuangan Kemanusiaan Rakyat Burma!

Ketika kejahatan kemanusiaan oleh junta militer Myanmar menjadi
keprihatinan dunia internasional, sangat disesalkan bahwa Walubi
(Perwakilan Umat Buddha Indonesia) melalui Bhiksu Tadisha Paramita
dan FKUB (Forum Komunikasi Umat Buddha) DKI melalui Budiman Sudharma
telah dengan gegabah mengeluarkan pernyataan yang sesungguhnya tidak
perlu, yang menunjukkan betapa rendahnya kepekaan sosial kemanusiaan
dari kedua organisasi berlabel Buddhis tersebut.

Pernyataan Walubi yang menyayangkan turunnya bhikkhu-bhikkhu Burma
melakukan aksi merupakan sebuah pengingkaran Walubi bahwa aksi damai
bhikkhu-bhikku Burma tersebut merupakan perwujudan ikrar Bodhisattva
yang rela mengorbankan nyawa bagi kepentingan orang banyak.
Seharusnya Walubi melihat bahwa ketika peluru tajam telah ditembakkan
ke arah para bhikkhu yang sangat dihormati oleh seluruh umat Buddha,
sesungguhnya seruan moral sudah tidak mungkin digubris oleh junta
militer Myanmar.

Pernyataan FKUB DKI yang diketuai oleh Budiman Sudharma (yang juga
merupakan ketua salah satu majelis di dalam tubuh Walubi) adalah
pernyataan yang sesungguhnya tidak berdasar. Aksi oleh bhikkhu-
bhikkhu anggota Sangha di Indonesia merupakan bentuk solidaritas bagi
perjuangan rakyat Burma yang tertindas di bawah penguasa junta
militer yang tidak manusiawi. Aksi solidaritas bhikku-bhikkhu anggota
Sangha di Indonesia sesungguhnya merupakan aksi kemanusiaan dan
sekali-kali bukan aksi politik.

Umat Buddha Indonesia merasa gerah dengan pernyataan kedua organisasi
tersebut (Walubi dan FKUB DKI), dan karenanya merasa perlu
menyampaikan dan menjelaskan:

1. Pernyataan Walubi dan FKUB DKI merupakan pernyataan yang patut
dikecam karena sebagai organisasi sosial keagamaan, pernyataan kedua
organsiasi tersebut tidak mencerminkan welas asih yang menjadi
landasan ajaran Buddha.

2. Pernyataan Walubi dan FKUB DKI tidak mencerminkan sikap umat
Buddha Indonesia yang bersimpati pada perjuangan rakyat Burma dan
berempati pada penderitaan rakyat Burma di bawah penindasan junta
militer Myanmar.

3. Umat Buddha Indonesia menolak segala bentuk pembodohan terselubung
dengan mengatasnamakan ajaran Buddha, seakan-akan bahwa solidaritas
dan kepedulian terhadap penderitaan sesama manusia merupakan hal yang
tidak layak diekspresikan oleh bhikkhu-bhikkhu anggota Sangha.

4. Umat Buddha Indonesia meminta kepada Walubi dan FKUB DKI, jika
tidak dapat bersimpati pada penderitaan rakyat Burma, agar tidak
menyampaikan pernyataan yang akan memberi kesan mewakili umat Buddha
Indonesia.

5. Umat Buddha Indonesia meminta kepada media massa agar tidak
menjadikan pernyataan dari kedua organisasi sebagai gambaran luas
yang mewakili sikap umat Buddha Indonesia terkait tindak kejahatan
kemanusiaan oleh junta militer Myanmar di Burma.

6. Umat Buddha Indonesia bersolidaritas atas perjuangan kemanusiaan
di Burma dan mendukung segala bentuk solidaritas untuk Burma di mana
saja oleh siapa saja.

Demikian petisi ini disampaikan untuk menjelaskan sikap umat Buddha
di Indonesia terkait krisis kemanusiaan di Burma.


Indonesia, 4 Oktober 2007
Solidaritas Umat Buddha Indonesia Untuk Perjuangan Rakyat Burma
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
Nammo Buddhaya,

Kalo cerita soal WALUBI, saya ingin flash back ke belasan tahun yang lampau, dimana kejadiannya merupakan lembaran hitam bagi Umat Buddhist di Indonesia, sekaligus pencetus 'lahir'nya KASI.

Berikut harap dibaca sebagai :
"WALUBI" = Perwalian Umat Buddha Indonesia sedangkan "walubi" = wanita luar biasa.

Tepatnya di tahun berapa saya tidak terlalu ingat, tapi kalau tidak salah di sekitar 1994 atau 1995, saat itu terjadi penangkapan beberapa tokoh Buddhist (setidaknya ada 2 orang yang sempat tertangkap dan sempat di setrum listrik) bahkan Tokoh Pelopor Kebangkitan Agama Buddha di Indonesia yang juga merupakan Bikkhu Pertama di Indonesia waktu itu juga dicari-cari dengan tuduhan yang tidak jelas oleh "walubi" yang nota bene menguasai "WALUBI".

Hal ini bisa terjadi karena para tokoh2 tersebut punya harga diri yang tinggi sehingga tidak bersedia 'di beli' untuk mendukung ambisi2 "walubi" yang dianggap sudah keluar jalur dan menggunakan "WALUBI" sebagai kendaraan politik untuk mencapai ambisi2 si "walubi" tadi.

Memang "walubi" itu kan sudah lama menjadi aktifis dan terkenal di kalangan Mahasiswa Buddhis maupun umat Buddhis umumnya, tapi pada periode waktu kejadian diataslah, belangnya baru mulai terlihat, dengan Money Politic dan kekuasaannya yang dimilikinya (baik secara ekonomi maupun koneksinya dengan pejabat pemerintahan saat itu) sebagian tokoh2 Buddhis memang berhasil 'di beli' olehnya, tetapi yang menjunjung tinggi kebenaran akhirnya berseberangan dengannya sehingga dianggap musuh olehnya.

Sekali lagi dengan POWER yang di milikinya saat itu, beliau juga berhasil menggandeng seorang jenderal TNI aktif (kalau tidak salah posisinya Kasum ABRI waktu itu) untuk menangkapi para tokoh yang tidak bersedia 'di beli' olehnya (seperti tersebut diatas), nah kejadian pertikaian ini terjadi cukup lama yang juga mengakibatkan terpecahnya Umat Buddhis di Indonesia termasuk juga sebagian kalangan anggota Sangha, sampai seorang keluarga dari Ibu Tien Soeharto yang adalah aktifis Buddhis dan berpihak kepada yang berseberangan dengan "walubi", akhirnya minta bantuan Ibu Tien untuk turun tangan, barulah tokoh2 Buddhis kita yang masuk daftar buronan pihak "walubi" baru bisa aman.

Belakangan para anggota Sangha dari berbagai aliran yang tidak bersedia ikut berpihak kepada "walubi" akhirnya berkonferensi dan lahirlah KASI yang ada sekarang ini (dahulu hanya ada SAI = Sangha Agung Indonesia).

Terakhir juga sang "walubi" sempat duduk di kursi pemerintahan sebagai anggota MPR dari golongan agama Buddha, dan sampai sekarang "WALUBI" adalah dibawah kekuasaan dia dan identik dengan "walubi".

Nah cerita singkat diatas adalah sedikit gambaran realita yang benar2 terjadi yang saya ingin para Saudara seDharma disini yang mungkin belum tau untuk sedikit banyak mengetahui fakta yang ada (karena kalau lihat usia dari banyak anggota DC disini, pada saat kejadian diatas, mungkin baru duduk dibangku SD / SMP), bagi saya yang juga adalah seorang Umat Buddhis Indonesia yang katanya 'Suara' saya juga diwakili oleh "WALUBI" tentunya, ingin saya TEGAS kan bahwa "WALUBI" yang sekarang bukan "WALUBI" yang dulu lagi, dan 'suara' umat Buddhis mana yang diwakilinya juga sudah tidak jelas. Karena nota bene "WALUBI" yang sekarang adalah merupakan kendaraan politik bagi "walubi" untuk menggolkan ambisi2 pribadinya dengan mem-bawa2 nama UMAT BUDDHIS di INDONESIA.

Dengan demikian, menurut saya, semua organisasi, lembaga atau apa saja yang dibentuk oleh "WALUBI" maupun "walubi" (termasuk FKUB tentunya) yang mengatas namakan umat Buddha Indonesia adalah tidak valid lagi, memang secara hukum "WALUBI" diakui pemerintah Indonesia, tapi faktanya hanya mewakili segelintir umat Buddha yang bersedia jadi alat politiknya "walubi".

Nah jadi tidak heran kalau terjadi pernyataan2 mengenai kasus Burma seperti yang dibahas dalam thread ini, wong dia-nya aja prakteknya tidak beda sama junta militer kok. Masalahnya adalah "WALUBI" masih juga dipakai untuk meng-atas nama-kan Umat Buddha Indonesia.

Nah saudara2 se Dharma, saya tegaskan disini, cerita yang singkat mengenai kejadian belasan tahun yang lalu ini adalah yang benar2 terjadi, bahkan saat itu juga mengundang keprihatinan dari tokoh2 agama tetangga, (apa bukan lembaran hitam bagi kita?), nah saya ceritakan disini sebenarnya tidak bermaksud untuk subjektif atau menyudutkan pihak2 tertentu, tidak bermaksud mencari musuh, melainkan hanya ingin membuka FAKTA yang ada karena kita sebagai UMAT BUDDHA di INDONESIA, 'suara' kita sering diatas namakan oleh "WALUBI" yang nota bene bagi kebanyakan dari kita sudah dianggap tidak valid.

Satu hal lagi, saya juga tidak ingin berpolemik berkepanjangan dengan cerita saya ini, sebagai Umat Buddha, sebenarnya kasus ini sudah Closed dan tidak perlu diungkit2 lagi, akan tetapi dengan adanya tindak tanduk dan pernyataan2 yang sering keluar dari "WALUBI" yang meng-atas nama-kan suara kita2 padahal tidak sesuai Hati Nurani kita, barulah saya ingin beritau tentang sejarah yang pernah terjadi ini agar saudara2 se Dharma tau "WALUBI" yang sebenarnya (ditujukan bagi yang belum tahu aja yah). Terlebih lagi Tokoh2 dan para anggota Sangha yang jadi korban pada saat itu saja (yang kebanyakan orangnya masih hidup saat ini), sekarang tidak mengungkit ungkit kejadian itu lagi, jadi mungkin ada karma yang harus saya tanggung dengan membuka kebenaran disini? saya siap untuk sebuah kebenaran. Dengan cerita ini saya juga tidak bermaksud mengajak keberpihakan saudara2 sekalian, bahkan saya anjurkan untuk memakai kebijaksanaan dan ehipasiko dalam menelaah suatu masalah.

SABBE SATTA BHAVANTU SUKHITATTA
SADHU, SADHU, SADHU

http://dhammacitta.org/forum/index.php?topic=703.15
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
GUS DUR MEGAWATI DAN HARTATI MURDAYA
SUHADI SENDJAJA

 

Jurnal Jakarta. Dewan Pimpinan Parisadha buddha Darma Niciren Syosyu Indonesia yang mengadakan Pasamuan agung Nasional IV dari tanggal 28-31 Oktober 1999 di Megamendung, telah memilih kembali SUHADI SENDJAJA sebagai Ketua Umum untuk masa bhakti 1999 s/d 2004.

 

Dalam kesempatan berbincang dengan wartawan JURNAL di Megamendung, Suhadi memberikan tanggapan tentang pemerintahan baru yang terpilih secara demokrasi dan disaksikan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.

 

‘’Terpilihnya GUS DUR sebagai Presiden IV, adalah suatu fenomena baru, bahwa bangsa kita mampu menembus pandang materialistis, karena hati GUS DUR bisa membaca kemauan rakyat dan punya kebijaksanaan, figur yang tepat pada saat ini, janganlah melihat fisiknya, tapi lihatlah jiwanya. Dan MEGAWATI adalah pasangan yang serasi, karena telah teruji dengan gejolak-gejolak yang pernah di alaminya’’, kata Suhadi.

 

Ketika ditanya mengenai Hartati Murdaya yang menjadi utusan golongan yang mewakili umat Buddha, Suhadi bersyukur dan berharap bahwa Hartati dapat menyampaikan aspirasi umat kepada Pemerintah guna mewujudkan kehidupan yang serasi antar umat beragama di Indonesia.

 

Dan, Hartati Murdaya pantas duduk di kursi legislatif mewakili utusan golongan Buddha, walaupun selama ini ia tetap diserang oleh kelompok buddha lain yang tidak memiliki anggota. Semua itu dihadapi dengan senyum oleh Murdaya.

 

“Kalau kita semua mensyukuri apa yang telah kita alami, terutama suksesnya Pemilihan Umum, Sidang Umum MPR 1999, serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat dan telah terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional, tentu kita akan dapat mengatasi masalah-masalah Multi Krisis yang dialami bangsa kita pada saat ini,” ujar Suhadi.

 

Ketika ditanya mengenai program NSI dimasa yang akan datang, sesuai dengan hasil keputusan dari Pasamuan Agung Nasional ke IV, garis besarnya adalah pembinaan umat, konsolidasi organisasi, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial kemasyarakatan, pembangunan sarana peribadatan dan sarana penunjang lainnya serta pelayanan umat.

 

Sebab kalau pemahamannya tanggung-tanggung bisa terjadi penyimpangan dan disalahgunakan, terhadap agama lain, dan ini bukan tujuan NSI.

 

Ditambahkan didalam Buddha mempunyai filosofi bagaimana mengagungkan jiwa bagi agama Buddha. Satu jiwa tak bisa ditukarkan dengan 3000 dunia. Guna mewujudkan ini, umat bisa menciptakan manusia yang punya kwalitas moral, bukan menilai orang dari segi materialistis, tapi dilihat dari jiwanya, tak ada diskriminasi antara manusia, suku dan mempunyai mental yang baik sesuai dengan ajaran Buddha.

 

Pasamuan Agung ini yang dihadiri oleh kurang lebih 1000 umat yang terdiri dari 12 utusan/propinsi dilaksanakan dalam rangka menyambut hari jadi NSI ke 35 dan telah merumuskan program dan pengurusan untuk periode 1999-2004 dengan susunan pengurus:

Ketua Umum  : Suhadi Sendjaya

Sekretaris Jenderal            : Surjono Karjadi

Bendahara       : Irawati Lukman

Ketua-Ketua :

- Dharma            : Ir.Sumitra Mulyadi

- Karitra : Jajat Herjawan

Pembinaan  dan Pengembangan Susunan : Eddy kurniawan

            - Lanjut Usia     : Rianto Gunadi

            - Kewanitaan            : Soeng Pit Tjen

            - Kepemudaan            : Julius Wijanata

 

            Menyimak penjelasan Presiden Abdurrahman Wahid beserta Wakil Presiden Megawati, maka perioritas utama program Kabinet Persatuan Nasional adalah memulihkan kembali perekonomian rakyat, penegakkan HAM dan Supremasi Hukum.

            Memasuki tahapan selanjutnya dari era reformasi bagi NSI mempunyai makna penting karena telah membawa suasana kebangsaan semakin sejuk dan penuh dinamika religius dan humanis, sehingga dibawah kepemimpinan Gus Dur dan MEGA supremasi hukum dalam memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan merupakan tolak ukur bagi terselenggaranya pemerintah yang bersih, berwibawa dan jujur yang merupakan kemauan keras pemerintahan Gus Dur.

 

            Program utama NSI ialah mewujudkan tugasnya selaku Bodhisatva muncul dari bumi untuk menyebar luaskan Dharma Agung  NAM MYOHO RENGGE KYO, agar setiap manusia dapat mencapai kebahagiaan mutlak lahir dan bathin, sehingga terwujudlah masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang bersatu, adil dan makmur serta beradab. (HASAN/JOHNY0)

 

Sumber dari Koran JURNAL
Edisi Tgl.15 s/d 25 nopember 1999
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
From: "Tjandra Irawan" <[EMAIL PROTECTED]>
>To: "Parokinet" <[EMAIL PROTECTED]>
>Subject: [Pnet] Fw: Surat Terbuka Kepada Dra. Siti Hartati Murdaya
>Date: Thu, 19 Nov 1998 17:15:39 +0700
--------------
>
>Kepada Yth.
>Semua Komponen Bangsa Indonesia
>Perihal : Pernyataan Dra. Siti Hartati Murdaya di TVRI
>
>Salam Reformasi,
>Menanggapi pernyataan Dra. Siti Hartati Murdaya? di TVRI pada acara Dialog
>Khusus, hari Senin, 16 November 1998, yang direlay oleh seluruh stasiun
>televisi yang ada, dimana ada pernyataan-pernyataan yang sangat tidak layak
>diucapkan dan sangat meresahkan, apalagi mengatasnamakan Tokoh Masyarakat
>Umat Buddha.? Maka kami para pemuda Buddhis yang tergabung dalam
>Sekretariat
>Bersama Persaudaraan Muda-Mudi Vihara-vihara Buddhayana Indonesia (Sekber
>PMVBI), ingin menyampaikan beberapa keberatan kami kepada Dra. Siti Hartati
>Murdaya, sebagai berikut :
>
>1.? Anda menyatakan bahwa  gerakan demo yang dilakukan mahasiswa telah
>ditunggangi atau ada yang menggerakkannya  ? Pernyataan itu sangat arogan
>dan tanpa alasan, bahkan mengarah kepada suatu fitnah atau tuduhan tanpa
>dasar / bukti yang jelas.? Tak selayaknya hal itu keluar dari mulut anda,
>kecuali anda tahu dengan jelas bahwa indikasi itu benar.
>Pergerakan mahasiswa itu murni adanya tanpa rekayasa politik manapun.?
>Kalaupun
>ada yang bersimpati kepada mahasiswa, itu tak lebih dikarenakan panggilan
>hati nurani mereka masing-masing untuk membela yang tertindas.? Mungkin
>anda kurang membaca aspirasi perjuangan mahasiswa, sehingga menuduh
>secara membabi-buta.
>
>2.? Anda menyatakan bahwa  di Indonesia belum ada beasiswa untuk mahasiswa,
>sehingga membuat mahasiswa itu stress dan lalu mengadakan demo &quot;
>Kami sangat menyesalkan bahkan mengutuk pernyataan itu.? Sebagai seorang
>cendikiawan Buddhis (ketua KCBI), anda mestinya tahu bahwa sudah banyak
>beasiswa yang ditujukan ke mahasiswa yang diprakarsai oleh instansi
>pemerintah maupun swasta.?? Pernyataan anda bahwa mahasiswa berdemo
>karena stress terlebih lagi stress yang dikarenakan uang kuliah?
>benar-benar
>telah memukul hati nurani kami sebagai pemuda.? Anda sudah
>menginjak-injak martabat seluruh Pemuda se-Indonesia (khususnya
>mahasiswa).? Kami
>bukan manusia serendah itu  mungkin anda memang sering meyumbang ke
>mana-mana (karena anda termasuk konglomerat papan atas yang berlebih),
>melaksanakan aksi sosial, bagi-bagi sembako ke orang miskin.? Tapi bukan
>berarti
>anda bisa menyamakan semua orang seperti itu.? Rakyat yang tak mampu
>sekalipun tidak akan stress hanya karena anda tidak membagikan mereka
>sembako,
>apalagi mahasiswa.? Mahasiswa tidak mungkin stress hanya karena tidak
>memperoleh beasiswa.?? Dan perlu kami tegaskan lagi bahwa demo mahasiswa
>dilaksanakan karena panggilan hati nurani untuk menyatakan kebenaran, bukan
>karena stress.
>
>3.? Anda menyatakan bahwa  saya bukan orang yang ahli politik dan tidak
>tahu
>soal politik, tapi saya seorang pengusaha ? ngapain ribut terus, makan
>susah, toko-toko tutup, bisnis nggak jalan  apa nggak keliru kita ini
>tujuan perjuangan ini khan untuk rakyat agar rakyat sejahtera Kami
>menilai pernyataan anda ini sangat munafik.? Anda tidak mungkin tidak
>mengetahui permasalahan politik negara kita sekarang ini, rakyat jelata
>sekalipun tahu apa yang terjadi.? Anda adalah seorang anggota DPA (Dewan
>Pertimbangan Agung), Ketua KCBI (Keluarga Cendikiawan Buddhis Indonesia),
>
>Ketua Umum Sementara Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), dan selain
>itu dari beberapa media yang kami baca dan kami lihat, anda cukup dekat
>dengan tokoh-tokoh pemerintah dan ABRI, bahkan andapun cukup aktif di
>partai
>politik tertentu.? Jadi sangat mustahil anda tidak tahu soal politik yang
>terjadi saat ini.? Janganlah anda berpura-pura buta soal politik, karena
>apa
>yang anda lakukan selama ini tak lepas dari politik.? Semua tahu anda
>seorang pengusaha (konglomerat bahkan), tapi jangan karena itu anda melihat
>segala sesuatunya dari kacamata seorang pengusaha semata.
>Kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bukan semata-mata karena
>jalannya
>bisnis atau perekonomian.? Apakah anda merasa selama 32 tahun ini bisnis
>tidak berjalan baik, tapi apakah bangsa ini sejahtera ???? Rakyat miskin
>di mana-mana, kesenjangan sangat terasa.? Inikah yang anda inginkan???
>
>4. Anda menyatakan bahwa  di negara lain pergantian kekuasaan tidak
>menimbulkan kekacauan seperti di Indonesia  mengapa kita tidak belajar dari
>negara lain  ? Kami tidak tahu pasti apa yang melatar belakangi arah
>pembicaraan anda.? Apakah anda seorang yang kurang peka lingkungan atau
>karena anda terlalu disibukkan oleh bisnis anda yang begitu menyita waktu
>anda sehingga anda tidak juga tahu bahwa bukan hanya di Indonesia hal ini
>terjadi.? Di manapun di dunia ini pergantian kekuasaan selalu enimbulkan
>kekacauan dan kerusuhan, apabila orang / rezim yang berkuasa bertindak
>semena-mena, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan yang
>memaksakan
>/ mempertahankan kedudukannya, serta yang menindas rakyat.? Apakah anda
>juga
>tidak tahu bahwa hal itu terjadi di negeri Indonesia ini.? Manalah mungkin
>kezaliman yang ada bisa tumbang dengan damai, kalau justru mereka
>sendirilah
>yang membuat semuanya ini tidak damai.
>
>Kami sangat kecewa terhadap pernyataan-pernyataan? anda itu.? Anda telah
>mencoreng muka umat Buddha Indonesia di mata semua komponen bangsa ini
>terutama para mahasiswa.
>Kepada segenap komponen bangsa? yang merasa terhina oleh
>pernyataan-pernyataan tersebut, khususnya para mahasiswa, teman
>seperjuangan kami, dengan ini kami nyatakan bahwa :
>
>1. Pernyataan yang disampaikan oleh Dra. Siti Hartati Murdaya tersebut
>bukanlah mewakili aspirasi umat Buddha pada umumnya, dan hal itu hanyalah
>pernyataan pribadi belaka.
>2. Kami menuntut Dra. Siti Hartati Murdaya untuk meminta maaf kepada
>seluruh komponen bangsa Indonesia, terutama mahasiswa atas
>pernyataan-pernyataan tersebut.
>3. Kami meminta dengan tegas agar Dra. Siti Hartati Murdaya tidak lagi
>berbicara atas kapasitasnya sebagai Tokoh umat Buddha.
>
>Demikianlah surat pernyataan kami ini dibuat, dengan itikad baik.
>
>
>Jakarta, 17 November 1998
>Sekretariat Jendral Sekber PMVBI
>
>
>Henry Gunawan Chandra, SE.
>Pjs. Sekjen
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline xenocross

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.189
  • Reputasi: 61
  • Gender: Male
From: "prajnavira prajnavira" <prajnavira [at] hotmail.com>
To: pemuda_buddhis [at] egroups.com, apakabar [at] saltmine.radix.net
Subject: PRESS RELEASE DPP WALUBI
Date: Thu, 09 Sep 1999 05:22:09 GMT

Press Release

1. Gedung Wisma Narada merupakan gedung yang dibangun oleh Dra. Siti Hartati
Murdaya yang letaknya bersebelahan dengan ruang Puja Bakti (Dhammasala)
Vihara Dhammacakka Jaya. Wisma Narada berlantai dua yaitu lantai pertama
Ruang Serba Guna dan lantai dua Ruang Kepustakaan. Wisma ini merupakan
sarana pengembangan IPTEK dan aktivitas sosial kemasyarakatan bagi Umat
Buddha Indonesia dari berbagai sekte yang ada dan seluruh operasional
(gaji karyawan, listrik dan air) ini dibiayai langsung oleh Dra. Siti
Hartati Murdaya.

2. Penyelebaran Pernyataan Kebenaran yang tidak sesuai dengan penjelasan
dari Bhikkhu Subalaratano (Ketua Umum Yayasan Dhammacakka Jaya) bahwa beliau
tidak tahu menahu adanya selebaran tersebut, jelas merupakan upaya mengadu
domba antara Dra Siti Hartati Murdaya dan Bhikkhu Subalaratano Mahatera
yang dilakukan KASI dan pendukungnya yang bertujuan memecah belah umat
Buddha Indonesia yang bergabung dalam WALUBI. Tindakan menjual nama
merupakan bagian dari rangkaian besar rencana KASI yang mengunakan cara
Status Qou untuk kepentingan pribadi dan memecah belah umat Buddha. Bukti
ini merupakan perbuatan yang nyata yang dialami langsung oleh umat Buddha
Indonesia di wisma Narada.

3. Surat nomor 7/YJDJ/9/99 yang ditandatangani oleh Sukhemo Mahathera, MA.
dan Ir. Silakumaro Tonny Coason merupakan bukti oknum KASI yang
berkali-kali berupaya memecahbelah Umat Buddha Indonesia. Sebelum dan
sesudah peristiwa tersebut Dra Siti Hartati Murdaya selaku pengelola dan
penanggung jawab operasional pengunaan Gedung Narada telah mendapatkan
perizinan dari pihak-pihak yang berwenang. Kedua oknum ini yang tidak pernah
bertanggung jawab dari mulai pembangunan, perawatan dan operasional gedung
Narada hanya berlindung di dalam kepengurusan Yayasan yang sebenarnya adalah
Bhikkhu Subalaratano selaku Ketua Umum Yayasan Dhammacakka Jaya. Oknum
tersebut berupaya mengagalkan Pertemuan di Wisma Narada dengan mendatangkan
sekelompok demonstran dari MBI untuk menghalangi pengunaan ruang tersebut,
sehingga mengundang kedatangan dari aparat keamanan. Peristiwa tersebut
menimbulkan pengertian dan kebahagiaan bagi seluruh umat Buddha serta
memperjelas prilaku oknum yang selalu berupaya memecahbelah umat Buddha
Indonesia.

4. Peristiwa Demonstrasi tanggal 8 September 1999 di KPU oleh Forum Aksi
Damai Umat Buddha Indonesia (FADUBI) bentukan KASI dan MBI yang berpusat di
Vihara Mahavira Graha Pusat di Jalan Lodan Raya No. 6 B. Jakarta Utara.
FADUBI yang semula mengaku berpusat di Perum Dasana Blok UB 15 No. 2, Legok
Tangerang ternyata berpusat di Vihara Mahavira Graha Pusat yang menjadi
Pusat KASI yang senantiasa berupaya memecahbelah umat Buddha dan mengunakan
Komplek Vihara sebagai Pusat Kegiatan Politik dan hujatan untuk
menjerumuskan umat Buddha Indonesia ke dalam pertumpahan darah.

Daftar aktivitas KASI dalam kegiatan Politik Praktis :
1. KASI terlibat dalam mendirikan Partai Buddha Demokrat Indonesia dengan
menempatkan kursi Sekjen Parbudi yaitu Bhiksu Gunabadra Sthavira dalam DPP
Parbudi, sesuai dengan Berita Negara No 24 tertanggal 23 Maret 1999.
2. KASI dan Parbudi dalam edaran Hari Raya Waisak 2543/1999 disaat minggu
tenang Pemilu 1999 telah menganjurkan dan mempengaruhi Umat Buddha agar
memilih Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Tindakan dan cara-cara
mempengaruhi umat Buddha dengan selebaran dan edaran yang inkonstitusional
disaat minggu tenang merupakan parktek lama dari kelompok Status Quo untuk
mengarahkan umat Buddha ke dalam salah satu Parpol peserta Pemilu.
Yang tertera dalam selebaran adalah :
* Konfensi Agung Sangha Indonesia (KASI) yaitu :
a. Bhikkhu Panyavaro Mahathera.
b. Bhiksu Sthavira Aryamaitri.
c. Bhiksu Mahasthavira Dharmasagaro.
* Partai Buddha Demokrat Indonesia (Parbudi) yaitu :
     Ken Suryadin, SH (Ketua DPD Parbudi Jakarta).
3. Menjadikan Vihara dibawah pembinaan KASI menjadi Pusat kegiatan
     Politik Praktis dan Penghujatan yang tidak sesuai dengan fungsinya
     sebagai Pusat Peribadatan Agama.
 Vihara Mahavira Graha Pusat Jalan Lodan Raya No. 6 B. Jakarta
Utara. Menjadi tempat organisir Demonstran Forum Aksi Damai Umat Buddha
Indonesia.
 Vihara di Tanjung Duren digunakan untuk mengumpulkan tandatangan
dan menghimpun umat Buddha untuk melaksanakan demonstrasi laporan dari
Steven, Mahasiswa dan aktivis Umat Buddha (harian Jakarta tanggal 1
September 1999).
4. Bhikku KASI menyebarkan kebencian, pemutarbalikan fakta dan memecahbelah
umat Buddha dengan mendatangi KPU dan ICW untuk meminta kursi Golongan Agama
Buddha dihapuskan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada kecintaan dan
penghargaan kepada Agama dan Umat Buddha yang telah menunjukan dharma
baktinya kepada nusa dan bangsa serta diberikan kehormatan yang sejajar
dengan Umat agama lainnya. Jika Utusan golongan Agama Buddha ditiadakan
berarti eksistensi umat Buddha tidak dihargai dan diakui keberadaanya serta
tidak menghormati Supermasi Hukum yang memberikan utusan golongan Agama
Buddha. Sikap KASI ini telah menodai citra umat Buddha dan menandakan penuh
ambisi keduniawian dan rela mengorbankan kepentingan umat Buddha agar tidak
berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya karena KASI
dan MBI yang mewakili sebagian kecil umat Buddha tidak dapat mewakili utusan
Golongan Agama Buddha di MPR maka rela seluruh kepentingan umat Buddha
dikorbankan, hal ini bertentangan dengan paham demokrasi yang diperjuangkan
dimasa Reformasi menuju Indonesia baru.

5. Surat No. 455.5/1204.DIV dari PLH. Dirjen Sospol yang mengatas-namakan
Mendagri bahwa KASI terdaftar di dirjen Sospol dan layak mewakili umatnya
pada forum apapun. Hal ini membuktikan bahwa KASI merupakan ORMAS yang
berhubungan dan berkaitan lansung dengan Partai Politik yang juga dibina
oleh Dirjen Sosial Politik, bukan organisasi Keagamaan yang dibina oleh
Departemen Agama RI.

6. KASI tidak diakui Keberadaannya dan Pembinaan oleh Departemen Agama
berdasarkan Surat No. H/BA.01.1/452/IV/99/RHS yang ditandatangani oleh
Dirjen Bimas Hindu dan Buddha sebagaimana layaknya Organisasi Keagamaan,
sudah membuktikan bahwa KASI adalah kelompok Partisan yang mengutamakan
kehidupan duniawi dan menjadi bagian yang berafiliasi kepada Partai Politik
yang membahayakan kehidupan keagamaan Buddha dengan prilakunya yang memecah
belah dan mengadu domba umat Buddha Indonesia.

Hormat kami,
Dewan Pengurus Pusat
Perwakilan Umat Buddha Indonesia
Satu saat dari pikiran yang dikuasai amarah membakar kebaikan yang telah dikumpulkan selama berkalpa-kalpa.
~ Mahavairocana Sutra

Offline Puma Rakkhana

  • Bukan Tamu
  • *
  • Posts: 1
  • Reputasi: 0
  • Semoga semua mahluk berbahagia
anda ingin mengetahui sejarah perkembangan agama buddha atau sejarah pertikaian Petinggi2 Buddhis ?
Saran sy, jika anda ingin mengetahui sejarah pertikaian yang berakhir dengan perpecahan maka anda akan bingung sendiri.
biarlah itu urusan mereka.
kalo sy pribadi, yang penting di Vihara/Cetiya atau tempat apapun namanya yang penting asal ada altar Buddha Rupam, itu tempat ibadah saya, dan mungkin tempat ibadah Bro dan Sis semua

Namo Buddhaya, SETUJU, Sekarang saatnya kita menyatukan langkah sebagai umat untuk tetap memberikan kontribusi yg positif, Semoga semua dapat melakukan praktek Dhamma dgn nyata

Offline Shasika

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 2.152
  • Reputasi: 101
  • Gender: Female
  • Semoga semua mahluk berbahagia
anda ingin mengetahui sejarah perkembangan agama buddha atau sejarah pertikaian Petinggi2 Buddhis ?
Saran sy, jika anda ingin mengetahui sejarah pertikaian yang berakhir dengan perpecahan maka anda akan bingung sendiri.
biarlah itu urusan mereka.
kalo sy pribadi, yang penting di Vihara/Cetiya atau tempat apapun namanya yang penting asal ada altar Buddha Rupam, itu tempat ibadah saya, dan mungkin tempat ibadah Bro dan Sis semua

Namo Buddhaya, SETUJU, Sekarang saatnya kita menyatukan langkah sebagai umat untuk tetap memberikan kontribusi yg positif, Semoga semua dapat melakukan praktek Dhamma dgn nyata
SETUJU, urusan mereka kita ga usah ikut2an yang penting bagaimana diri kita mengembangkan kesadaran (sati) kita sendiri, toh kita aja belom becus ngurus diri sendiri....

oh ya?
justru memang lagi gali berita2 lama.
Habis pertanyaanku ga ada yg jawab.
Kan memang waktu itu aku masih hijau [muda]
Pokoknya waktu KASI berdiri sampai sekarang aku di pihak KASI.
Tapi mau tau lebih jauh, in case ada yg nanya.
Ehipassiko juga...
Tetapi dengan yang anda postingkan disini kok kebalikan yang terjadi ??
Anda seperti membukakan mata kami2 yang buta dengan berita2 mengenai hal ini, bahkan oma pun baru hari ini membaca dan terkejut sendiri. Baru hari ini oma tahu bahwa KASI semacam organisasi politik, tapi sudahlah, semua itu urusan mereka, yang penting kita sekarang fokus ke melatih diri dalam dhamma.

I'm an ordinary human only