topic short url: http://dhct.ws/f18266

Author Topic: Republik Maluku Selatan (RMS) di Belanda dan Kegagalan Kunjungan Presiden  (Read 2088 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline NOYA

  • Teman
  • **
  • Posts: 66
  • Reputasi: 7
  • Gender: Female
  • I still need to learn more.
Den Haag, Kompas - Siaran pers Dinas Penerangan Kerajaan Belanda atau RVD, Rabu (6/10), menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh ditahan jika tiba di Belanda. Sementara itu, sebuah pengadilan di Den Haag juga telah memutuskan untuk membatalkan gugatan Republik Maluku Selatan, Rabu.

Pengadilan itu menolak permintaan John Wattilete, Presiden Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan. RMS menuduh Presiden SBY bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Maluku dan telah mengajukan proses pra-peradilan.

Proses hukum ini membuat Presiden SBY membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda, yang seyogianya berlangsung pada 6-8 Oktober 2010. Pengadilan di Den Haag menyatakan, RMS kalah dan harus membayar biaya persidangan.

Tuan rumah Belanda dibuat repot akibat pembatalan itu. Ini mengingat pihak Kerajaan, sejumlah kementerian, universitas, dan lembaga-lembaga yang seharusnya akan dikunjungi sudah mempersiapkan diri sampai ke hal-hal kecil.

Pengadaan makanan, penyediaan bunga, pengamanan di bandara, dan semua pelayanan lain sudah siaga. Untuk semua persiapan itu kerugian yang muncul bukan hanya soal materiil, tetapi juga waktu. Hal itu juga membatalkan semua kesempatan atau peluang kerja sama bilateral.

Menurut RVD, Presiden sedang mencari tanggal baru yang tepat untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Untuk itu, akan dirundingkan bersama Pemerintah Belanda.

Masih ada ganjalan

Pemerintah Indonesia menganggap kondisi politik di Belanda masih belum konklusif dan belum bersih dari proses hukum meskipun pengadilan telah menolak gugatan RMS. ”Masih ada beberapa gugatan lain yang belum diputus oleh pengadilan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Rabu di Jakarta.

”Misalnya, masih ada tuntutan RMS kepada Pemerintah Belanda agar meminta penjelasan kepada Pemerintah RI tentang makam almarhum pencetus dan sekaligus pemimpin RMS, Dr R Soumokil,” kata Djoko.

”Gugatan lain adalah tuntutan kepada Pemerintah Belanda agar dilakukannya dialog antara Pemerintah RI dan RMS tentang penentuan nasib sendiri (self determination) Maluku,” kata Djoko lagi.

Oleh sebab itu, kata Djoko, pemerintah belum menjadwalkan kembali rencana kunjungan Presiden ke Belanda.

Jangan beri RMS ruang

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah juga memberi penjelasan soal pembatalan itu. ”Melalui pembatalan kunjungan itu, Pemerintah RI mengharapkan Belanda tidak menjadikan wilayahnya sebagai ruang gerak yang bebas bagi kelompok yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Aktivitas demikian dinilai berpotensi mengganggu hubungan bilateral RI-Belanda,” katanya.

Faizasyah menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak hendak mendikte Belanda. ”Kita hanya ingin memastikan bahwa ruang gerak kelompok ini lebih diperhatikan. Tidak sepatutnya jika dalam hubungan antarnegara diberi ruang yang cukup besar bagi organisasi yang merongrong hubungan bilateral. Kita berharap ada proses pembelajaran dari penundaan ini,” ujarnya.

Faizasyah mengatakan, surat soal pembatalan dari Presiden Yudhoyono kepada Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende sudah diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Selasa malam.

Surat tersebut menjelaskan alasan rasional pembatalan kunjungan. Isi surat itu juga mengatakan, penjadwalan kembali kunjungan Presiden baru dilakukan setelah memerhatikan kelanjutan proses pengadilan tuduhan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dituduhkan RMS.

Naik banding

Dari Den Haag diberitakan, Presiden RMS, melalui pengacaranya, E Tahitu, mempertimbangkan untuk naik banding terhadap putusan ini.

Reaksi beberapa warga Belanda muncul soal isu ini. Mereka mengatakan, pihak yang dirugikan bukan RMS, melainkan warga Belanda. Banyak yang skeptis dan menganggap RMS tak mau menerima kenyataan.

Namun, sebagian lagi mengatakan, zaman sekarang masih sulit menyembunyikan isu pelanggaran HAM di Indonesia. Kalangan ini meminta Pemerintah RI memperbaiki citra agar tidak ada lagi alasan bagi eksistensi RMS di Belanda.

Reaksi dari kubu RMS yang muncul di media Belanda adalah dengan tak hadirnya Presiden justru menunjukkan Presiden takut dan merasa bersalah.

”Apalagi Pemerintah Belanda sendiri telah memberikan jaminan penuh. Sesuai dengan yurisprudensi internasional, seorang presiden negara berdaulat mempunyai kekebalan diplomatik,” ujar kubu RMS.

Langkah tepat

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menilai, pembatalan kunjungan ke Belanda merupakan langkah yang tepat. Pembatalan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat dilihat sebagai reaksi terhadap sikap Pemerintah Belanda.

”Mengapa sidang pengadilan itu digelar bertepatan ketika Presiden mau datang ke Belanda,” kata Muladi, Rabu, dalam jumpa pers seusai seminar di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.

Ia menyatakan, RMS adalah gerakan separatis sehingga menjadi urusan dalam negeri Indonesia. ”Kalaupun terjadi penyiksaan, ini merupakan ekses dari proses penyidikan yang dilakukan. Siapa pun yang melakukan penyiksaan pasti akan kita tindak dan jatuhi hukuman,” tegas Muladi.

Pembatalan kunjungan Presiden dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melaporkan bahwa pengadilan di Den Haag menyetujui untuk memulai persidangan atas tuntutan soal HAM di Indonesia. Persidangan ini bertepatan dengan kunjungan Presiden ke Belanda. Juru bicara RMS, Wim Sopacua, mengakui telah mengajukan perkara Presiden Yudhoyono ke pengadilan Den Haag.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sagom Tamboen mengatakan, jadwal ulang kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda belum ditentukan. (FER/ato/Denny/dAY/har/dwa)


Kok RMS masih tetap hidup di Belanda ya? :o :o

Offline pannadevi

  • Samaneri
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.960
  • Reputasi: 103
  • Gender: Female
Den Haag, Kompas - Siaran pers Dinas Penerangan Kerajaan Belanda atau RVD, Rabu (6/10), menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh ditahan jika tiba di Belanda. Sementara itu, sebuah pengadilan di Den Haag juga telah memutuskan untuk membatalkan gugatan Republik Maluku Selatan, Rabu.

Pengadilan itu menolak permintaan John Wattilete, Presiden Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan. RMS menuduh Presiden SBY bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan di Maluku dan telah mengajukan proses pra-peradilan.

Proses hukum ini membuat Presiden SBY membatalkan kunjungan kenegaraan ke Belanda, yang seyogianya berlangsung pada 6-8 Oktober 2010. Pengadilan di Den Haag menyatakan, RMS kalah dan harus membayar biaya persidangan.

Tuan rumah Belanda dibuat repot akibat pembatalan itu. Ini mengingat pihak Kerajaan, sejumlah kementerian, universitas, dan lembaga-lembaga yang seharusnya akan dikunjungi sudah mempersiapkan diri sampai ke hal-hal kecil.

Pengadaan makanan, penyediaan bunga, pengamanan di bandara, dan semua pelayanan lain sudah siaga. Untuk semua persiapan itu kerugian yang muncul bukan hanya soal materiil, tetapi juga waktu. Hal itu juga membatalkan semua kesempatan atau peluang kerja sama bilateral.

Menurut RVD, Presiden sedang mencari tanggal baru yang tepat untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Untuk itu, akan dirundingkan bersama Pemerintah Belanda.

Masih ada ganjalan

Pemerintah Indonesia menganggap kondisi politik di Belanda masih belum konklusif dan belum bersih dari proses hukum meskipun pengadilan telah menolak gugatan RMS. ”Masih ada beberapa gugatan lain yang belum diputus oleh pengadilan,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Rabu di Jakarta.

”Misalnya, masih ada tuntutan RMS kepada Pemerintah Belanda agar meminta penjelasan kepada Pemerintah RI tentang makam almarhum pencetus dan sekaligus pemimpin RMS, Dr R Soumokil,” kata Djoko.

”Gugatan lain adalah tuntutan kepada Pemerintah Belanda agar dilakukannya dialog antara Pemerintah RI dan RMS tentang penentuan nasib sendiri (self determination) Maluku,” kata Djoko lagi.

Oleh sebab itu, kata Djoko, pemerintah belum menjadwalkan kembali rencana kunjungan Presiden ke Belanda.

Jangan beri RMS ruang

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah juga memberi penjelasan soal pembatalan itu. ”Melalui pembatalan kunjungan itu, Pemerintah RI mengharapkan Belanda tidak menjadikan wilayahnya sebagai ruang gerak yang bebas bagi kelompok yang merongrong keutuhan wilayah Indonesia. Aktivitas demikian dinilai berpotensi mengganggu hubungan bilateral RI-Belanda,” katanya.

Faizasyah menegaskan, Pemerintah Indonesia tidak hendak mendikte Belanda. ”Kita hanya ingin memastikan bahwa ruang gerak kelompok ini lebih diperhatikan. Tidak sepatutnya jika dalam hubungan antarnegara diberi ruang yang cukup besar bagi organisasi yang merongrong hubungan bilateral. Kita berharap ada proses pembelajaran dari penundaan ini,” ujarnya.

Faizasyah mengatakan, surat soal pembatalan dari Presiden Yudhoyono kepada Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende sudah diserahkan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Selasa malam.

Surat tersebut menjelaskan alasan rasional pembatalan kunjungan. Isi surat itu juga mengatakan, penjadwalan kembali kunjungan Presiden baru dilakukan setelah memerhatikan kelanjutan proses pengadilan tuduhan pelanggaran HAM oleh Pemerintah Indonesia yang dituduhkan RMS.

Naik banding

Dari Den Haag diberitakan, Presiden RMS, melalui pengacaranya, E Tahitu, mempertimbangkan untuk naik banding terhadap putusan ini.

Reaksi beberapa warga Belanda muncul soal isu ini. Mereka mengatakan, pihak yang dirugikan bukan RMS, melainkan warga Belanda. Banyak yang skeptis dan menganggap RMS tak mau menerima kenyataan.

Namun, sebagian lagi mengatakan, zaman sekarang masih sulit menyembunyikan isu pelanggaran HAM di Indonesia. Kalangan ini meminta Pemerintah RI memperbaiki citra agar tidak ada lagi alasan bagi eksistensi RMS di Belanda.

Reaksi dari kubu RMS yang muncul di media Belanda adalah dengan tak hadirnya Presiden justru menunjukkan Presiden takut dan merasa bersalah.

”Apalagi Pemerintah Belanda sendiri telah memberikan jaminan penuh. Sesuai dengan yurisprudensi internasional, seorang presiden negara berdaulat mempunyai kekebalan diplomatik,” ujar kubu RMS.

Langkah tepat

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menilai, pembatalan kunjungan ke Belanda merupakan langkah yang tepat. Pembatalan yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dapat dilihat sebagai reaksi terhadap sikap Pemerintah Belanda.

”Mengapa sidang pengadilan itu digelar bertepatan ketika Presiden mau datang ke Belanda,” kata Muladi, Rabu, dalam jumpa pers seusai seminar di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta.

Ia menyatakan, RMS adalah gerakan separatis sehingga menjadi urusan dalam negeri Indonesia. ”Kalaupun terjadi penyiksaan, ini merupakan ekses dari proses penyidikan yang dilakukan. Siapa pun yang melakukan penyiksaan pasti akan kita tindak dan jatuhi hukuman,” tegas Muladi.

Pembatalan kunjungan Presiden dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melaporkan bahwa pengadilan di Den Haag menyetujui untuk memulai persidangan atas tuntutan soal HAM di Indonesia. Persidangan ini bertepatan dengan kunjungan Presiden ke Belanda. Juru bicara RMS, Wim Sopacua, mengakui telah mengajukan perkara Presiden Yudhoyono ke pengadilan Den Haag.

Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Sagom Tamboen mengatakan, jadwal ulang kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda belum ditentukan. (FER/ato/Denny/dAY/har/dwa)


Kok RMS masih tetap hidup di Belanda ya? :o :o

nice post sis, sayang blm bisa kirim GRP....

keinget ama thread bro Morph, jadi tergelitik menanggapi ini : "Indahnya jika berbagi" jadi menurut beliau alangkah indahnya nanti ada Republik Maluku, Republik Kalimantan, Republik Sulewasi, Republik Bali, Republik Papua, dll. kita semua nanti akan menggunakan paspor jika mau ke luar daerah.... ;D ;D

mettacittena,

Offline morpheus

  • Global Moderator
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 2.703
  • Reputasi: 105
  • Ragu pangkal cerah!
nice post sis, sayang blm bisa kirim GRP....

keinget ama thread bro Morph, jadi tergelitik menanggapi ini : "Indahnya jika berbagi" jadi menurut beliau alangkah indahnya nanti ada Republik Maluku, Republik Kalimantan, Republik Sulewasi, Republik Bali, Republik Papua, dll. kita semua nanti akan menggunakan paspor jika mau ke luar daerah.... ;D ;D
anda salah mengerti. berbagi bukan berarti memisahkan diri...
berbagi itu hidup berdampingan dengan damai...
* I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it
* Neo, sooner or later you're going to realize just as I did that there's a difference between knowing the path and walking the path

Online Forte

  • Sebelumnya FoxRockman
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 16.562
  • Reputasi: 449
  • Gender: Male
berbagi yang di atas, berarti gerakan separatisme.. ;D
Everything can be taken from a man but one thing: the last of the human freedom—-to choose one’s attitude in any given set of circumstances, to choose one’s own way. - Viktor Frankl

Offline pannadevi

  • Samaneri
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.960
  • Reputasi: 103
  • Gender: Female
 [at]  Bro Morph yg baik,
di Srilanka yg terjadi adalah LTTE (Tamil) ingin negara ini sbg Tamil, nah sama khan, krn sebagai keturunan "Resmi" saya beri tanda kutip karena dalam sejarah bangsa Srilanka, suku Sinhala yang tercatat di Mahavamsa adalah nenek moyang bangsa Srilanka, mereka mempertahankan negara ini agar tetap utuh sbg negaranya, juga demi Buddhism, karena pasti Buddhism akan hancur jika Tamil yang menguasai negara ini. Buktinya Stupa yang menyimpan relik Sang Buddha aja udah di bom ama Tamil (pusing klo mikirin perang).

 [at]  bro Forte yg baik,
saya juga ga begitu paham politik ama urusan perang, jadinya juga ga seberapa paham separatis ato apalah, yang jelas RMS merasa sejak dulu bukan Indonesia terbukti ciri2 fisik mereka lebih mengarah setype ato aborigin nya Papua (New Guinea). klo saya pribadi sih memang membenarkan pandangan mereka, bahkan bro Forte aja juga ga mirip sama sekali ama mereka  ;D ;D (***peace...***)

mettacittena,
« Last Edit: 08 October 2010, 03:43:22 PM by pannadevi »

Offline hatRed

  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 7.400
  • Reputasi: 138
  • step at the right place to be light
tapi... yg terjadi saat ini sama aja sih.. kek penjajahan..
i'm just a mammal with troubled soul



Offline pannadevi

  • Samaneri
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 1.960
  • Reputasi: 103
  • Gender: Female
tapi... yg terjadi saat ini sama aja sih.. kek penjajahan..

hehehe...apa kabar bro Topi Merah...yang terjadi kayak jaman penjajahan karena mereka yang suku asli tidak mendapatkan apa2...begitu ya? ini mah sama dg Irian Jaya (menolak nama Irian Jaya diganti menjadi Papua, salah satu trik politik utk menunjukkan kepada dunia bhw mereka adalah Papua bukan Indonesia).

mettacittena,

Offline DragonHung

  • Sahabat Baik
  • ****
  • Posts: 930
  • Reputasi: 56
  • Gender: Male
Gimana  yah perasaan Ratu Belanda, pemerintahan dan rakyat Belanda jika sewaktu ratu Belanda datang berkunjung ke Indonesia dan saya menuntut  beliau di pengadilan atas kejahatan perang selama penjajahan di Indonesia selama 350 tahun itu?  Berapa banyak jiwa yg sudah melayang, berapa banyak harta negeri ini yg sudah terkuras akibat penjajahan itu.

Kira-kira bisa gak di tuntut?
Banyak berharap, banyak kecewa
Sedikit berharap, sedikit kecewa
Tidak berharap, tidak kecewa
Hanya memperhatikan saat ini, maka tiada ratapan dan khayalan

Offline morpheus

  • Global Moderator
  • KalyanaMitta
  • *****
  • Posts: 2.703
  • Reputasi: 105
  • Ragu pangkal cerah!
[at]  Bro Morph yg baik,
di Srilanka yg terjadi adalah LTTE (Tamil) ingin negara ini sbg Tamil, nah sama khan, krn sebagai keturunan "Resmi" saya beri tanda kutip karena dalam sejarah bangsa Srilanka, suku Sinhala yang tercatat di Mahavamsa adalah nenek moyang bangsa Srilanka, mereka mempertahankan negara ini agar tetap utuh sbg negaranya, juga demi Buddhism, karena pasti Buddhism akan hancur jika Tamil yang menguasai negara ini. Buktinya Stupa yang menyimpan relik Sang Buddha aja udah di bom ama Tamil (pusing klo mikirin perang).
samaneri, anda salah mengerti. saya ulangi lagi, saya tidak ada urusan dengan srilanka, tamil ataupun politiknya. saya orang indonesia. saya juga bukan juru bicara tamil, juga bukan pengacara tamil. saya tidak pernah mengatakan tamil itu yg baik, sinhala yg jahat. saya hanya berpendapat peperangan itu kotor dan pertumpahan darah itu tidaklah baik, pihak manapun itu. kepentingan politik juga selalu mencatatkan dalam sejarah si pemenang sebagai pahlawan, yg kalah sebagai penjahat.

saya hanya memberikan informasi pengimbang karena perang itu tidak hanya berwarna hitam dan putih. dalam akhir perang, pbb estimate puluhan ribu nyawa orang civil yang jadi korban. jendral fonseka yang akhirnya dipenjarakan oleh presiden mahinda mengancam akan "bernyanyi" di forum internasional mengenai kejahatan perang yang terjadi di srilanka.

secara ideal (walaupun saya tahu itu tidak mungkin) saya berpendapat alangkah indahnya kalo kedua2nya berbagi (inggris: share) bersama2 dan hidup berdampingan secara damai.

semoga jelas. apabila anda pengen mengulas lebih lanjut, silakan lanjutkan ke thread yg relevan...
« Last Edit: 08 October 2010, 11:26:55 PM by morpheus »
* I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it
* Neo, sooner or later you're going to realize just as I did that there's a difference between knowing the path and walking the path

Offline NOYA

  • Teman
  • **
  • Posts: 66
  • Reputasi: 7
  • Gender: Female
  • I still need to learn more.
ADA TAMBAHAN ARTIKEL TTG RMS, BELANDA  DAN INDONESIA.

Judulnya bikin geli....LONDO EDAN ORA KATO'AN (Belanda Gila Gak pakai Celana).

Oleh: Budiarto Shambazy

Mustahil pengadilan Den Haag menangkap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena itu bertentangan dengan hukum internasional yang menjamin kekebalan (ratione materiae) kepala negara/pemerintahan dan menteri. Kekebalan berlaku untuk menghormati kedaulatan negara/pemerintahan.

Pengadilan Inggris gagal menangkap Presiden Zimbabwe Robert Mugabe saat berkunjung ke London. Kasus yang sama terjadi ketika Presiden Kuba Fidel Castro melawat ke Spanyol, Presiden China Jiang Zemin bertamu ke Amerika Serikat, atau Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Donald Rumsfeld ke Perancis.

Jika Mugabe, Castro, Jiang, atau Rumsfeld tak menjabat lagi, baru mereka bisa ditangkap di negara penuntut atau melalui Mahkamah Internasional (ICJ). Itu pun kalau terbukti melakukan kejahatan (genosida, perang, dan terhadap kemanusiaan) sebelum atau setelah jadi presiden/menlu.

Jakarta sempat meminta jaminan tertulis SBY tak akan diseret ke pengadilan begitu tiba. Namun, Den Haag menolak karena undangan dan jaminan Ratu Beatrix untuk SBY sudah lebih dari cukup.

Baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah kita Kepala Negara membatalkan kunjungan saat pesawat sudah siap lepas landas. Dalam dunia internasional, pembatalan mendadak ini merupakan insiden diplomatik unik dan langka serta membuat malu citra kedua negara/bangsa.

Ia membuat malu bukan cuma karena rencana telanjur disiapkan sampai ke detail-detailnya dengan biaya tak sedikit, melainkan juga menurunkan wibawa kedua pemimpin/negara/bangsa di arena internasional. Meminjam istilah populer, ”Apa kata dunia”?

Pembatalan mendadak diputuskan jika terjadi force majeure seperti bencana alam. Pembatalan sebaiknya diputuskan jauh hari, seperti rencana lawatan SBY ke Brussels (Belgia) dan Moskwa (Rusia) yang dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan kunjungan ke Den Haag ini.

Apalagi selalu ada ancaman terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di negara mana pun tiap kali Kepala Negara melawat. Kita pun melancarkan demonstrasi menghebohkan tatkala Presiden AS George W Bush berkunjung ke Istana Bogor.

Mungkin Pak Harto ”bosan” menghadapi demonstrasi di mana-mana. Insiden terburuk dialami rombongan Pak Harto saat bus ”digoyang-goyang” sejumlah demonstran di Jerman, membuat Pak Harto menangkapi aktivis di dalam negeri yang dianggap terlibat.

Kemarin, sekitar 600 aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) unjuk rasa anti-Indonesia di Den Haag. Aparat bertindak tegas menangkapi 12 demonstran yang terlibat kerusuhan kecil akibat terjadinya saling provokasi.

Pembatalan kunjungan itu membuat RMS mendapat momentum kembali diberitakan media internasional. Setelah menyatakan kemerdekaan 23 April 1950, mereka hidup di alam mimpi.

Mimpi merdeka diidamkan generasi tua yang tiap tahun menaikkan bendera RMS. Generasi muda RMS, yang lahir dan dibesarkan di Belanda dan dijuluki ”Kentang Perancis” karena kebarat-baratan, tak tertarik lagi dengan ide kemerdekaan.

Sebagian lebih suka menjalin hubungan dengan Tanah Air melalui berbagai cara. Salah satunya yang sedang diupayakan adalah menawarkan program naturalisasi agar pemain-pemain sepak bola berdarah Maluku memperkuat tim nasional kita.

Mereka punya ”pemerintahan pelarian” dengan total populasi sekitar 50.000 saja. Mereka termakan gombal Belanda yang berjanji mendirikan negara Maluku Selatan sebagai balas jasa atas dukungan serdadu-serdadu Ambon yang berpihak kepada Belanda setelah Proklamasi.

Belanda ingkar janji karena Bung Karno menumpas RMS, salah satu pemberontakan paling awal tak lama setelah kemerdekaan kita. Rasa kecewa RMS terhadap Belanda setiap tahun menggumpal dan kadang dilampiaskan mencapai tingkat ekstrem dalam bentuk teror.

Mereka pernah menduduki kedutaan besar kita di Den Haag sekaligus menyandera beberapa staf. Tahun 1975 dan 1977 mereka membajak kereta api dan menyandera penumpang—termasuk perempuan dan anak-anak—menimbulkan antipati masyarakat Belanda.

Sejak itu RMS meninggalkan metode kekerasan dan kepemimpinan Presiden RMS John Wattilete memilih cara-cara non-kekerasan, termasuk lobi dan dialog. Bahkan, ia memandang Indonesia tak lagi musuh abadi dan tak keberatan dengan gagasan otonomi Maluku Selatan.

Suka atau tidak, pembatalan kunjungan menaikkan kembali RMS ke panggung pertunjukan. Sebaiknya lawatan baru dijadwalkan kembali secepatnya setelah pemerintahan baru hasil pemilu Juni lalu terbentuk dan dilantik Ratu Beatrix.

Banyak yang menduga, pembatalan diputuskan karena SBY kurang mendapat masukan akurat tentang kondisi Belanda. Ada spekulasi menyebut tentang upaya membesar-besarkan ancaman RMS membahayakan keamanan fisik rombongan SBY.

Ada spekulasi tentang kekhawatiran bergabungnya Geert Wilders ke kabinet baru pemerintahan yang akan dipimpin partai liberal konservatif Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) pimpinan Mark Rutte. Wilders politisi anti-Islam.

Belanda negeri kecil yang letaknya jauh dan kurang vital untuk kepentingan kita, negara menengah di Asia. Kita hanya sesekali melihat atau mendengar tentang ulah mereka.

Terakhir kita saksikan tim sepak bolanya main kasar di final Piala Dunia 2010, sebelum itu mendengar ulah nyentrik Wilders. Seperti kata orang tua kita, londo édan ora kato’an.